Jalur Objek Wisata Terhambat Macet

SOREANG (GM) - Setiap memasuki musim libur panjang, sejumlah objek wisata banyak dikunjungi para wisatawan. Begitu pula beberapa objek wisata di wilayah selatan Kab. Bandung, dalam beberapa hari terakhir dipadati para wisatawan. Hanya sayang, para wisatawan yang akan menuju ke objek-objek wisata di Ciwidey dan Rancabali mengeluhkan kemacetan panjang akibat pasar kaget di sepanjang Jln. Raya Alfathu depan Komplek Pemkab Bandung. Sedangkan rencana relokasi para pedagang sampai kini belum jelas.

"Kami sekeluarga ingin berlibur ke objek-objek wisata di Ciwidey, tapi terjebak macet panjang setelah melalui gerbang masuk Kota Soreang akibat pasar kaget," keluh seorang wisatawan, Ny. Henni, Minggu (8/4).

Kondisi kemacetan yang selalu terjadi setiap hari Minggu, kata Ny. Henni, akan mengurangi semangat wisatawan untuk mengunjungi objek wisata di Bandung Selatan. "Kalau saya cari jalan alternatif ke Jln. Soreang-Banjaran, juga terkena macet. Jalan Lingkar Soreang kurang berguna, sebab sebelum masuk sudah ada pasar kaget," katanya.

Belum lagi kemacetan juga akan terjadi menjelang ke objek-objek wisata khususnya di Desa Alam Endah akibat jalanan sempit. "Seharusnya Pemkab Bandung memerhatikan keluhan wisatawan karena kemacetan akibat pasar kaget sudah bertahun-tahun, tapi tidak ada penyelesaian. Kalau sudah macet begini, kami juga malas ke Ciwidey," ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Dede, warga Cicalengka. Minggu pagi Dede dan keluarganya bermaksud pergi wisata ke daerah Ciwidey. Namun, di sekitar Soreang terjebak macet sehingga terpaksa mengurungkan niatnya pergi berwisata. "Lama-lama kami juga kesal, sehingga terpaksa balik arah menuju Kota Bandung. Semula kami ingin pergi berwisata alam, tapi situasinya macet begini, akhirnya terpaksa pergi ke kota lagi. Padahal kami sudah bosan dengan suasana perkotaan," katanya.
(B/110/A-71/A-108)**

Sumber : Klik-Galamedia.com, senin, 09 april 2012 00:33 WIB

Read More

Disdukcasip Siap Pinjamkan Genset : Program e-KTP Terhambat Daya Listrik

SOREANG (GM) - Daya listrik yang dimiliki setiap kecamatan bisa jadi hambatan serius dalam pelaksanaan program KTP elektrokik atau e-KTP di Kabupaten Bandung. Pasalnya, di beberapa kantor kecamatan, daya listriknya masih ada yang di bawah kebutuhan server e-KTP, yaitu minimal 3.500 watt.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kab. Bandung Salimin mengakui adanya persoalan tersebut. Ia mengatakan, konsorsium e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)mengisyaratkan, kebutuhan daya listrik minimal untuk server adalah 3.500 watt.

"Hingga kini, masih ada beberapa kantor kecamatan yang daya listriknya di bawah 3.000 watt. Kecamatan Cikancung adalah salah satu yang daya listriknya rendah, sehingga untuk melaksanakan proses perekaman e-KTP yang sudah dimulai 2 April lalu mesti dibantu genset. Disdukcasip sudah memberikan pinjaman genset dengan kemampuan daya sampai 6.500 watt," kata Salimin di ruang kerjanya, Kamis (5/4).

Namun, kata Salimin, daya listrik minimal yang harus dimiliki setiap kantor kecamatan tersebut ternyata tidak berlaku di Kec. Pasirjambu. Meski daya listriknya di bawah 3.500 watt, pelaksanaan perekaman berjalan normal.

"Saya jadi enggak habis pikir, kenapa di satu kecamatan bisa, tapi di tempat lain tidak bisa. Kasus di Pasirjambu menarik disimak, karena listriknya rendah dan harus dibagi dengan kebutuhan listrik sehari-hari kantor, akan tetapi tetap bisa jalan," paparnya.

Langkah antisipasi

Meski sebagian besar kantor kecamatan di Kab. Bandung daya listriknya sudah di atas batas minimal, Disdukcasip Kab. Bandung tetap akan menyiapkan genset bagi 31 kecamatan. Genset tersebut memiliki daya antara 4.000-5000 watt. Rencananya, seluruh genset akan didistribusikan kepada semua kecamatan antara pertengahan sampai akhir April mendatang.

"Pengadaan genset ini sebagai langkah antisipasi terjadinya pemadaman listrik, ataupun daya listriknya tidak stabil," ujarnya.

Salimin berharap, untuk ke depannya, kantor kecamatan yang daya listriknya masih rendah perlu ditingkatkan lagi. Untuk kepentingan itu, kata Salimin, Bagian Umum Setda Kab. Bandung merencanakan mengalokasikan anggaran penambahan listrik di sejumlah kecamatan pada anggaran perubahan tahun 2012. Genset yang dibagikan itu sifatnya pinjam pakai dari Disdukcasip kepada kecamatan.

"Amannya memang listrik di setiap kecamatan ditambah. Jangan terlalu bergantung pada genset. Genset sifatnya hanya untuk kondisi atau keadaan darurat," imbuhnya.

Secara terpisah, Camat Cimaung, Hidayat Ramdan menyatakan, tahapan pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Cimaung tidak mengalami hambatan berarti, termasuk dalam hal daya listrik. Pasalnya, daya listrik di Kantor Kecamatan Cimaung sudah 6.000 watt.

"Alhamdulillah daya listrik Kantor Kecamatan Cimaung sudah besar,

jauh di atas batas minimal daya listrik buat program e-KTP. Penambahan daya ini sudah lama dilakukan, jauh sebelum program e-KTP digulirkan," kata Hidayat.
(B.104)**

Sumber : Klik-Galamedia.com, sabtu, 07 april 2012 00:52 WIB

Read More

Puluhan Rumah Rusak Akibat Tanah Longsor

SOREANG, (PR).-
Warga Kab. Bandung diimbau untuk mewaspadai ancaman bencana tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi. Dalam kurun waktu dua hari, Rabu-Kamis (1-2/12) terjadi longsor di Kec. Pasirjambu, Ciwidey, dan Kutawaringin. Tidak ada korban jiwa atau cedera dalam peristiwa itu. Selain puluhan rumah penduduk rusak, akses jalan pun tertutup material longsor.

"Selain banjir di beberapa kecamatan, masyarakat juga perlu mewaspadai tingginya ancaman bencana longsor akhir-akhir ini," kata Kabid Bina Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcasip) Kab. Bandung, Agus Maulana, Kamis (2/12).

Longsor di Kec. Kutawaringin terjadi di RT 1 dan RT 2 di RW 5 Desa Cilame, Kamis (2/12) sekitar pukul 14.00 WIB. Longsor mengakibatkan empat rumah warga rusak berat dan tiga rumah lainnya rusak ringan. Untuk sementara warga yang rumahnya terkena longsor ditampung di rumah-rumah tetangga.

Sementara di Kec. Pasirjambu, longsor terjadi di Kampung Cinangka RT 01 RW 05 Desa Cukanggenteng, pada Rabu (1/12) pukul 16.00 WIB. Sepuluh rumah penduduk di daerah itu rusak. "Meski sempat membuat panik para pemilik rumah, longsor ini tidak menimbulkan korban jiwa," kata Agus Maulana.

Otih (59), salah seorang warga Cinangka, mengatakan, longsor menimpa rumahnya sekitar pukul 17.00 WIB. Otih dan tujuh orang lainnya yang saat itu berada di dalam rumah berhasil menyelamatkan diri. "Syukurlah kami selamat. Kami tak tahu apa yang terjadi jika tetangga kami tidak berteriak mengingatkan," ujar Otih yang dinding rumahnya jebol terdorong material longsor.

Camat Pasirjambu, Rahman mengatakan, longsor diduga terjadi akibat tanah tebing di sekitar lokasi tidak kuat menahan air hujan yang mengguyur sejak sore hari.

"Akibat longsor ini, dua rumah rusak sedang dan delapan rumah lainnya rusak ringan. Kami sudah mengevakuasi pemilik rumah ke tetangga mereka karena khawatir terjadi longsor susulan," ujar Rahman.

Longsor di Kec. Ciwidey menimpa dua desa yakni Desa Sukawening dan Desa Rawabogo yang berbatasan dengan Kec. Gununghalu, Kab. Bandung Barat.

"Longsor terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 20.00 WIB di tiga titik di Desa Sukawening. Material longsor menutupi jalan kabupaten dan merusak satu rumah penduduk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini," kata Camat Ciwidey, Hikmat, didampingi Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Kec. Ciwidey, H. Tatang, Kamis (2/12). Sementara longsor di Desa Rawabogo menimpa rumah milik Dedi (40) hingga mengalami rusak sedang.

"Alat berat dari Dinas Bina Marga Kab. Bandung sudah datang untuk membersihkan longsor yang menutupi jalan Desa Sukawening. Pembersihan material longsor terus dilakukan, dan tadi (Kamis) siang ruas jalan itu sudah bisa dilalui sepeda motor," kata Camat Ciwidey.

Salurkan bantuan

Mengenai bantuan bagi korban bencana, Agus Maulana mengatakan, Pemkab Bandung sudah mengirimkan bantuan kepada korban banjir ataupun longsor melalui pihak kecamatan. "Bantuan untuk korban bencana tersebut berupa beras, mi instan, maupun sarden. Terserah kepada petugas kecamatan apakah bantuan itu mau diberikan dalam bentuk mentah atau dimasak lebih dulu," katanya. (A-71/A-165)***

Read More

PHPU Kepala Daerah Kab. Bandung:Saksi Pihak Terkait Bantah Seluruh Dalil Pemohon

Jakarta, MKonline - Para saksi Pihak Terkait lagi-lagi membantah dalil Pemohon dalam persidangan Rabu (1/12) siang, di ruang sidang panel MK. Sidang dengan nomor perkara 208/PHPU.D-VIII/2010 ini diketuai oleh Hakim Konstitusi Achmad Sodiki dengan didampingi Harjono dan Ahmad Fadlil Sumadi.

Seperti dinyatakan oleh Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya, agenda sidang adalah melanjutkan pemeriksaan saksi dari para pihak. Pada kesempatan itu, telah didengarkan kesaksian sejumlah sepuluh saksi dari Pihak Terkait, tiga saksi dari Pemohon, dan dua saksi dari Termohon.

Dalam kesaksiannya, saksi Pihak Terkait, Diki Anugerah, menyatakan bahwa penyelenggaraan “World Walking Day” pada Minggu (10/10) yang lalu, di Kabupaten Bandung, tidaklah berhubungan dengan Pemilukada. Penyelenggaraan acara tersebut, lanjutnya, dilaksanakan berdasarkan surat keputusan dari Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora). “Acara ini dilaksanakan di seluruh kabupaten se-Indonesia,” ungkapnya.

Meskipun, ia membenarkan kehadiran Bupati Kab. Bandung saat itu. “Kami mengundang Bupati untuk membuka acara dan melepas gerak jalan tersebut. Bupati (dalam pidatonya, red) hanya mengimbau menyukseskan Pemilukada putaran kedua, tidak ada mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon,” ujar Diki.

Senada dengan Diki, saksi Pihak Terkait lainnya, Suherman, membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan desa, adalah penggunaan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dalam rangka kampanye salah satu pasangan calon atau terkait dengan Pemilukada. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut berdasarkan perintah Menteri Pekerjaan Umum (PU). Bahkan, menurutnya, anggaran tersebut telah dianggarkan jauh sebelum penyelenggaraan tahapan Pemilukada dimulai. “Ada SK (Surat Keputusan)-nya,” tegasnya.

Selain itu, terkait keterangan saksi Pemohon, Imron Rusadi, juga telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait lainnya, Aam Rahman. Menurut Rahman, kesaksian Imron yang menyatakan bahwa dalam upacara/apel pagi, seorang Camat berpidato yang isinya meminta kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk mendukung Pihak Terkait dalam Pemilukada, adalah tidak benar. “Beliau (Imron Rusadi, red) tidak pernah mengikuti apel pagi,” katanya, “kami ada daftar hadirnya.” Rahman juga menambahkan, meskipun benar Camat tersebut berpidato dalam upacara, namun isinya tidak pernah menginstruksikan untuk memilih pasangan nomor 7 (Pihak Terkait).

Sedangkan dari Pemohon, kembali menghadirkan saksi untuk memperkuat argumentasinya. Salah satunya adalah Tajul Arifin. Ia mengungkapkan, telah mendengar secara langsung bahwa Bupati Kab. Bandung Obar Sobarna, menyatakan dukungannya untuk Pihak Terkait. ”Saya adalah salah satu tim sukses pasangan calon nomor tujuh,” katanya, menirukan ucapan Obar Sobarna pada satu kesempatan.

Setelah mendengarkan seluruh kesaksian, Panel Hakim pun melakukan pengesahan terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak. “InsyaAllah putusan akan dibacakan Senin (6/12),” ucap Achmad Sodiki. (Dodi/mh)

Sumber : www.mahkamahkonstistusi.go.id, 2 Desember 2010

Read More

Soreang Diajukan Raih Adipura

SOREANG, (PR).-
Ibu kota Kab. Bandung, Soreang, kembali diajukan Pemkab Bandung untuk meraih Piala Adipura kategori kota sedang tahun 2011. Dalam beberapa kali penilaian sebelumnya, Kota Soreang gagal mendapatkan piala tersebut.

"Tahun ini kita tetap mengajukan Soreang untuk penilaian Piala Adipura. Kemungkinan besar, penilaian tahap pertama akan dilaksanakan mulai pertengahan sampai akhir November," kata Kepala Bidang Tata Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kab. Bandung, Said Sadiman, di Bale Sawala, Soreang, Kamis (11/11).

Menurut Said, penilaian Adipura nanti lebih berat. Jika sebelumnya menitikberatkan pada kebersihan dan penghijauan, mulai tahun 2011 ditambah dengan kualitas air dan udara serta partisipasi masyarakat. "Tim Adipura juga akan menilai mutu air, termasuk pembuangan limbah industri dan limbah domestik," ujarnya.

Penambahan kriteria penilaian, kata Said, dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai upaya perbaikan lingkungan. "Semakin tinggi partisipasi warga, nilai yang dikumpulkan semakin tinggi. Untuk itu, hari ini (kemarin-red.) kami mengumpulkan satuan kerja pemerintah daerah terkait, aparat kecamatan dan desa, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda untuk membedah kekurangan Kota Soreang yang harus segera dibenahi," ucapnya.

Salah satu masalah yang menjegal Soreang meraih Piala Adipura tahun lalu adalah penanganan sampah. "Sampah masih menjadi persoalan Kota Soreang sampai saat ini. Apalagi, tahun lalu, tim penilai menemukan sebagian warga masih membakar sampah. Padahal, hal itu dilarang undang-undang sehingga penilaiannya langsung turun drastis," tuturnya.

Dari pantauan "PR", dalam beberapa hari terakhir ini, Pemkab Bandung mulai menata Kota Soreang, terutama penghijauan dengan menanam pepohonan di sepanjang Jln. Raya Soreang-Banjaran. Pohon mahoni ditanam dari Kantor Desa Soreang sepanjang dua kilometer sampai ke perbatasan Kec. Cangkuang.

Selain itu, penghijauan juga dilakukan di Jln. Gandasari dan Jln. Soreang-Katapang dekat Warunglobak. Namun, sebagian pepohonan sudah kering sehingga perlu diganti dengan yang baru. (A-71)***

Read More

Partisipasi Warga Masih Rendah Lemas Setelah Minum Obat, Indah Dilarikan ke RSUD Soreang

SOREANG, (PR).-
Antusiasme warga mengikuti pengobatan massal filariasis pada hari pertama, Rabu (10/11) lalu, masih rendah. Di puluhan pos minum obat (PMO) di enam kecamatan, tingkat partisipasinya baru sekitar 45 persen. Di Kec. Soreang, tingkat partisipasi warga di 26 PMO atau rukun warga (RW) bahkan baru mencapai rata-rata 30 persen. PMO-PMO yang ada di wilayah perkotaan yang paling sedikit dikunjungi warga.

"Tingkat partisipasi pada hari pertama memang masih sedikit rendah. Salah satunya karena hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah pada sore hari. Beberapa wilayah di Baleendah juga masih banjir. Tetapi, kami tetap optimistis, tingkat partisipasi akan terus naik. Puncak partisipasi biasanya terjadi pada hari keempat atau kelima," kata Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bandung Ahmad Kustijadi, Kamis (11/11).

Untuk melayani warga yang melewatkan pengobatan massal hari pertama, kata Ahmad, Dinkes menggandeng puskesmas di setiap kecamatan untuk melakukan pengobatan hingga lima hari ke depan. Kader posyandu di setiap RW juga mencatat warga yang belum datang ke PMO, dan mendatangi ke rumah mereka masing-masing untuk diberi obat.

"Kebanyakan warga tidak minum obat karena sakit. Ada yang menderita tekanan darah tinggi atau jantung. Namun, tidak sedikit pula yang menolak minum obat karena masih takut atau trauma atas kejadian tahun lalu," ucap Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Wilayah Soreang Enda Nurlinda.

Ketakutan tak hanya milik warga awam. Enda mencontohkan, ada ketua RT yang mestinya menjadi juru promosi, justru secara terang-terangan bersikeras menolak mengajak warganya datang ke PMO. Ia mengaku trauma atas kekacauan yang terjadi setahun lalu. "Setelah kami beri penjelasan lagi, akhirnya dia mau datang ke PMO," katanya.

Satu ke UGD

Dari data yang dihimpun "PR", pengobatan massal hari pertama berlangsung relatif lancar. Di enam kecamatan, dilaporkan hanya tiga warga yang dibawa ke puskesmas dan rumah sakit. Sebanyak 1 warga dibawa ke Puskesmas Soreang, 1 ke Puskesmas Ciwidey, dan 1 ke RSUD Soreang. Di empat kecamatan lain, yakni Pasirjambu, Rancabali, Baleendah, dan Sukajadi, tidak ada warga yang dilarikan ke puskesmas.

Indah Nuraeni (15), warga Kampung Andir, Desa

Soreang, dibawa ke Unit Gawat Darurat RSUD Soreang, Rabu pukul 20.00 WIB. Anak yatim piatu itu meminum obat pukul 16.00 WIB dan dua setengah jam kemudian mengeluh lemas. "Ia sempat terjatuh ketika mau berjalan dan tak kuat lagi berdiri," kata Ninin (35), majikan Iin.

Humas RSUD Soreang Mahendrawan Ismono mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, Indah dipastikan terinfeksi cacing filaria. Itulah yang membuat tubuhnya bereaksi secara kuat. "Tidak ada masalah dengan obat yang dikonsumsi. Sama sekali tidak membahayakan. Justru reaksi tubuh berupa lemas dan mual menunjukkan bahwa obat telah bekerja sebagaimana mestinya," tuturnya.

Sesudah mendapat perawatan, Indah dibawa pulang keluarga pada pukul 23.00 WIB. Hingga Kamis siang, dia masih terlihat lemas dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. (A-165)***

Read More

Pengobatan Massal Filariasis Dicanangkan

SOREANG, (PR).-
Untuk mencapai kekebalan kolektif, sedikitnya 90 persen dari jumlah warga usia 2-65 tahun di Kab. Bandung harus minum obat antifilariasis. Tahun lalu, dari 2,7 juta warga yang wajib mengikuti pengobatan massal, baru 84 persen di antaranya yang menelan obat.

"Harapan kita tentu semuanya meminum obat. Akan tetapi kan ada beberapa warga yang berhalangan atau ditunda minum obatnya. Kami harap warga yang minum obat minimal 90 persen. Jika sampai pada jumlah itu, kekebalan sudah terbentuk," kata Kepala Dinas Kesehatan Ahmad Kustijadi, Rabu (10/11), seusai pencanangan program pengobatan massal filariasis di Kantor Desa Cilampeni, Kec. Katapang.

Pencanangan dihadiri ratusan tokoh masyarakat, kepala desa, dan petugas kesehatan. Pada kesempatan itu, Bupati Bandung Obar Sobarna turut meminum obat antifilariasis sebagai ajakan simbolis kepada masyarakat agar tidak takut mengikuti pengobatan.

"Tidak mungkin pemerintah mengeluarkan dana besar hingga miliaran rupiah hanya untuk mencelakakan masyarakat. Tidak perlu takut meminum obat ini. Jangan sampai ada banyak warga yang tak minum. Nanti pengobatan bakal percuma karena yang tak minum obat kalau sakit bisa menulari yang lainnya," tutur Obar.

Dalam pengobatan massal tahap pertama mulai 10-13 November, warga di enam kecamatan dilayani terlebih dahulu, yakni Soreang, Sukajadi, Kopo, Ciwidey, Rancabali, dan Pasirjambu. Jumlah warga yang akan dilayani mencapai 531.206 orang. Pengobatan di kecamatan lain baru akan dimulai pada 22 November sesudah libur Iduladha.

Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2BB) Kementerian Kesehatan Rita Kusriastuti berharap kekacauan yang terjadi pada pengobatan massal tahun pertama tak terulang. "Dengan berbagai perbaikan, termasuk persiapan yang lebih baik, kita harapkan pengobatan massal tahun ini berjalan lancar," ucapnya.

Menurut Rita, kekacauan tahun lalu telah menjadi perhatian nasional bahkan internasional. Buntut positif dari kejadian tersebut adalah pembenahan beberapa prosedur pengobatan. Salah satunya berupa perubahan waktu pengobatan dari serentak sehari sekabupaten menjadi beberapa tahap.

Secara nasional, Indonesia ditargetkan bebas filariasis pada 2020 mendatang. Ada 55 juta penduduk di berbagai provinsi mesti mengonsumsi obat antifilariasis. Sampai sekarang Kemenkes baru berhasil memberikan obat tersebut kepada 22 juta orang. (A-165)***

Read More