Pengobatan Massal Filariasis Dicanangkan

SOREANG, (PR).-
Untuk mencapai kekebalan kolektif, sedikitnya 90 persen dari jumlah warga usia 2-65 tahun di Kab. Bandung harus minum obat antifilariasis. Tahun lalu, dari 2,7 juta warga yang wajib mengikuti pengobatan massal, baru 84 persen di antaranya yang menelan obat.

"Harapan kita tentu semuanya meminum obat. Akan tetapi kan ada beberapa warga yang berhalangan atau ditunda minum obatnya. Kami harap warga yang minum obat minimal 90 persen. Jika sampai pada jumlah itu, kekebalan sudah terbentuk," kata Kepala Dinas Kesehatan Ahmad Kustijadi, Rabu (10/11), seusai pencanangan program pengobatan massal filariasis di Kantor Desa Cilampeni, Kec. Katapang.

Pencanangan dihadiri ratusan tokoh masyarakat, kepala desa, dan petugas kesehatan. Pada kesempatan itu, Bupati Bandung Obar Sobarna turut meminum obat antifilariasis sebagai ajakan simbolis kepada masyarakat agar tidak takut mengikuti pengobatan.

"Tidak mungkin pemerintah mengeluarkan dana besar hingga miliaran rupiah hanya untuk mencelakakan masyarakat. Tidak perlu takut meminum obat ini. Jangan sampai ada banyak warga yang tak minum. Nanti pengobatan bakal percuma karena yang tak minum obat kalau sakit bisa menulari yang lainnya," tutur Obar.

Dalam pengobatan massal tahap pertama mulai 10-13 November, warga di enam kecamatan dilayani terlebih dahulu, yakni Soreang, Sukajadi, Kopo, Ciwidey, Rancabali, dan Pasirjambu. Jumlah warga yang akan dilayani mencapai 531.206 orang. Pengobatan di kecamatan lain baru akan dimulai pada 22 November sesudah libur Iduladha.

Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2BB) Kementerian Kesehatan Rita Kusriastuti berharap kekacauan yang terjadi pada pengobatan massal tahun pertama tak terulang. "Dengan berbagai perbaikan, termasuk persiapan yang lebih baik, kita harapkan pengobatan massal tahun ini berjalan lancar," ucapnya.

Menurut Rita, kekacauan tahun lalu telah menjadi perhatian nasional bahkan internasional. Buntut positif dari kejadian tersebut adalah pembenahan beberapa prosedur pengobatan. Salah satunya berupa perubahan waktu pengobatan dari serentak sehari sekabupaten menjadi beberapa tahap.

Secara nasional, Indonesia ditargetkan bebas filariasis pada 2020 mendatang. Ada 55 juta penduduk di berbagai provinsi mesti mengonsumsi obat antifilariasis. Sampai sekarang Kemenkes baru berhasil memberikan obat tersebut kepada 22 juta orang. (A-165)***

Read More

DPRD Bertekad Sahkan APBD 2011, Desember

SOREANG, (PR).-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bandung ingin mencatat prestasi dengan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2011 pada akhir Desember mendatang.

"Selama ini pengesahan RAPBD dilakukan pada Maret atau April, sehingga projek-projek pembangunan selalu terlambat. Kami tak ingin lagi pengesahan RAPBD 2011 pada Maret apalagi April 2011. Rencananya, pada 27 Desember RAPBD sudah disahkan menjadi APBD," kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab. Bandung H. Yanto Setianto, di sela-sela rapat Bangar DPRD, Rabu (10/11).

Menurut Yanto, dengan pengesahan APBD lebih awal diharapkan tidak ada keterlambatan dalam pelaksanaan projek-projek yang didanai Kab. Bandung. "Kalau nanti masih ada satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) terlambat melaksanakan projek, DPRD bisa menegurnya," katanya.

Dalam naskah RAPBD tahun 2011 tercantum belanja tidak langsung, yakni gaji dan tunjangan PNS, masih lebih besar daripada belanja langsung untuk masyarakat. "RAPBD 2011 mengasumsikan belanja daerah Rp 1,902 triliun dengan komposisi belanja tidak langsung Rp 1,19 triliun dan belanja langsung Rp 708,09 miliar," katanya.

Belanja langsung sebagian besar masih dialokasikan untuk urusan pendidikan, yakni Rp 131,69 miliar, kesehatan Rp 91,49 miliar, dan pekerjaan umum Rp 168,44 miliar. "Urusan lain yang dialokasikan anggarannya adalah pengendalian banjir sebanyak 30 paket senilai Rp 6,08 miliar," ujarnya.

Balas budi

Sementara itu, Direktur Sarekat Bandung H. Mohammad Ikhsan mengkhawatirkan adanya politik balas budi dalam pembahasan RAPBD 2011. "Apalagi pembahasan RAPBD 2011 selepas hajat pemilukada," katanya.

Ikhsan juga mengkritik cara kerja Bangar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bandung yang tidak melibatkan publik sejak pembahasan Kriteria Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2011. "Pembahasan RAPBD terkesan elitis sehingga dikhawatirkan tidak menyentuh kepentingan masyarakat banyak," katanya.

Mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dalam APBD 2010, Ikhsan memperkirakan jumlahnya mencapai Rp 186,44 miliar. "Dari kajian anggaran yang kami lakukan, diperkirakan Silpa APBD 2010 akan membengkak. Namun dalam pembahasan anggaran, yang terjadi adalah membengkaknya defisit dalam RAPBD 2011," ucapnya. (A-71)***

Read More

Ridho-Darus Minta Perlindungan Polisi

KATAPANG,(GM)-
Pasangan cabup-cawabup Ridho Budiman Utama-Dadang Rusdiana (Ridho-Darus), meminta perlindungan Polres Bandung. Permintaan yang disampaikan Selasa (2/11) sore melalui surat permohonan resmi itu, terkait adanya intimidasi terhadap sejumlah saksi Ridho-Darus dan upaya merebut dokumen C-1 (format laporan penghitungan suara, red).

Hal itu diungkapkan sekretaris tim sukses Ridho-Darus, Gun Gun Gunawan dalam keterangan pers di kantor DPC PKS Kab. Bandung, Jalan Raya Katapang, Kab. Bandung, kemarin.

"Terkait adanya intimidasi dan pemukulan terhadap sejumlah saksi kami, bahkan ada upaya perebutan dokumen C-1. Kami rencananya sore ini akan melaporkan kejadian itu sekaligus meminta perlindungan Polres Bandung," ungkapnya.

Diungkapkan Gun Gun, terjadinya intimidasi dan pemukulan yang menimpa sejumlah saksi TPS pihak Ridho-Darus itu, baru terungkap Senin (1/11). Peristiwa itu menimpa petugas TPS Desa Nagrak, Kec. Cangkuang, petugas TPS di Kec. Banjaran, dan petugas TPS di Desa Patengang, Kec. Rancabali. Mengenai pelakunya, orang yang tak dikenal, tapi ada di antaranya yang mengaku dari panwascam setempat.

Menurut Gun Gun, adanya tindakan kekerasan tersebut, selain membuat shock saksi yang bersangkutan, juga merugikan pasangan Ridho-Darus. Karena akibat intimidasi dan pemukulan itu, yang bersangkutan menjadi tidak jadi bertugas di TPS.

"Karena kita ingin minta jaminan polisi agar petugas kami di lapangan melaksanakan tugasnya dengan aman. Begitu juga dokumen yang dibawanya khususnya C-1, bisa dibawa dengan aman pula," tandasnya.

Dikatakan Gun Gun, peristiwa intimidasi terhadap korban di Desa Nagrak, Cangkuang, dilakukan dua orang tak dikenal, Minggu (31/10) subuh sebelum korban bertugas di TPS setempat. Selain diintimidasi, korban juga dipukul sehingga mengalami memar di salah satu bagian badannya. Akibat tindakan kekerasan itu, yang bersangkutan tidak jadi bertugas menjadi saksi di TPS.

Peristiwa di Banjaran lanjut Gun Gun, terjadi Jumat (29/10). Pelaku kepada korban mengaku petugas panswascam setempat. Tapi yang agak janggal, korban bukannya dibawa ke kantor panwascam, tapi dibawa ke tempat lain dan kemudian diintimidasi.

"Intimidasi yang sama terjadi di Desa Patengang, Rancabali. Saksi kami saat pulang dari TPS dicegat orang tak dikenal. Selain diintimidasi dan dipukul, pelaku juga berupaya merebut dokumen C-1. Tapi tidak berhasil karena keburu ada warga yang menolong," paparnya.

Gun Gun mengatakan, saksi-saksi dari Ridho-Darus saat ini yang sedang bertugas di PPK, dikhawatirkan kembali menjadi korban intimidasi dan pemukulan. "Karena itu kita minta perlindungan polisi," katanya.

Yakin menang

Terkait penghitungan suara, dikatakan Gun Gun, pihaknya sudah selesai melakukan penghitungan real count versi mereka dengan sistem cepat, selain sistem penghitungan cepat dengan metode quick count.

Menurutnya, sejalan dengan hasil quick count, penghitungan real count dengan metode SMS yang telah selesai dilakukan, memperlihatkan pasangan Ridho-Darus unggul meskipun tipis. "Kita telah selesai menghitung secara real count dengan hasil 50,4% untuk pasangan Ridho-Darus dan 49,4% untuk pasangan DNDR," katanya.

Ditanya mengenai keyakinannya atas hasil penghitungan, menurut Gun Gun, selain hasil penghitungan real count tersebut hampir sama dengan hasil quick count yang dilakukan pihaknya, penghitungan real count dengan metode SMS pun dilakukan berdasarkan data model C-1. Sehingga tidak ada upaya rekayasa menambah atau mengurangi perolehan suara. (B.35)**

Read More

Jembatan dan Jalan bukan Tempat Sampah

SOREANG, (PR).-

Meskipun tidak ada toleransi menggunakan ruas jalan dan jembatan untuk tempat sampah, sudah sejak beberapa tahun terakhir, sebagian ruas jembatan Dayeuhkolot, di perbatasan Kec. Dayeuhkolot dengan Baleendah, beralih fungsi menjadi tempat sampah.

"Tidak pernah ada toleransi jalan dan jembatan diperbolehkan sebagai tempat sampah. Kami tidak mungkin pernah mengizinkan," kata Kepala Dinas Bina Marga Kab. Bandung Sofyan Sulaeman, Selasa (2/11).

Dia berharap agar segera ada tindakan dari instansi-instansi terkait. Jalan dan jembatan harus bebas dari penghalang agar tidak membahayakan pengendara.

Menurut Rahmat (42), salah seorang petugas pengangkut, sebagian besar sampah yang dibuang di jembatan Dayeuhkolot berasal dari RW 7, 9, 10, 11, dan RW 12. "Jumlah sampah liar yang dilemparkan oleh pengguna jalan juga banyak. Kadang mobil angkut, entah dari mana, juga membuang sampahnya di sini," ujar Rahmat yang diupah oleh warga RW 12.

Menurut Kepala UPTD Pengangkutan Sampah Baleendah M. Saefulloh, sampah yang dibuang di jembatan Dayeuhkolot tidak sedikit. Dua truk mengangkut tumpukan sampah tersebut setiap pagi, untuk kemudian membuangnya ke Desa Babakan, Kec. Ciparay.

Pemakaian jembatan Dayeuhkolot sebagai tempat sampah bermula dari peletakan kontainer darurat di tempat itu tahun lalu. Kontainer dimaksudkan untuk menampung sampah yang terbawa banjir Sungai Citarum. Namun setelah banjir surut, warga jadi terbiasa membuang sampah di sana.

Sulit bangun TPS

Camat Dayeuhkolot Nu’man mengungkapkan, warga membuang sampah di jembatan Dayeuhkolot karena belum ada tempat pembuangan sampah (TPS) di kecamatan tersebut. Usaha membuat TPS juga menemui kendala keterbatasan lahan. "Sudah berkali-kali kami melakukan survei, tetapi memang tidak ada lahan tersedia. Resistensi warga terhadap kehadiran TPS juga tinggi," katanya.

Kepala Seksi Pelayanan Kebersihan Dinas Permukiman, Penataan Ruang, dan Kebersihan (Dispertasih) Kab. Bandung, Yana Yuniana mengungkapkan, TPS ditargetkan dapat dibangun di areal bekas penampungan (polder) banjir seluas 3.000 meter persegi di Kec. Baleendah tahun depan. TPS tersebut akan menampung sampah dari Kec. Baleendah dan Kec. Dayeuhkolot. Pejabat Kelurahan Baleendah telah menyetujui pembangunan TPS di atas lahan milik Pemkab Bandung itu. Namun izin dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kab. Bandung belum turun.

"Kami masih berupaya mendapatkan izin upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan upaya kelola lingkungan (UKL). Selain itu, masyarakat pun belum sepenuhnya setuju," katanya. (A-192/A-165)***

Read More

CAIRKAN BANSOS DAN HIBAH SETELAH PEMILUKADA

SOREANG, (PR).-
Meski anggaran bantuan sosial (bansos) dan hibah sudah disahkan DPRD Kab. Bandung pada Senin (25/10) lalu, Pemkab Bandung diminta tidak segera mencairkannya. Selain APBD Perubahan (APBD-P) Kab. Bandung masih dievaluasi Pemprov Jabar, penundaan pencairan tersebut untuk menghindari pemanfaatan dana bansos dan hibah bagi kepentingan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) tahap dua pada Minggu (31/10).

"Bupati maupun Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tidak boleh mencairkan dana bansos maupun hibah menjelang pemilukada putaran dua. Apalagi APBD Perubahan masih dievaluasi Pemprov Jabar setelah disahkan DPRD Kab. Bandung," kata anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab. Bandung, Gun Gun Gunawan, di ruang kerjanya, Jumat (29/10).

Diberitakan sebelumnya, DPRD Kab. Bandung menyetujui kenaikan anggaran hibah pada APBD-P dari Rp 62,64 miliar menjadi Rp 67,499 miliar atau naik Rp 4,854 miliar. Sementara, bantuan sosial naik Rp 6,658 miliar dari Rp 37,92 miliar menjadi Rp 44,58 miliar.

Gun Gun memperkirakan evaluasi APBD-P berlangsung paling cepat seminggu. "Koreksi-koreksi dari Pemprov Jabar akan kita lihat dan dibahas lagi. Setelah pembahasan selesai baru SKPD bisa melakukan proses administrasi untuk pencairan anggaran," katanya.

Surat Edaran Mendagri

Sementara itu, Direktur Sarekat Bandung, Mokhamad Ikhsan mengatakan, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 270/214/SJ tertanggal 25 Januari 2010, pemerintah daerah tidak diperbolehkan memanfaatkan APBD untuk membiayai program atau kegiatan yang diperkirakan atau diduga dapat menguntungkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tertentu.

Surat edaran itu juga menekankan pendanaan penyelenggaraan pemilukada melalui APBD hanya diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan terkait proses pelaksanaan pemilihan umum, pengawasan dan dukungan monitoring serta stabilitas keamanan.

Menurut Ikhsan, dana bansos maupun hibah dalam APBD tidak boleh terbuang sia-sia untuk kepentingan kelompok bukan untuk kepentingan masyarakat Kab. Bandung. "Kita harus mengawasi penyaluran bantuan sosial ini," katanya. (A-71)***

Read More

Jalan Tembus di Bojongsereh

SOREANG, (PR).-
Untuk memutus mata rantai kemacetan lalu lintas di sekitar Pasar dan Terminal Banjaran, Pemkab Bandung mendapatkan bantuan Rp 2,4 miliar dari Pemprov Jabar untuk membuat jalan tembus di daerah Bojongsereh, Pameungpeuk. Jalan sepanjang 550 meter itu akan terhubung dengan jalan lingkar Banjaran dari Desa Kamasan-Tanjungsari-Pameungpeuk.

"Bantuan anggaran Rp 2,4 miliar itu digunakan untuk perataan dan membangun kirmir di sebelah kanan dan kiri jalan," kata Kepala Dinas Bina Marga Kab. Bandung H. Sofyan Sulaeman, di Bale Sawala Soreang, Selasa (26/10).

Sofyan mengatakan, jalan tembus Bojongsereh tersebut masih belum bisa beroperasi meski sudah ada anggaran untuk pembetonan jalan. "Jalan itu melalui Sungai Citalugtug, sehingga kita harus membangun jembatan. Dari perhitungan tahun 2008 lalu, pembangunan jalan tembus itu membutuhkan anggaran Rp 8 miliar," tuturnya.

Selain itu, Pemkab Bandung juga berencana memperlebar Jalan Lingkar Banjaran dari Desa Kamasan menuju Pameungpeuk dari empat meter menjadi tujuh meter. "Dengan adanya Jalan Lingkar Banjaran, para pengguna jalan bisa menghindari kemacetan yang biasa terjadi di sekitar Pasar dan Terminal Banjaran," ujarnya.

Jalan lingkar lain yang akan dibangun adalah jalan lingkar Majalaya yang menghubungkan Desa Biru dengan Solokanjeruk. "Kalau ujung Jalan Lingkar Majalaya di Solokanjeruk sekarang ini sudah dibangun, sehingga tinggal membangun jalan baru di Desa Biru," ucapnya.

Selain itu, Pemkab Bandung juga mengusulkan pembangunan jalan baru dari Stadion Si Jalak Harupat menuju Katapang dan Baleendah. Üjung jalan Si Jalak Harupat, Katapang, dan Baleendah berada di dekat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Al Ma’soem di Kulalet atau dekat Rumah susun Kulalet," katanya.

Pembangunan jalan baru itu diharapkan mempercepat waktu tempuh warga dari Kec. Kutawaringin, Soreang, dan Katapang apabila ingin menuju ke Baleendah, Ciparay, dan Majalaya. "Anggaran pembebasan lahan untuk jalan baru ini akan kami usulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk disetujui DPRD," tuturnya.

Disambut baik

Pelebaran Jalan Lingkar Banjaran sebagai alternatif menghindari kemacetan di jalan depan Pasar dan Terminal Banjaran tersebut disambut baik warga. "Namun, Jalan Lingkar Banjaran harus diperbaiki sebab jalannya sudah berlubang-lubang sehingga pengguna jalan enggan memakainya," ucap warga Kec. Cangkuang, Solihin.

Bahkan, Jalan Lingkar Banjaran tepatnya di Desa Kamasan saat ini sering tergenang banjir akibat meluapnya Sungai Cisangkuy. "Belum lagi dengan lebar jalan yang hanya empat meter dan berkelok-kelok sehingga pengguna jalan harus berhati-hati," ujarnya. (A-71)***

Read More

Kemenag Kab. Bandung Hanya Dapat Jatah 8 CPNS

SOREANG, (PR).-
Pada tahun 2010 ini, Kantor Kemenag Kab. Bandung hanya mendapatkan jatah calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak delapan orang, yaitu tiga CPNS untuk staf administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kutawaringin, seorang guru MAN Majalaya, dan empat tenaga administrasi.

"Pada tahun ini CPNS untuk Kab. Bandung hanya sedikit, " kata Kepala Kemenag Kab. Bandung H. Cecep Kosasih, Selasa (26/10). Pendaftaran penerimaan CPNS itu akan dibuka mulai 25 Oktober sampai 3 November

Sementara itu, Kasubag Kepegawaian Kanwil Kemenag Jabar H. Maman Suherman, di ruang kerjanya mengatakan, Kanwil Kemenag Jabar mendapat kuota penerimaan CPNS sebanyak 257 orang. "Kuota berupa tenaga administrasi sebanyak 175 orang dan tenaga fungsional guru 82 orang itu kami sebar ke 26 kantor kemenag kabupaten/kota," katanya.

Pendaftaran CPNS tahun ini dilakukan secara online, melalui situs www.cpns.kemenag.go.id. "Setelah mendaftar secara online, kemudian akan dicetak untuk ditempelkan dalam berkas lamaran CPNS. Berkas persyaratan CPNS dikirimkan ke kotak pos kantor kemenag kabupaten/kota," katanya.

Para peminat formasi CPNS di lingkungan kemenag, kata Maman, boleh mendaftar di daerah lain asalkan masih dalam satu provinsi. "Misalnya, Kab. Subang tahun ini memperoleh kuota CPNS terbanyak, yaitu 29 orang. Jadi bisa saja warga Kab. Bandung mendaftar ke Kemenag Kab. Subang dan ikut tes di sana," katanya.

Seleksi tertulis

Setelah berkas persyaratan diterima kantor kemenag kabupaten/kota, kemudian akan dilakukan seleksi administrasi. "Peminat yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti seleksi tertulis pada 25 November mendatang. Soal-soal tes tertulis dari Kemenag pusat," ucapnya.

Kantor kemenag yang menerima jatah CPNS cukup banyak tahun ini adalah Kemenag Kota Bandung (18 orang), Kemenag Kab. Bandung Barat (13 orang), Kemenag Kuningan (20 orang), dan Kemenag Majalengka (19 orang). "Sedangkan delapan kota, kecuali Kota Bandung, masing-masing mendapatkan formasi empat CPNS, yakni Kota Depok, Cirebon, Cimahi, Banjar, Bekasi, Bogor, Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya," tuturnya. (A-71)***

Penulis:

Back

Read More

Rapor Merah Kinerja Pemkab

SOREANG, (PR).-

Tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) memberi rapor merah untuk kinerja Pemkab Bandung periode 2005-2010 yang akan segera berakhir. Dari delapan isu yang diteliti untuk mewakili delapan misi pemkab, nilai rata-ratanya hanya 4,4. Rapor merah ini diharapkan menjadi cermin bagi pemkab, terutama pada era kepemimpinan baru nanti, agar memperbaiki kinerja dan tak mengulangi kekeliruan serupa.

"Kalau kita menganggap semua berjalan baik-baik saja, justru itu akan menjadi preseden buruk. Kami bersuara sebagai bentuk partisipasi rakyat. Harapannya, akan ada perubahan kinerja pemerintah agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat," kata Sekjen Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK) Ramdan, Kamis (21/10), di Baleendah. Selain PSDK, terlibat juga Forum Diskusi Anggaran dan Baraya Bandung.

Delapan isu yang diteliti ketiga LSM itu mencakup isu pengelolaan tata negara yang baik, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, sosial keagamaan, budaya, lingkungan hidup, dan keamanan. Nilai terendah, yakni 3,5, diberikan untuk kinerja pemerintah dalam upayanya melawan kemiskinan. Satu-satunya nilai dengan tinta hitam, yakni 6, diberikan pada isu keamanan.

Ramdan menjelaskan, ada kesenjangan antara data yang dipunyai Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Bandung dan kenyataan di lapangan. Data BPS, misalnya, memaparkan beragam keberhasilan pemerintah, seperti kenaikan indeks prestasi manusia dari 72,4 pada 2005 menjadi 72,5 pada 2008.

Angka tersebut didukung oleh membaiknya komponen pendukung, seperti indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Angka kemiskinan juga diklaim turun, dari 421.684 jiwa (2006) menjadi 310.986 jiwa pada tahun ini. "IPM memang naik, tetapi 24 dari 31 kecamatan, berada di bawah rata-rata. Ini membuktikan kesenjangan luar biasa," ucapnya.

Di bidang pendidikan, misalnya, meski indeks disebutkan terus naik, pada kenyataannya peningkatan mutu belum terjadi. Anggaran yang besar terkuras untuk urusan paling dasar, yakni infrastruktur. Peningkatan kualitas belum banyak diusahakan. (A-165)***

Read More

Pesawat Celaka, Bandung Air Show Jalan Terus

VIVAnews - Meski satu unit pesawat terbakar ketika aksi manuver head-on, atraksi pesawat Bandung Air Show tetap dilanjutkan.

"Tidak masalah, dilanjutkan terus," kata Humas Air Show Kapten Asni saat dihubungi VIVAnews,Jumat 24 September 2010.

Dia mengakui ada korban luka, yakni pilot pesawat yang terbakar. "Informasi lebih jelasnya dalam jumpa pers. Tapi tidak ada korban tewas," kata dia.

Dia juga mengatakan tidak ada pengunjung yang menjadi korban dalam insiden ini. "Hanya pilot."

Pesawat ini terbakar sekitar pukul 10 pagi tadi. Atraksi dua pesawat berwarna biru dan merah itu merupakan persembahan dari PT Dirgantara Indonesia. Dua pesawat melakukan start dari masing-masing ujung lintasan runway yang berbeda.

Sesaat pesawat lepas landas, tiba-tiba salah satunya kembali mendarat. "Tahu-tahu langsung landing (mendarat) dan terbakar," kata dia. Pesawat berisi satu orang itu dipiloti pilot senior dari PT Dirgantara Indonesia, Alexander Supeli.

Saat kejadian, penonton di lokasi acara juga dipadati ribuan anak-anak usia sekolah. Petugas dan tim penyelamat Bandara langsung mengevakuasi pilot dari pesawat dan membawa ke RS Hasan Sadikin.

Kemarin, Bandung Air Show baru dibuka bersama secara resmi oleh KSAU Marsekal TNI Imam Sufaat, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Pangdam III Siliwangi Mayjewnd TNI Pramono Edhi Wibowo, Wali Kota Bandung, Dada Rosada, dan Kapolda Jabar Sutarman. (umi)

Read More

137 Pesawat yang Bakal Tampil Mulai "Parkir" Rabu (22/9)

BANDUNG, (PRLM).- Menjelang helatan Bandung Air Show 2010 pada 23-26 September mendatang, Pangkalan Udara Husein Sastranegara terus berbenah dan menyiapkan segala sesuatunya. Pada Selasa (21/9), di ujung landasan sudah terparkir sejumlah pesawat latih. Tampak juga beberapa tenda putih yang nantinya akan diisi produk-produk UMKM Kota Bandung.

Latihan penerjunan pun terus dilakukan. Pada Selasa siang, 30 penerjun gabungan, tampak bersiap-siap melakukan latihan penerjunan. Mereka terdiri dari 5 anggota Marinir, 5 anggota Kopassus, 5 anggota Paskhas, 5 anggota Polri, dan 10 dari Federasi Aerosport Indonesia (FASI). Latihan tersebut dilakukan sejak Senin (20/9) hingga Rabu (22/9).

Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Husein Sastranegara Kolonel Pnb. Asep Adang Supriyadi mengatakan, untuk pesawat-pesawat yang bakal ditampilkan dalam static show, mulai "parkir" Rabu (22/9). "Untuk static show, sudah ada 137 pesawat yang ditampilkan mulai pesawat berbadan besar dari sipil dan TNI seperti Hercules, fokker, M17, NBELL, hingga Nomad serta pesawat-pesawat berbadan kecil seperti pesawat latih, lalu microlight, hingga aeromodelling," ucap Adang kepada wartawan, Selasa siang.

Pada hari pertama nanti, yang rencananya akan dibuka Walikota Bandung Dada Rosada, bakal ditampilkan atraksi pesawat-pesawat tempur milik TNI. "Sekitar pukul 9.35 WIB, akan melintas satu flight F-16 yang berangkat dari Madiun. Dilanjutkan pukul 10.00 WIB adalah satu flight yang terdiri dari tiga pesawat Hawk 100-200. Kedua pesawat tempur itu akan melintas di jam yang sama pada keesokan harinya. Sementara tanggal 25 dan 26 tidak ada," katanya.

Penampilan berikutnya adalah aerobatik dari pesawat-pesawat sport dan aero klub. Mereka akan melakukan beberapa trik yang memakai smoke seperti loop, barrel roll, hummer head dan inverted. "Dan pada pukul 17.00 WIB ada atraksi terjun payung," kata Adang.

Pada pameran nanti, ditargetkan pengunjung hingga 75.000 orang dari Kota Bandung, dan sekitarnya. Bahkan, ada sejumlah event organizer dari berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang sudah berencana membeli ribuan tiket masuk.

"Memang nanti kemungkinan akan ada tiket masuk. Besarannya berapa, belum bisa diputuskan karena perlu dirundingkan juga dengan kepanitiaan lainnya yaitu Pemkot Bandung. Pasalnya, acara ini juga untuk menyambut HUT Kota Bandung ke 200. Kami harap tidak terlalu mahal atau kalau memungkinkan, gratis. Yang jelas, untuk rombongan anak sekolah, kemungkinan digratiskan," katanya.

Di dalam arena pameran nanti, tambah Asep, ada juga fasilitas-fasilitas dirgantara yang bisa dicoba para pengunjung. "Ada trike tandem, microlight, pesawat latih, gantole tandem, pesawat caravan untuk joyflight, helikopter, serta terjun tandem. Namun, pengunjung harus memenuhi kriteria dari sisi kesehatan dan tentunya ada biaya tambahan lagi," katanya. (A-128/das)***

Read More

Digelar Lomba Foto Dirgantara yang akan Pecahkan Rekor MURI

BANDUNG, (PRLM).- Bandung Air Show 2010 yang akan berlangsung 23-26 September, juga menggelar Lomba Foto Kedirgantaraan dengan hadiah sejumlah uang tunai dan trofi. Dalam lomba foto itu, ada dua kategori yaitu foto dinamik dan foto statik.

"Untuk foto dinamik targetnya adalah pesawat-pesawat yang sedang terbang atau penerjun. Sementara foto statik, target fotonya adalah pesawat-pesawat yang dipamerkan. Pendaftaran bisa mengunjungi ke kantor panitia di Lanud Husein Sastranegara atau website kami di bandungairshow.com atau lombafotobandungairshow.com," kata Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Husein Sastranegara Kolonel Pnb. Asep Adang Supriyadi kepada wartawan, Selasa (21/9)

Asep menargetkan, lomba foto itu akan memecahkan dua rekor MURI yaitu lomba foto dirgantara pertama dan lomba foto dirgantara dengan jumlah peserta terbanyak. "Untuk jurinya, kami melibatkan fotografer senior Arbain Rambey, Kolonel Pnb. Agung Sharky yang merupakan pilot F-16, fotografer Agus Suparto, serta Pak Tony dan Andi dari PAF (Perhimpunan Amatir Foto)," ucapnya.

Adang menuturkan, gelaran BAS 2010, merupakan bentuk dukungan Lanud Husein dalam menyambut HUT Kota Bandung ke-200. "BAS 2010 merupakan kegiatan daerah yang berskala nasional dan mengandung makna edukasi, sains, sport, tourism, serta industri internasional, nasional dan daerah. Oleh karena itu, tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong pengembangan di bidang industri, perdagangan, pendidikan, teknologi, olah raga dan pariwisata Kodya Bandung, sehingga dapat mengembangkan perekonomian yang berdaya saing tinggi," ujarnya.

Adang menambahkan, BAS 2010 adalah wadah untuk mengembangkan potensi kedirgantaraan Kota Bandung dalam rangka pembinaan potensi nasional aspek kedirgantaraan agar menjadi kekuatan pengganda pertahanan negara. Ada juga seminar tentang "Pemberdayaan Transportasi Udara dalam Rangka Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Pariwisata di Kota Bandung". "Nanti hasilnya diserahkan ke pemerintah daerah sebagai rujukan dalam peningkatan ekonomi di Kota Bandung," katanya. (A-128/das)***

Read More

Sekilas Tentang e-KTP

e-KTP didesain dengan metode autentikasi dan pengamanan data tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan menanamkan chip di dalam kartu yang memiliki kemampuan autentikasi, enkripsi dan tanda tangan digital.

Autentikasi dua arah dilakukan antara kartu elektronik dan perangkat pembacanya agar kartu dan pembaca dapat dipastikan sah. Sementara enkripsi digunakan untuk melindungi data yang tersimpan di dalam kartu elektronik dan tanda tangan digital untuk menjaga integritas data. Di samping itu, e-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, filter image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy design.

Dalam Pasal 64 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006, disebutkan bahwa dalam KTP harus disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan. Hal ini dijabarkan dalam Perpres No. 26 Tahun 2009 bahwa di dalam rekaman elektronik KTP tersimpan biodata, pas photo, dan sidik jari tangan penduduk.


Tanda tangan terdigitalisasi penduduk juga disimpan di dalam rekaman elektronik berupa chip. Perekaman sidik jari dilakukan terhadap 10 sidik jari tangan yang disimpan pada basis data dan dua buah sidik jari tangan yaitu jari telunjuk kanan dan kiri pada chip kartu.

Penyimpanan dua buah sidik jari telunjuk di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.

KTP elektronik sebagaimana KTP kertas memiliki masa berlaku 5 tahun. KTP selalu dibawa dan digunakan oleh penduduk dalam kondisi dan cuaca yang beragam serta berbagai aktifitas seperti pertanian, perdagangan, perjalanan dan perkantoran dengan frekuensi penggunaan yang tinggi. Keadaan ini memerlukan ketahanan fisik kartu dan komponennya dalam penggunaan yang sering dan jangka waktu yang lama.

Kartu kredit biasanya dibuat dari bahan polyvinyl chloride (PVC) karena diharapkan dapat digunakan selama tiga tahun. Tetapi masa berlaku KTP selama lima tahun memerlukan bahan yang lebih kuat yaitu polyester terephthalate (PET) yang memiliki ketahanan hingga sepuluh tahun.

Chip dapat dipasang pada kartu dengan interface kontak atau nirkontak. Kartu elektronik dengan interface kontak telah banyak diluncurkan untuk keperluan kartu telpon, kartu kredit dan kartu kesehatan (APSCA 2007). Kartu nirkontak mulai banyak digunakan untuk kebutuhan transportasi umum karena kemudahan dan kenyamanan penggunaan dengan cukup menempelkan kartu ke perangkat pembaca tanpa memasukkan kartu ke dalam slot perangkat pembaca.

Kartu nirkontak tidak bergesekan langsung dengan perangkat pembaca yang dapat menyebabkan terkikisnya lapisan pelindung chip. Kartu nirkontak juga memiliki daya tahan tinggi karena terlindungi dari kontak langsung lingkungan seperti udara, air dan cairan lainnya. Ia juga terlindung dari karat karena kelembaban udara dan air khusunya di daerah tropis seperti di Indonesia. Oleh karena itu, kartu e-KTP menggunakan interface nirkontak.

e-KTP di Negara Maju

Kartu identitas elektronik telah banyak digunakan di negara-negara di Eropa antara lain Austria, Belgia, Estonia, Italia, Finlandia, Serbia, Spanyol dan Swedia, di Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Maroko, dan di Asia yaitu China.

Kartu identitas elektronik Belgia merupakan kartu yang tertanam chip kontak berisi biodata, pas photo dan tanda tangan pemilik kartu dan petugas penerbit kartu. Data identitas dan pas photo (JPEG, 3 KB) ditandatangani secara digital oleh Badan Registrasi Nasional. Chip di dalam kartu juga mampu melakukan tanda tangan digital dan pembangkitan kunci kriptografi.

Uji petik kartu elektronik Belgia dilakukan sejak bulan Maret 2003 dan diluncurkan secara nasional pada bulan September tahun 2004. Kartu identitas elektronik Spanyol memuat biodata, dan gambar biometrik wajah dan sidik jari. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi telah menanda tangani perjanjian pada tahun 2007 yang memungkinkan warga negaranya untuk menggunakan kartu identitas elektronik masing-masing warga negaranya untuk perjalanan antar kedua negara tersebut melalui darat, laut dan udara.

China menerapkan kartu identitas penduduk generasi kedua yang menggunakan chip nirkontak berstandar ISO 14443 yang tersimpan di dalamnya biodata dan pas photo pemilik kartu identitas. Kartu identitas elektronik ini mulai diluncurkan pada tahun 2004 bagi penduduk wajib KTP di China yang mencapai jumlah 960 juta jiwa. Kartu identitas elektronik ini dirancang mudah dan murah dalam produksi, dan mudah, teramankan dan tahan lama dalam penggunaan.

e-KTP di Indonesia

Pada uji petik e-KTP tahun 2009, Ditjen Adminduk yang bekerjasama dengan BPPT, ITB, LSN dan APTIKOM memberikan pelatihan dan pendampingan teknis bagi kegiatan perekaman sidik jari. Saat ini, petugas kecamatan telah dapat mengoperasikan dengan baik dan mandiri kegiatan perekaman sidik jari, pengiriman sidik jari untuk identifikasi 1:N, dan perekaman data ke dalam chip serta verifikasi sidik jari 1:1 hingga e-KTP diserahkan kepada penduduk.

Penerapan awal KTP berbasis NIK yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip atau e-KTP merupakan langkah strategis menuju tertib administrasi kependudukan yang mengamanatkan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk dan terbangunnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat.

Semoga bermanfat.
Sumber: DetikInet

Read More

Apa dan Mengapa e-KTP ?

Resume Kuliah
IF4092- Sosioteknologi Informasi
Ega Dioni Putri (13506095)
UJIPETIK E-KTP DAN NIK DILENGKAPI SIDIK JARI DAN CHIP
BERBASIS SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Teknologi informasi kini telah diterapkan di berbagai bidang sehingga banyak bermunculan istilah-istilah yang ditambah embel-embel “e” (electronic, dibaca dengan lafal “i”) didepannya, contoh: e-commerce, e-book, e-voting, dan lain-lain. Dalam hal ini, Departemen Dalam Negeri sebagai pihak yang bertugas mengurus sistem kependudukan Indonesia tidak ketinggalan melakukan inovasi. Salah satunya adalah dengan mencanangkan pembuatan e-KTP yang saat ini sedang dalam tahap pengujian (disebut uji petik) di beberapa wilayah Indonesia.

Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut:

Menghindari pajak
Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota
Mengamankan korupsi
Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris)
Untuk mengatasi duplikasi tersebut sekaligus menciptakan kartu identitas multifungsi, digagaslah e-KTP yang menggunakan pengamanan berbasis biometrik.

Autentikasi menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari. Tujuan penggunaan biometrik pada e-KTP adalah sebagai berikut:

Mencegah adanya pemalsuan
Dengan biometrik, autentikasi dilakukan dua tahap, yakni:
what you have (apa yang kamu punya) melalui fisik kartu e-KTP
what you are (seperti apa kamu) melalui identifikasi biometrik
Jika terjadi kehilangan kartu, maka orang yang menemukan kartu e-KTP milik orang lain tidak akan dapat menggunakannya karena akan dicek kesamaan biometriknya.

Mencegah adanya penggandaan
Dengan e-KTP, seluruh rekaman sidik jari penduduk akan disimpan di AFIS (Automated Fingerprint Identification System) yang berada di pusat data di Jakarta.
Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu adalah sebagai berikut:

Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena alasan berikut:

Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain
Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores
Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar
Informasi penduduk yang dicantumkan dalam e-KTP ditunjukkan pada layout kasar berikut:


Untuk mendapatkan informasi di atas dari penduduk, wajib KTP harus mengisi formulir tipe F1.01.

Selain tujuan yang hendak dicapai, manfaat e-KTP diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut:

Identitas jati diri tunggal
Tidak dapat dipalsukan
Tidak dapat digandakan
Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada
Struktur e-KTP sendiri terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan e-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya:

Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip
Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu
Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai spiral)
Printing,yaitu pencetakan kartu
Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik
Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman
Dari hasil observasi penulis, banyak yang mempertanyakan pembuatan e-KTP ini., bahkan sebagian masyarakat membentuk prasangka-prasangka buruk atas pengalokasian dana proyek e-KTP yang konon mencapai 60 triliun. Padahal menurut penjelasan Bp. Munawar, dosen Sosioteknologi Informasi yang juga dilibatkan dalam proyek ini, justru e-KTP akan menghemat pengeluaran Negara berkali-kali lipat. Gambaran penghematan tersebut sebagai berikut:

Penghindaran pembayaran pajak dari sebagian penduduk akan dapat dihindari sehingga pemasukan Negara dari pajak akan meningkat
Dana yang dibutuhkan untuk pemilu atau pilkada dapat dikurangi karena KPU tidak perlu mencetak kartu tanda pemilih, surat keterangan pemilih luar kota, dan sebagainya bagi penduduk wajib pilih. Jika secara kasar dana untuk tiap pilkada di tingkat provinsi saja menghabiskan 8 triliun, dapat dibayangkan besarnya dana di seluruh Indonesia. Belum lagi biaya pemilu presiden yang diadakan lima tahun sekali.
Dalam pengembangannya nanti, e-KTP bukan hanya digunakan untuk kartu pemilih saja, melainkan juga SIM dan kartu identitas dari Negara lainnya. Maka, biaya pembuatan kartu-kartu tersebut dapat ditekan.

Read More

MACET DI SEMUA JALUR

BANDUNG, (PR).-
Kemacetan lalu lintas arus balik terjadi di semua jalur pada Senin (13/9) yang memang diperkirakan sebagai puncak arus balik. Di jalur pantai utara (pantura), baik di jalan raya maupun di ruas tol, terjadi kemacetan sepanjang tiga kilometer terjadi. Di jalur tengah antara Kadipaten dan Rajapolah, Kab. Tasikmalaya, kemacetan lebih parah lagi yaitu memanjang hingga lima belas kilometer.

Sementara di jalur selatan, antrean hingga delapan kilometer terjadi menjelang pintu masuk tol Padalarang Barat. Namun, di Nagreg, volume kendaraan yang meningkat belum menyebabkan kemacetan. Berakhirnya masa cuti bersama bagi pegawai negeri sipil (PNS) pada Selasa (14/9) ini, menjadi penyebab lonjakan volume kendaraan.

Di jalur utama pantura dari arah timur menuju Cirebon, sejak Senin pagi volume kendaraan roda dua terus melonjak, sementara kendaraan roda empat dari arah yang sama memadati ruas tol Kanci-Pejagan dan Palimanan-Kanci. Bahkan, di sebelah timur gerbang tol Plumbon, Kab. Cirebon, acap kali terjadi antrean hingga tiga kilometer. "Puncak arus mudik kemungkinan terjadi pada siang sampai dengan malam hari," kata Kasatlantas Kepolisian Resort Cirebon, Ajun Komisaris Dian Setyawan saat memantau arus balik, Senin sore.

Di jalur tengah, ruas jalan raya antara Rajapolah dan Kadipaten Kab. Tasikmalaya kemacetan terjadi hingga lima belas kilometer. Jalan raya disesaki mobil pribadi dan kendaraan roda dua. Tanjakan Gentong menjadi simpul kemacetan, membuat kendaraan hanya bisa merayap pelan.

Menurut Kapolsekta Kadipaten Ajun Komisaris Syamsudaya, selain karena banyaknya titik persimpangan kendaraan, antrean panjang juga diakibatkan banyaknya kendaraan yang mogok di tanjakan Gentong. "Lebih dari lima belas unit kendaraan mengalami mogok karena kehabisan pelat kopling," katanya.

Di pintu tol Padalarang Barat terpantau kemacetan panjang dari arah pintu tol Cileunyi dan Pasteur menuju arah Jakarta. Antrean kendaraan menuju pintu tol Padalarang Barat dari arah Cileunyi pada pukul 21.00 WIB sampai pada kilometer 128, atau mencapai 8 kilometer, sedangkan dari arah pintu tol Pasteur terjadi antrean sampai kilometer 126, atau sepanjang 6 kilometer. Pada umumnya kendaraan yang mengantre menuju pintu tol Padalarang Barat adalah kendaraan para pemudik yang hendak kembali Jakarta.

Petugas pintu tol Padalarang Barat, Toni Ramdani mengatakan, volume kendaraan mulai bertambah padat sehingga menimbulkan antrean pada pukul 16.00 WIB, dan diperkirakan baru akan kembali normal pada pukul 24.00 WIB. Untuk mengatasi antrean ini, pintu tol Padalarang Barat membuka sebelas gardu pelayanan, lebih banyak dari hari biasa yang hanya dibuka tujuh gardu.

"Puncak volume kendaraan telah terjadi Minggu (12/9), karena antrean terus berlangsung sejak siang hingga pukul 2.00 WIB dengan volume kendaraan mencapai 43.500 unit. Meskipun jumlah kendaraan masih banyak, untuk hari ini diperkirakan tidak sepadat Minggu," kata Toni.

Dia menambahkan, pada pukul 6.00-13.30 WIB kemarin, kendaraan yang menuju Jakarta mencapai 16.934, sedangkan hari sebelumnya (Minggu) mencapai 19.000 kendaraan.

Di Nagreg, peningkatan volume kendaraan juga terjadi sejak sore. Mulai pukul 14.30 WIB hingga pukul 15.00 WIB, tercatat sebanyak 5.410 kendaraan menuju timur dari barat. Padahal sebelumnya, jumlah kendaraan yang melintas hanya berkisar 3.000 kendaraan per tiga puluh menit. Alhasil pada pukul 14.30 WIB hingga 15.30 WIB terjadi kemacetan hingga lebih dari satu kilometer pada lajur jalan menuju Bandung (barat), mulai dari Kampung Pamuncatan (pintu rel kereta api) hingga depan Pos Pam Gapuraning Rasa. Selain karena meningkatnya volume kendaraan, kemacetan disebabkan banyaknya kendaraan yang mampir di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), rumah makan, dan posko mudik.

Jika Nagreg mulai padat kendaraan sejak sore, peningkatan arus balik di pintu gerbang tol Cileunyi sudah terjadi sejak pagi. Sejak pukul 6.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB, tercatat sebanyak 17.259 kendaraan mengambil tiket tol menuju arah barat (Bandung dan Jakarta). "Peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi sejak sekitar pukul 12.00 WIB. Jumlahnya akan terus bertambah setiap jamnya," kata Kepala Gerbang Tol Cileunyi, Dede Purnama Maulid.

Cuti PNS habis

Lonjakan volume kendaraan pada H+3 diperkirakan terjadi karena pekerja kantoran, terutama PNS, sudah mulai bekerja pada Selasa ini. "Saya berusaha bisa pulang pada hari ini (kemarin-red.), karena besok harus bekerja," kata Sulaeman, pemudik asal Pekalongan yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta Utara saat ditemui di sela-sela istirahatnya di Cirebon.

Meskipun demikian, masih berlangsungnya masa libur panjang bagi pegawai swasta, karyawan pabrik, dan pelajar-mahasiswa, sampai Minggu (19/9 nanti), turut berperan mengurangi potensi kemacetan parah pada puncak arus mudik tahun ini. Hal inilah yang terjadi di Nagreg. "Dengan jadwal libur yang berbeda itu, maka arus balik akan terbagi," kata Kapolres Bandung Ajun Komisaris Besar Hendro Pandowo.

Perbedaan jadwal libur ini yang membuat pola kepadatan arus balik tahun ini berbeda dari tahun lalu. Pada 2009 lalu, di Nagreg, puncak arus balik dari timur menuju barat terjadi pada H+3 yaitu sebanyak 85.550 kendaraan. Namun pada H+3, Senin (13/9), Hendro memperkirakan jumlah kendaraan dari timur ke barat sekitar 70.000.

Di Nagreg, jumlah kecelakaan lalu lintas saat arus mudik dan balik tahun ini dilaporkan menurun hingga dua ratus persen. Sejak Jumat (3/9) hingga Senin (13/9), tercatat terjadi 42 kecelakaan lalu lintas. Semua terjadi pada pemudik dengan kendaraan roda dua. Dari jumlah tersebut, 37 kasus ditangani di Puskesmas Nagreg, 4 di RS Cicalengka, dan satu di RS Majalaya karena mengalami luka serius.

Koordinasi dan kesiapan para petugas sangat membantu untuk melancarkan penanganan dan mengurangi jumlah kecelakaan. "Dibukanya jalur Lingkar Nagreg juga menjadi faktor menurunnya angka kecelakaan," kata Kepala Puskesmas Nagreg Iwan Rahmawan. (A-14/A-146/A-168/A-165/A-195)***

Read More

SANKSI TEGAS BAGI PNS PEMBOLOS

Bupati Bandung Barat akan memberikan sanksi tegas kepada pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang kedapatan membolos pada hari pertama bekerja, Selasa (14/9) ini. PNS diminta kembali bekerja sesuai waktu sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. "PNS sudah mendapatkan libur Lebaran, ada juga yang mendapatkan hak cuti tahunan sesuai pengajuan. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk membolos dan tidak masuk pada hari pertama kerja ataupun pada batas waktu akhir cuti," kata Abubakar, akhir pekan lalu. PNS di lingkungan Kabupaten Bandung Barat mendapatkan libur pada H-2 Lebaran dan kembali masuk bekerja Selasa (14/9). Abubakar mengatakan, batas toleransi pemkab untuk masa libur PNS pada H-2 sampai H+2. Dia menegaskan, akan menggelar inspeksi ke setiap ruangan SOPD di Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Jalan Raya Batujajar untuk memantau jumlah kehadiran PNS pascalibur Lebaran. PNS tidak cuti, tetapi tidak masuk kerja akan didata dan diproses sesuai pelanggaran disiplin yang sudah dilakukan. Menurut Abubakar, inspeksi nanti merupakan bagian dari ujian ketaatan dan kesadaran tanggung jawab para PNS dalam mematuhi disiplin kerja sebagai pegawai pemerintah. (A-168)***

Read More