Puluhan Rumah Rusak Akibat Tanah Longsor

SOREANG, (PR).-
Warga Kab. Bandung diimbau untuk mewaspadai ancaman bencana tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi. Dalam kurun waktu dua hari, Rabu-Kamis (1-2/12) terjadi longsor di Kec. Pasirjambu, Ciwidey, dan Kutawaringin. Tidak ada korban jiwa atau cedera dalam peristiwa itu. Selain puluhan rumah penduduk rusak, akses jalan pun tertutup material longsor.

"Selain banjir di beberapa kecamatan, masyarakat juga perlu mewaspadai tingginya ancaman bencana longsor akhir-akhir ini," kata Kabid Bina Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcasip) Kab. Bandung, Agus Maulana, Kamis (2/12).

Longsor di Kec. Kutawaringin terjadi di RT 1 dan RT 2 di RW 5 Desa Cilame, Kamis (2/12) sekitar pukul 14.00 WIB. Longsor mengakibatkan empat rumah warga rusak berat dan tiga rumah lainnya rusak ringan. Untuk sementara warga yang rumahnya terkena longsor ditampung di rumah-rumah tetangga.

Sementara di Kec. Pasirjambu, longsor terjadi di Kampung Cinangka RT 01 RW 05 Desa Cukanggenteng, pada Rabu (1/12) pukul 16.00 WIB. Sepuluh rumah penduduk di daerah itu rusak. "Meski sempat membuat panik para pemilik rumah, longsor ini tidak menimbulkan korban jiwa," kata Agus Maulana.

Otih (59), salah seorang warga Cinangka, mengatakan, longsor menimpa rumahnya sekitar pukul 17.00 WIB. Otih dan tujuh orang lainnya yang saat itu berada di dalam rumah berhasil menyelamatkan diri. "Syukurlah kami selamat. Kami tak tahu apa yang terjadi jika tetangga kami tidak berteriak mengingatkan," ujar Otih yang dinding rumahnya jebol terdorong material longsor.

Camat Pasirjambu, Rahman mengatakan, longsor diduga terjadi akibat tanah tebing di sekitar lokasi tidak kuat menahan air hujan yang mengguyur sejak sore hari.

"Akibat longsor ini, dua rumah rusak sedang dan delapan rumah lainnya rusak ringan. Kami sudah mengevakuasi pemilik rumah ke tetangga mereka karena khawatir terjadi longsor susulan," ujar Rahman.

Longsor di Kec. Ciwidey menimpa dua desa yakni Desa Sukawening dan Desa Rawabogo yang berbatasan dengan Kec. Gununghalu, Kab. Bandung Barat.

"Longsor terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 20.00 WIB di tiga titik di Desa Sukawening. Material longsor menutupi jalan kabupaten dan merusak satu rumah penduduk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini," kata Camat Ciwidey, Hikmat, didampingi Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Kec. Ciwidey, H. Tatang, Kamis (2/12). Sementara longsor di Desa Rawabogo menimpa rumah milik Dedi (40) hingga mengalami rusak sedang.

"Alat berat dari Dinas Bina Marga Kab. Bandung sudah datang untuk membersihkan longsor yang menutupi jalan Desa Sukawening. Pembersihan material longsor terus dilakukan, dan tadi (Kamis) siang ruas jalan itu sudah bisa dilalui sepeda motor," kata Camat Ciwidey.

Salurkan bantuan

Mengenai bantuan bagi korban bencana, Agus Maulana mengatakan, Pemkab Bandung sudah mengirimkan bantuan kepada korban banjir ataupun longsor melalui pihak kecamatan. "Bantuan untuk korban bencana tersebut berupa beras, mi instan, maupun sarden. Terserah kepada petugas kecamatan apakah bantuan itu mau diberikan dalam bentuk mentah atau dimasak lebih dulu," katanya. (A-71/A-165)***

Read More

PHPU Kepala Daerah Kab. Bandung:Saksi Pihak Terkait Bantah Seluruh Dalil Pemohon

Jakarta, MKonline - Para saksi Pihak Terkait lagi-lagi membantah dalil Pemohon dalam persidangan Rabu (1/12) siang, di ruang sidang panel MK. Sidang dengan nomor perkara 208/PHPU.D-VIII/2010 ini diketuai oleh Hakim Konstitusi Achmad Sodiki dengan didampingi Harjono dan Ahmad Fadlil Sumadi.

Seperti dinyatakan oleh Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya, agenda sidang adalah melanjutkan pemeriksaan saksi dari para pihak. Pada kesempatan itu, telah didengarkan kesaksian sejumlah sepuluh saksi dari Pihak Terkait, tiga saksi dari Pemohon, dan dua saksi dari Termohon.

Dalam kesaksiannya, saksi Pihak Terkait, Diki Anugerah, menyatakan bahwa penyelenggaraan “World Walking Day” pada Minggu (10/10) yang lalu, di Kabupaten Bandung, tidaklah berhubungan dengan Pemilukada. Penyelenggaraan acara tersebut, lanjutnya, dilaksanakan berdasarkan surat keputusan dari Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora). “Acara ini dilaksanakan di seluruh kabupaten se-Indonesia,” ungkapnya.

Meskipun, ia membenarkan kehadiran Bupati Kab. Bandung saat itu. “Kami mengundang Bupati untuk membuka acara dan melepas gerak jalan tersebut. Bupati (dalam pidatonya, red) hanya mengimbau menyukseskan Pemilukada putaran kedua, tidak ada mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon,” ujar Diki.

Senada dengan Diki, saksi Pihak Terkait lainnya, Suherman, membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan desa, adalah penggunaan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dalam rangka kampanye salah satu pasangan calon atau terkait dengan Pemilukada. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut berdasarkan perintah Menteri Pekerjaan Umum (PU). Bahkan, menurutnya, anggaran tersebut telah dianggarkan jauh sebelum penyelenggaraan tahapan Pemilukada dimulai. “Ada SK (Surat Keputusan)-nya,” tegasnya.

Selain itu, terkait keterangan saksi Pemohon, Imron Rusadi, juga telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait lainnya, Aam Rahman. Menurut Rahman, kesaksian Imron yang menyatakan bahwa dalam upacara/apel pagi, seorang Camat berpidato yang isinya meminta kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk mendukung Pihak Terkait dalam Pemilukada, adalah tidak benar. “Beliau (Imron Rusadi, red) tidak pernah mengikuti apel pagi,” katanya, “kami ada daftar hadirnya.” Rahman juga menambahkan, meskipun benar Camat tersebut berpidato dalam upacara, namun isinya tidak pernah menginstruksikan untuk memilih pasangan nomor 7 (Pihak Terkait).

Sedangkan dari Pemohon, kembali menghadirkan saksi untuk memperkuat argumentasinya. Salah satunya adalah Tajul Arifin. Ia mengungkapkan, telah mendengar secara langsung bahwa Bupati Kab. Bandung Obar Sobarna, menyatakan dukungannya untuk Pihak Terkait. ”Saya adalah salah satu tim sukses pasangan calon nomor tujuh,” katanya, menirukan ucapan Obar Sobarna pada satu kesempatan.

Setelah mendengarkan seluruh kesaksian, Panel Hakim pun melakukan pengesahan terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak. “InsyaAllah putusan akan dibacakan Senin (6/12),” ucap Achmad Sodiki. (Dodi/mh)

Sumber : www.mahkamahkonstistusi.go.id, 2 Desember 2010

Read More

Soreang Diajukan Raih Adipura

SOREANG, (PR).-
Ibu kota Kab. Bandung, Soreang, kembali diajukan Pemkab Bandung untuk meraih Piala Adipura kategori kota sedang tahun 2011. Dalam beberapa kali penilaian sebelumnya, Kota Soreang gagal mendapatkan piala tersebut.

"Tahun ini kita tetap mengajukan Soreang untuk penilaian Piala Adipura. Kemungkinan besar, penilaian tahap pertama akan dilaksanakan mulai pertengahan sampai akhir November," kata Kepala Bidang Tata Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kab. Bandung, Said Sadiman, di Bale Sawala, Soreang, Kamis (11/11).

Menurut Said, penilaian Adipura nanti lebih berat. Jika sebelumnya menitikberatkan pada kebersihan dan penghijauan, mulai tahun 2011 ditambah dengan kualitas air dan udara serta partisipasi masyarakat. "Tim Adipura juga akan menilai mutu air, termasuk pembuangan limbah industri dan limbah domestik," ujarnya.

Penambahan kriteria penilaian, kata Said, dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai upaya perbaikan lingkungan. "Semakin tinggi partisipasi warga, nilai yang dikumpulkan semakin tinggi. Untuk itu, hari ini (kemarin-red.) kami mengumpulkan satuan kerja pemerintah daerah terkait, aparat kecamatan dan desa, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda untuk membedah kekurangan Kota Soreang yang harus segera dibenahi," ucapnya.

Salah satu masalah yang menjegal Soreang meraih Piala Adipura tahun lalu adalah penanganan sampah. "Sampah masih menjadi persoalan Kota Soreang sampai saat ini. Apalagi, tahun lalu, tim penilai menemukan sebagian warga masih membakar sampah. Padahal, hal itu dilarang undang-undang sehingga penilaiannya langsung turun drastis," tuturnya.

Dari pantauan "PR", dalam beberapa hari terakhir ini, Pemkab Bandung mulai menata Kota Soreang, terutama penghijauan dengan menanam pepohonan di sepanjang Jln. Raya Soreang-Banjaran. Pohon mahoni ditanam dari Kantor Desa Soreang sepanjang dua kilometer sampai ke perbatasan Kec. Cangkuang.

Selain itu, penghijauan juga dilakukan di Jln. Gandasari dan Jln. Soreang-Katapang dekat Warunglobak. Namun, sebagian pepohonan sudah kering sehingga perlu diganti dengan yang baru. (A-71)***

Read More

Partisipasi Warga Masih Rendah Lemas Setelah Minum Obat, Indah Dilarikan ke RSUD Soreang

SOREANG, (PR).-
Antusiasme warga mengikuti pengobatan massal filariasis pada hari pertama, Rabu (10/11) lalu, masih rendah. Di puluhan pos minum obat (PMO) di enam kecamatan, tingkat partisipasinya baru sekitar 45 persen. Di Kec. Soreang, tingkat partisipasi warga di 26 PMO atau rukun warga (RW) bahkan baru mencapai rata-rata 30 persen. PMO-PMO yang ada di wilayah perkotaan yang paling sedikit dikunjungi warga.

"Tingkat partisipasi pada hari pertama memang masih sedikit rendah. Salah satunya karena hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah pada sore hari. Beberapa wilayah di Baleendah juga masih banjir. Tetapi, kami tetap optimistis, tingkat partisipasi akan terus naik. Puncak partisipasi biasanya terjadi pada hari keempat atau kelima," kata Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bandung Ahmad Kustijadi, Kamis (11/11).

Untuk melayani warga yang melewatkan pengobatan massal hari pertama, kata Ahmad, Dinkes menggandeng puskesmas di setiap kecamatan untuk melakukan pengobatan hingga lima hari ke depan. Kader posyandu di setiap RW juga mencatat warga yang belum datang ke PMO, dan mendatangi ke rumah mereka masing-masing untuk diberi obat.

"Kebanyakan warga tidak minum obat karena sakit. Ada yang menderita tekanan darah tinggi atau jantung. Namun, tidak sedikit pula yang menolak minum obat karena masih takut atau trauma atas kejadian tahun lalu," ucap Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Wilayah Soreang Enda Nurlinda.

Ketakutan tak hanya milik warga awam. Enda mencontohkan, ada ketua RT yang mestinya menjadi juru promosi, justru secara terang-terangan bersikeras menolak mengajak warganya datang ke PMO. Ia mengaku trauma atas kekacauan yang terjadi setahun lalu. "Setelah kami beri penjelasan lagi, akhirnya dia mau datang ke PMO," katanya.

Satu ke UGD

Dari data yang dihimpun "PR", pengobatan massal hari pertama berlangsung relatif lancar. Di enam kecamatan, dilaporkan hanya tiga warga yang dibawa ke puskesmas dan rumah sakit. Sebanyak 1 warga dibawa ke Puskesmas Soreang, 1 ke Puskesmas Ciwidey, dan 1 ke RSUD Soreang. Di empat kecamatan lain, yakni Pasirjambu, Rancabali, Baleendah, dan Sukajadi, tidak ada warga yang dilarikan ke puskesmas.

Indah Nuraeni (15), warga Kampung Andir, Desa

Soreang, dibawa ke Unit Gawat Darurat RSUD Soreang, Rabu pukul 20.00 WIB. Anak yatim piatu itu meminum obat pukul 16.00 WIB dan dua setengah jam kemudian mengeluh lemas. "Ia sempat terjatuh ketika mau berjalan dan tak kuat lagi berdiri," kata Ninin (35), majikan Iin.

Humas RSUD Soreang Mahendrawan Ismono mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, Indah dipastikan terinfeksi cacing filaria. Itulah yang membuat tubuhnya bereaksi secara kuat. "Tidak ada masalah dengan obat yang dikonsumsi. Sama sekali tidak membahayakan. Justru reaksi tubuh berupa lemas dan mual menunjukkan bahwa obat telah bekerja sebagaimana mestinya," tuturnya.

Sesudah mendapat perawatan, Indah dibawa pulang keluarga pada pukul 23.00 WIB. Hingga Kamis siang, dia masih terlihat lemas dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. (A-165)***

Read More

Pengobatan Massal Filariasis Dicanangkan

SOREANG, (PR).-
Untuk mencapai kekebalan kolektif, sedikitnya 90 persen dari jumlah warga usia 2-65 tahun di Kab. Bandung harus minum obat antifilariasis. Tahun lalu, dari 2,7 juta warga yang wajib mengikuti pengobatan massal, baru 84 persen di antaranya yang menelan obat.

"Harapan kita tentu semuanya meminum obat. Akan tetapi kan ada beberapa warga yang berhalangan atau ditunda minum obatnya. Kami harap warga yang minum obat minimal 90 persen. Jika sampai pada jumlah itu, kekebalan sudah terbentuk," kata Kepala Dinas Kesehatan Ahmad Kustijadi, Rabu (10/11), seusai pencanangan program pengobatan massal filariasis di Kantor Desa Cilampeni, Kec. Katapang.

Pencanangan dihadiri ratusan tokoh masyarakat, kepala desa, dan petugas kesehatan. Pada kesempatan itu, Bupati Bandung Obar Sobarna turut meminum obat antifilariasis sebagai ajakan simbolis kepada masyarakat agar tidak takut mengikuti pengobatan.

"Tidak mungkin pemerintah mengeluarkan dana besar hingga miliaran rupiah hanya untuk mencelakakan masyarakat. Tidak perlu takut meminum obat ini. Jangan sampai ada banyak warga yang tak minum. Nanti pengobatan bakal percuma karena yang tak minum obat kalau sakit bisa menulari yang lainnya," tutur Obar.

Dalam pengobatan massal tahap pertama mulai 10-13 November, warga di enam kecamatan dilayani terlebih dahulu, yakni Soreang, Sukajadi, Kopo, Ciwidey, Rancabali, dan Pasirjambu. Jumlah warga yang akan dilayani mencapai 531.206 orang. Pengobatan di kecamatan lain baru akan dimulai pada 22 November sesudah libur Iduladha.

Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2BB) Kementerian Kesehatan Rita Kusriastuti berharap kekacauan yang terjadi pada pengobatan massal tahun pertama tak terulang. "Dengan berbagai perbaikan, termasuk persiapan yang lebih baik, kita harapkan pengobatan massal tahun ini berjalan lancar," ucapnya.

Menurut Rita, kekacauan tahun lalu telah menjadi perhatian nasional bahkan internasional. Buntut positif dari kejadian tersebut adalah pembenahan beberapa prosedur pengobatan. Salah satunya berupa perubahan waktu pengobatan dari serentak sehari sekabupaten menjadi beberapa tahap.

Secara nasional, Indonesia ditargetkan bebas filariasis pada 2020 mendatang. Ada 55 juta penduduk di berbagai provinsi mesti mengonsumsi obat antifilariasis. Sampai sekarang Kemenkes baru berhasil memberikan obat tersebut kepada 22 juta orang. (A-165)***

Read More

DPRD Bertekad Sahkan APBD 2011, Desember

SOREANG, (PR).-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bandung ingin mencatat prestasi dengan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2011 pada akhir Desember mendatang.

"Selama ini pengesahan RAPBD dilakukan pada Maret atau April, sehingga projek-projek pembangunan selalu terlambat. Kami tak ingin lagi pengesahan RAPBD 2011 pada Maret apalagi April 2011. Rencananya, pada 27 Desember RAPBD sudah disahkan menjadi APBD," kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab. Bandung H. Yanto Setianto, di sela-sela rapat Bangar DPRD, Rabu (10/11).

Menurut Yanto, dengan pengesahan APBD lebih awal diharapkan tidak ada keterlambatan dalam pelaksanaan projek-projek yang didanai Kab. Bandung. "Kalau nanti masih ada satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) terlambat melaksanakan projek, DPRD bisa menegurnya," katanya.

Dalam naskah RAPBD tahun 2011 tercantum belanja tidak langsung, yakni gaji dan tunjangan PNS, masih lebih besar daripada belanja langsung untuk masyarakat. "RAPBD 2011 mengasumsikan belanja daerah Rp 1,902 triliun dengan komposisi belanja tidak langsung Rp 1,19 triliun dan belanja langsung Rp 708,09 miliar," katanya.

Belanja langsung sebagian besar masih dialokasikan untuk urusan pendidikan, yakni Rp 131,69 miliar, kesehatan Rp 91,49 miliar, dan pekerjaan umum Rp 168,44 miliar. "Urusan lain yang dialokasikan anggarannya adalah pengendalian banjir sebanyak 30 paket senilai Rp 6,08 miliar," ujarnya.

Balas budi

Sementara itu, Direktur Sarekat Bandung H. Mohammad Ikhsan mengkhawatirkan adanya politik balas budi dalam pembahasan RAPBD 2011. "Apalagi pembahasan RAPBD 2011 selepas hajat pemilukada," katanya.

Ikhsan juga mengkritik cara kerja Bangar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bandung yang tidak melibatkan publik sejak pembahasan Kriteria Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2011. "Pembahasan RAPBD terkesan elitis sehingga dikhawatirkan tidak menyentuh kepentingan masyarakat banyak," katanya.

Mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dalam APBD 2010, Ikhsan memperkirakan jumlahnya mencapai Rp 186,44 miliar. "Dari kajian anggaran yang kami lakukan, diperkirakan Silpa APBD 2010 akan membengkak. Namun dalam pembahasan anggaran, yang terjadi adalah membengkaknya defisit dalam RAPBD 2011," ucapnya. (A-71)***

Read More

Ridho-Darus Minta Perlindungan Polisi

KATAPANG,(GM)-
Pasangan cabup-cawabup Ridho Budiman Utama-Dadang Rusdiana (Ridho-Darus), meminta perlindungan Polres Bandung. Permintaan yang disampaikan Selasa (2/11) sore melalui surat permohonan resmi itu, terkait adanya intimidasi terhadap sejumlah saksi Ridho-Darus dan upaya merebut dokumen C-1 (format laporan penghitungan suara, red).

Hal itu diungkapkan sekretaris tim sukses Ridho-Darus, Gun Gun Gunawan dalam keterangan pers di kantor DPC PKS Kab. Bandung, Jalan Raya Katapang, Kab. Bandung, kemarin.

"Terkait adanya intimidasi dan pemukulan terhadap sejumlah saksi kami, bahkan ada upaya perebutan dokumen C-1. Kami rencananya sore ini akan melaporkan kejadian itu sekaligus meminta perlindungan Polres Bandung," ungkapnya.

Diungkapkan Gun Gun, terjadinya intimidasi dan pemukulan yang menimpa sejumlah saksi TPS pihak Ridho-Darus itu, baru terungkap Senin (1/11). Peristiwa itu menimpa petugas TPS Desa Nagrak, Kec. Cangkuang, petugas TPS di Kec. Banjaran, dan petugas TPS di Desa Patengang, Kec. Rancabali. Mengenai pelakunya, orang yang tak dikenal, tapi ada di antaranya yang mengaku dari panwascam setempat.

Menurut Gun Gun, adanya tindakan kekerasan tersebut, selain membuat shock saksi yang bersangkutan, juga merugikan pasangan Ridho-Darus. Karena akibat intimidasi dan pemukulan itu, yang bersangkutan menjadi tidak jadi bertugas di TPS.

"Karena kita ingin minta jaminan polisi agar petugas kami di lapangan melaksanakan tugasnya dengan aman. Begitu juga dokumen yang dibawanya khususnya C-1, bisa dibawa dengan aman pula," tandasnya.

Dikatakan Gun Gun, peristiwa intimidasi terhadap korban di Desa Nagrak, Cangkuang, dilakukan dua orang tak dikenal, Minggu (31/10) subuh sebelum korban bertugas di TPS setempat. Selain diintimidasi, korban juga dipukul sehingga mengalami memar di salah satu bagian badannya. Akibat tindakan kekerasan itu, yang bersangkutan tidak jadi bertugas menjadi saksi di TPS.

Peristiwa di Banjaran lanjut Gun Gun, terjadi Jumat (29/10). Pelaku kepada korban mengaku petugas panswascam setempat. Tapi yang agak janggal, korban bukannya dibawa ke kantor panwascam, tapi dibawa ke tempat lain dan kemudian diintimidasi.

"Intimidasi yang sama terjadi di Desa Patengang, Rancabali. Saksi kami saat pulang dari TPS dicegat orang tak dikenal. Selain diintimidasi dan dipukul, pelaku juga berupaya merebut dokumen C-1. Tapi tidak berhasil karena keburu ada warga yang menolong," paparnya.

Gun Gun mengatakan, saksi-saksi dari Ridho-Darus saat ini yang sedang bertugas di PPK, dikhawatirkan kembali menjadi korban intimidasi dan pemukulan. "Karena itu kita minta perlindungan polisi," katanya.

Yakin menang

Terkait penghitungan suara, dikatakan Gun Gun, pihaknya sudah selesai melakukan penghitungan real count versi mereka dengan sistem cepat, selain sistem penghitungan cepat dengan metode quick count.

Menurutnya, sejalan dengan hasil quick count, penghitungan real count dengan metode SMS yang telah selesai dilakukan, memperlihatkan pasangan Ridho-Darus unggul meskipun tipis. "Kita telah selesai menghitung secara real count dengan hasil 50,4% untuk pasangan Ridho-Darus dan 49,4% untuk pasangan DNDR," katanya.

Ditanya mengenai keyakinannya atas hasil penghitungan, menurut Gun Gun, selain hasil penghitungan real count tersebut hampir sama dengan hasil quick count yang dilakukan pihaknya, penghitungan real count dengan metode SMS pun dilakukan berdasarkan data model C-1. Sehingga tidak ada upaya rekayasa menambah atau mengurangi perolehan suara. (B.35)**

Read More