Dibentuk Lima Tim Periksa Hewan Kurban

SOREANG, (PR).-

Menjelang Iduladha, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kab. Bandung menyiapkan tim kesehatan untuk memeriksa kesehatan hewan kurban. Lima tim kesehatan akan disebar mulai 12 November mendatang ke sejumlah tempat penjualan hewan di Kab. Bandung.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Keswan), Euis Rohayani, di ruang kerjanya, Selasa (2/11). Menurut dia, setiap tim kesehatan terdiri atas 6-7 tenaga medis dan paramedis dan akan disebar ke seluruh kecamatan di Kab. Bandung pada 12-19 November ini. "Masing-masing tim kesehatan menangani 5-6 kecamatan," katanya.

Euis menuturkan, kelima tim medis itu akan memeriksa kesehatan hewan mulai dari berat badan, usia, hingga kondisi fisik hewan. "Jika ditemukan tanda-tanda kurang sehat, hewan itu akan diisolasi dan diimbau untuk tidak dijadikan kurban," ujarnya.

Hewan yang layak kurban, menurut Euis, akan diberi label berupa kalung bertuliskan sehat dan layak. Menurut dia, Disnakan Kab. Bandung telah menyiapkan sekitar 18.000 kalung untuk menandai kelayakan hewan kurban.

Tingkat kesehatan hewan kurban di Kab. Bandung, menurut Euis, cukup tinggi. Tahun lalu, dari 15.914 hewan kurban, 15.503 di antaranya dinyatakan sehat dan layak kurban. "Sisanya dalam kondisi kurang sehat, tetapi tidak memiliki penyakit menular dan berbahaya seperti antraks," katanya.

Dia menambahkan, untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan, Disnakan juga akan meminta surat keterangan asal dan kesehatan hewan kepada penjual yang mendatangkannya dari luar kota.

Euis juga menuturkan, Disnakan memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada panitia kurban pada 9-11 November nanti. Bimbingan itu berupa sosialisasi pemeriksaan kesehatan hingga pemotongan hewan kurban. Menurut dia, bimtek akan dilakukan di Kec. Soreang, Cangkuang, dan Banjaran. "Pesertanya 30 orang, terutama pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM)," ujarnya. (A-192)***

Read More

Jembatan dan Jalan bukan Tempat Sampah

SOREANG, (PR).-

Meskipun tidak ada toleransi menggunakan ruas jalan dan jembatan untuk tempat sampah, sudah sejak beberapa tahun terakhir, sebagian ruas jembatan Dayeuhkolot, di perbatasan Kec. Dayeuhkolot dengan Baleendah, beralih fungsi menjadi tempat sampah.

"Tidak pernah ada toleransi jalan dan jembatan diperbolehkan sebagai tempat sampah. Kami tidak mungkin pernah mengizinkan," kata Kepala Dinas Bina Marga Kab. Bandung Sofyan Sulaeman, Selasa (2/11).

Dia berharap agar segera ada tindakan dari instansi-instansi terkait. Jalan dan jembatan harus bebas dari penghalang agar tidak membahayakan pengendara.

Menurut Rahmat (42), salah seorang petugas pengangkut, sebagian besar sampah yang dibuang di jembatan Dayeuhkolot berasal dari RW 7, 9, 10, 11, dan RW 12. "Jumlah sampah liar yang dilemparkan oleh pengguna jalan juga banyak. Kadang mobil angkut, entah dari mana, juga membuang sampahnya di sini," ujar Rahmat yang diupah oleh warga RW 12.

Menurut Kepala UPTD Pengangkutan Sampah Baleendah M. Saefulloh, sampah yang dibuang di jembatan Dayeuhkolot tidak sedikit. Dua truk mengangkut tumpukan sampah tersebut setiap pagi, untuk kemudian membuangnya ke Desa Babakan, Kec. Ciparay.

Pemakaian jembatan Dayeuhkolot sebagai tempat sampah bermula dari peletakan kontainer darurat di tempat itu tahun lalu. Kontainer dimaksudkan untuk menampung sampah yang terbawa banjir Sungai Citarum. Namun setelah banjir surut, warga jadi terbiasa membuang sampah di sana.

Sulit bangun TPS

Camat Dayeuhkolot Nu’man mengungkapkan, warga membuang sampah di jembatan Dayeuhkolot karena belum ada tempat pembuangan sampah (TPS) di kecamatan tersebut. Usaha membuat TPS juga menemui kendala keterbatasan lahan. "Sudah berkali-kali kami melakukan survei, tetapi memang tidak ada lahan tersedia. Resistensi warga terhadap kehadiran TPS juga tinggi," katanya.

Kepala Seksi Pelayanan Kebersihan Dinas Permukiman, Penataan Ruang, dan Kebersihan (Dispertasih) Kab. Bandung, Yana Yuniana mengungkapkan, TPS ditargetkan dapat dibangun di areal bekas penampungan (polder) banjir seluas 3.000 meter persegi di Kec. Baleendah tahun depan. TPS tersebut akan menampung sampah dari Kec. Baleendah dan Kec. Dayeuhkolot. Pejabat Kelurahan Baleendah telah menyetujui pembangunan TPS di atas lahan milik Pemkab Bandung itu. Namun izin dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kab. Bandung belum turun.

"Kami masih berupaya mendapatkan izin upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan upaya kelola lingkungan (UKL). Selain itu, masyarakat pun belum sepenuhnya setuju," katanya. (A-192/A-165)***

Read More

Hasil Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua

Berikut ini adalah hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010 di wilayah Kecamatan Soreang oleh Desk Pilkada Kecamatan Soreang :

Pasangan Dadang-Deden : 20.636 Suara atau 46.22% dari Suara Sah
Pasangan Ridho-Darus : 24.015 Suara atau 53.78% dari Suara Sah

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebesar 44.651 atau 65.91% dari Total DPT 70.004

Klik Gambar untuk diperbesar.

Read More

Warga Pilih Bupati Bandung Hari Ini

SOREANG, TRIBUN - Sebanyak 2.129.902 pemilih akan memilih satu di antara pasangan nomor 7 Dadang Nasser-Deden R Rumaji atau pasangan nomor 8 Ridho Budiman-Dadang Rusdiana untuk menjadi bupati dan wakil bupati Bandung, Minggu (31/10) hari ini.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bandung, Atip Tartiana, menyatakan, pihaknya sudah siap.

"Pencoblosan mulai pukul 07.00 hingga 13.00. Setelah itu, penghitungan akan dilakukan sejak pukul 13.00 hingga selesai. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar," ujarnya kepada Tribun.

Pasangan Dadang Nasser-Dede Rumaji dan Ridho Budiman-Dadang Rusdiana melaju ke putaran kedua setelah menyisihkan enam pasangan lainnya pada pemilukada putaran pertama. (guy)

Read More

Desk Pemilukada Imbau Warga Gunakan Hak Pilih

SOREANG, (PRLM).- Desk Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Pemkab Bandung mengimbau warga untuk menjaga dan memelihara kondisi tertib dan aman menjelang Pemilukada pada Minggu (31/10) ini. Desk Pilkada mengaku telah berbuat optimal untuk mensukseskan Pemilukada putaran dua seperti dengan menggelar sosialisasi.

“Pasal 7 Permendagri No. 9 Tahun 2005 Desk Pemilukada dibentuk oleh Bupati dengan ketua Sekda dan anggotanya unsur Pemkab Bandung, Polres Bandung, dan Kejaksaan Negeri,” kata Asisten Pemerintahan, Yudhi Haryanto, S.H., di ruang kerjanya, Jumat (29/10).

Menurut Yudhi, Des Pemilukada telah mengambil langkah-langkah dan antisipasi kondisi politik, keamanan dan memberikan fasilitasi Pemilukada putaran dua. “Kami membantu sosialisasi pelaksanaan Pemilukada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya,” katanya.

Deks Pilkada Kab. Bandung berharap agar partisipasi masyarakat bisa meningkat pada pencoblosan, Minggu (31/10), karena pada putaran satu partisipasi politik baru sekitar 65 persen. “Kami mengimbau agar warga datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lingkungannya masing-masing karena satu suara menentukan masa depan Kab. Bandung,” katanya.

Sementara itu, Wabup Bandung, H. Yadi Srimulyadi, mengingatkan masyarakat akan bahaya politik uang (money politic) pada masa tenang sampai Sabtu (30/10) dan menjelang hari pencoblosan. “Hal ini terindikasi dari banyaknya laporan mengenai rencana serangan fajar pada H-2. Ini diperkuat dengan keluar masuknya truk-truk besar yang menurunkan muatan beras, mie, hingga berbagai macam sembako di desa-desa pedalaman,” katanya.

Tak hanya itu, Yadi juga menemukan adanya kejanggalan dalam pencairan dana APBD baru-baru ini. Pasalnya, APBD perubahan baru disahkan dan belum selesai dievaluasi Pemprov Jabar. ''Anehnya, pencairan dana APBD Perubahan sudah dilakukan yang seharusnya dilakukan pada November mendatang,” ujarnya. (A-71/das)***

Read More

Sistem Pencairan Dana Gempa Berubah

SOREANG,(GM)-

Pencairan dana gempa tahap dua terlambat dibagikan kepada para korban gempa, karena adanya perubahan sistem pencairan dari pemerintah pusat. Perubahan sistem ini di antaranya untuk pencairan dana bantuan yang asalnya melalui Bank Jabar Banten (BJB) kini melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Asisten Ekomoni dan Kessos Pemkab Bandung, Juhana Atma Winata kepada "GM", Jumat (29/10), mengatakan, awalnya Pemkab Bandung memprediksi dana bantuan gempa tahap dua tersebut bisa diterima para pokmas sekitar pertengahan Oktober 2010. Namun, hal ini terpaksa tidak bisa dilakukan dan terlambat karena adanya perubahan sistem dalam pencairan.

Perubahan sistem ini, jelas Juhana, kalau pada pencairan tahap pertama, proposal pengajuan cukup ditandatangani Pemkab Bandung. Sedangkan pencairan dana bantuan tahap dua, proposal harus ditandatangani Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Jabar karena Kab. Bandung belum mempunyai BPBD.

"Makanya ketika proposal sudah beres, kita langsung mengajukan proposal tersebut ke BPBD Jabar. Proposal itu sudah kita serahkan beberapa waktu yang lalu," katanya.

Selain masalah tersebut, lanjut Juhana, adanya perubahan sistem pencairan dana ini karena pada putaran pertama, pokmas mencairkan dana gempa melalui Bank Jabar Banten. Namun untuk bantuan tahap dua, pencairannya berubah karena melalui Bank Rakyat Indonesia.

"Untuk tahap dua ini tidak melalui BJB lagi, tetapi melalui Bank BRI. Makanya para pokmas terpaksa membuat rekening lagi. Sekarang pokmas sedang membuka rekening BRI untuk pencairan dana gempa tersebut," katanya.

Meski pencairan terlambat karena perubahan sistem tersebut, lanjut Juhana, namun ia memastikan dana tersebut tidak akan lama lagi cair. "Kalau para pokmas sudah membuat rekening BRI, tentunya pencairan tidak akan lama," tegasnya.

Proposal sudah diserahkan

Juhana juga membantah kalau keterlambatan dana bantuan gempa ini karena keterlambatan dari Pemkab Bandung. Sebab, proposal tersebut sudah cukup lama diserahkan. "Apalagi untuk pencairan dana bantuan tahap dua ini, Pemkab Bandung hanya mengawasi pelaksanaannya. Sebab, dana tersebut disalurkan pemerintah pusat langsung ke rekening pokmas," jelasnya.

Selain itu, Juhana juga membantah kalau Pemkab Bandung mengendapkan dana tersebut agar memperoleh bunga bank dan digunakan untuk kampanye salah satu pasangan. "Sekali lagi hal tersebut tidak benar karena kita tidak memegang uang tersebut," ujarnya.

Dalam pencairan tersebut, katanya, tidak boleh ada pemotongan dengan alasan apa pun seperti untuk dana operasional. Sebab untuk dana operasional, sudah ada bantuannya terpisah. "Untuk operasional 'kan ada dana lagi, kenapa harus motong uang bantuan untuk masyarakat," tegasnya sambil menambahkan, kalau ada yang melakukan pemotongan bisa terjerat hukum.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Bandung akan mengusahakan bantuan tahap dua untuk korban bencana gempa bisa dibagikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2010. untuk pencairan dana bantu tahap 2 ini, Pemkab Bandung sudah melakukan momerandum of understanding (MoU) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (27/8). Dalam MoU juga pihaknya meminta pencairan dana tersebut seluruhnya dan tidak menggunakan tahapan lagi. (B.97)**

Read More

Bantuan bagi Korban Angin Puting Beliung Tunggu SK Bupati

SOREANG,(GM)-

Pemkab Bandung akan secepatnya memberikan bantuan kepada para korban bencana puting beliung yang melanda Desa/Kec. Cangkuang, Kab. Bandung, Kamis (28/10) maupun di Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Senin (25/10). Kini Pemkab Bandung masih melakukan berbagai proses karena dana stimulan yang diambil untuk bantuan berasal dari dana tak terduga.

Asisten Ekonomi dan Kesos Pemkab Bandung, Juhana Atma Winata kepada "GM" mengatakan, korban bencana seperti angin puting beliung yang melanda Kec. Kutawaringin dan Kec. Cangkuang, akan dibantu Pemkab Bandung. Namun untuk bantuan tersebut, Pemkab Bandung tidak bisa langsung mencairkan karena harus ada prosedur yang ditempuh.

"Untuk bantuan ini, kita tidak bisa langsung karena harus melakukan berbagai langkah, seperti pendataan dan lainnya. Terlebih dana yang digunakan untuk bantuan tersebut berasal dari dana tidak terduga hingga harus ada SK bupati," katanya.

Meski harus menempuh berbagai prosedur, lanjut Juhana, Pemkab Bandung tetap berusaha secepatnya membantu para korban. "Kita akan secepatnya memberikan bantuan tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan cair, sebab rencananya SK bupati untuk bantuan di Kutawaringin dan Cangkuang akan dibarengkan," ujarnya sambil menambahkan, pendanaan juga perlu dilakukan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, angin puting beliung menerjang Desa/Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Kamis (28/10) pukul 14.00 WIB. Akibat peristiwa tersebut 22 unit rumah rusak parah dan rusak ringan.

Angin puting beliung ini menerjang Desa/kec. Cangkuang selama lima menit. "Kejadiannya sangat cepat, kurang dari lima menit angin sudah tidak ada lagi," kata Muhtaram (56), salah seorang warga sambil menambahkan, istrinya Nayah yang tengah menggoreng kurupuk tertimpa genting dan mengalami luka di bagian kepala.

Sementara angin puting beliung yang melanda Desa Sukamulya, Kec. Kutawaringin, terjadi Senin (25/10) pukul 13.30 WIB. Dalam peristiwa tersebut, 25 rumah rusak parah dan rusak ringan. Meski terkena puting beliung, namun warga tidak mengungsi karena mereka langsung membenahi rumahnya. (B.97)**

Read More