Jalur Objek Wisata Terhambat Macet

SOREANG (GM) - Setiap memasuki musim libur panjang, sejumlah objek wisata banyak dikunjungi para wisatawan. Begitu pula beberapa objek wisata di wilayah selatan Kab. Bandung, dalam beberapa hari terakhir dipadati para wisatawan. Hanya sayang, para wisatawan yang akan menuju ke objek-objek wisata di Ciwidey dan Rancabali mengeluhkan kemacetan panjang akibat pasar kaget di sepanjang Jln. Raya Alfathu depan Komplek Pemkab Bandung. Sedangkan rencana relokasi para pedagang sampai kini belum jelas.

"Kami sekeluarga ingin berlibur ke objek-objek wisata di Ciwidey, tapi terjebak macet panjang setelah melalui gerbang masuk Kota Soreang akibat pasar kaget," keluh seorang wisatawan, Ny. Henni, Minggu (8/4).

Kondisi kemacetan yang selalu terjadi setiap hari Minggu, kata Ny. Henni, akan mengurangi semangat wisatawan untuk mengunjungi objek wisata di Bandung Selatan. "Kalau saya cari jalan alternatif ke Jln. Soreang-Banjaran, juga terkena macet. Jalan Lingkar Soreang kurang berguna, sebab sebelum masuk sudah ada pasar kaget," katanya.

Belum lagi kemacetan juga akan terjadi menjelang ke objek-objek wisata khususnya di Desa Alam Endah akibat jalanan sempit. "Seharusnya Pemkab Bandung memerhatikan keluhan wisatawan karena kemacetan akibat pasar kaget sudah bertahun-tahun, tapi tidak ada penyelesaian. Kalau sudah macet begini, kami juga malas ke Ciwidey," ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Dede, warga Cicalengka. Minggu pagi Dede dan keluarganya bermaksud pergi wisata ke daerah Ciwidey. Namun, di sekitar Soreang terjebak macet sehingga terpaksa mengurungkan niatnya pergi berwisata. "Lama-lama kami juga kesal, sehingga terpaksa balik arah menuju Kota Bandung. Semula kami ingin pergi berwisata alam, tapi situasinya macet begini, akhirnya terpaksa pergi ke kota lagi. Padahal kami sudah bosan dengan suasana perkotaan," katanya.
(B/110/A-71/A-108)**

Sumber : Klik-Galamedia.com, senin, 09 april 2012 00:33 WIB

Read More

Disdukcasip Siap Pinjamkan Genset : Program e-KTP Terhambat Daya Listrik

SOREANG (GM) - Daya listrik yang dimiliki setiap kecamatan bisa jadi hambatan serius dalam pelaksanaan program KTP elektrokik atau e-KTP di Kabupaten Bandung. Pasalnya, di beberapa kantor kecamatan, daya listriknya masih ada yang di bawah kebutuhan server e-KTP, yaitu minimal 3.500 watt.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kab. Bandung Salimin mengakui adanya persoalan tersebut. Ia mengatakan, konsorsium e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)mengisyaratkan, kebutuhan daya listrik minimal untuk server adalah 3.500 watt.

"Hingga kini, masih ada beberapa kantor kecamatan yang daya listriknya di bawah 3.000 watt. Kecamatan Cikancung adalah salah satu yang daya listriknya rendah, sehingga untuk melaksanakan proses perekaman e-KTP yang sudah dimulai 2 April lalu mesti dibantu genset. Disdukcasip sudah memberikan pinjaman genset dengan kemampuan daya sampai 6.500 watt," kata Salimin di ruang kerjanya, Kamis (5/4).

Namun, kata Salimin, daya listrik minimal yang harus dimiliki setiap kantor kecamatan tersebut ternyata tidak berlaku di Kec. Pasirjambu. Meski daya listriknya di bawah 3.500 watt, pelaksanaan perekaman berjalan normal.

"Saya jadi enggak habis pikir, kenapa di satu kecamatan bisa, tapi di tempat lain tidak bisa. Kasus di Pasirjambu menarik disimak, karena listriknya rendah dan harus dibagi dengan kebutuhan listrik sehari-hari kantor, akan tetapi tetap bisa jalan," paparnya.

Langkah antisipasi

Meski sebagian besar kantor kecamatan di Kab. Bandung daya listriknya sudah di atas batas minimal, Disdukcasip Kab. Bandung tetap akan menyiapkan genset bagi 31 kecamatan. Genset tersebut memiliki daya antara 4.000-5000 watt. Rencananya, seluruh genset akan didistribusikan kepada semua kecamatan antara pertengahan sampai akhir April mendatang.

"Pengadaan genset ini sebagai langkah antisipasi terjadinya pemadaman listrik, ataupun daya listriknya tidak stabil," ujarnya.

Salimin berharap, untuk ke depannya, kantor kecamatan yang daya listriknya masih rendah perlu ditingkatkan lagi. Untuk kepentingan itu, kata Salimin, Bagian Umum Setda Kab. Bandung merencanakan mengalokasikan anggaran penambahan listrik di sejumlah kecamatan pada anggaran perubahan tahun 2012. Genset yang dibagikan itu sifatnya pinjam pakai dari Disdukcasip kepada kecamatan.

"Amannya memang listrik di setiap kecamatan ditambah. Jangan terlalu bergantung pada genset. Genset sifatnya hanya untuk kondisi atau keadaan darurat," imbuhnya.

Secara terpisah, Camat Cimaung, Hidayat Ramdan menyatakan, tahapan pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Cimaung tidak mengalami hambatan berarti, termasuk dalam hal daya listrik. Pasalnya, daya listrik di Kantor Kecamatan Cimaung sudah 6.000 watt.

"Alhamdulillah daya listrik Kantor Kecamatan Cimaung sudah besar,

jauh di atas batas minimal daya listrik buat program e-KTP. Penambahan daya ini sudah lama dilakukan, jauh sebelum program e-KTP digulirkan," kata Hidayat.
(B.104)**

Sumber : Klik-Galamedia.com, sabtu, 07 april 2012 00:52 WIB

Read More

Puluhan Rumah Rusak Akibat Tanah Longsor

SOREANG, (PR).-
Warga Kab. Bandung diimbau untuk mewaspadai ancaman bencana tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi. Dalam kurun waktu dua hari, Rabu-Kamis (1-2/12) terjadi longsor di Kec. Pasirjambu, Ciwidey, dan Kutawaringin. Tidak ada korban jiwa atau cedera dalam peristiwa itu. Selain puluhan rumah penduduk rusak, akses jalan pun tertutup material longsor.

"Selain banjir di beberapa kecamatan, masyarakat juga perlu mewaspadai tingginya ancaman bencana longsor akhir-akhir ini," kata Kabid Bina Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcasip) Kab. Bandung, Agus Maulana, Kamis (2/12).

Longsor di Kec. Kutawaringin terjadi di RT 1 dan RT 2 di RW 5 Desa Cilame, Kamis (2/12) sekitar pukul 14.00 WIB. Longsor mengakibatkan empat rumah warga rusak berat dan tiga rumah lainnya rusak ringan. Untuk sementara warga yang rumahnya terkena longsor ditampung di rumah-rumah tetangga.

Sementara di Kec. Pasirjambu, longsor terjadi di Kampung Cinangka RT 01 RW 05 Desa Cukanggenteng, pada Rabu (1/12) pukul 16.00 WIB. Sepuluh rumah penduduk di daerah itu rusak. "Meski sempat membuat panik para pemilik rumah, longsor ini tidak menimbulkan korban jiwa," kata Agus Maulana.

Otih (59), salah seorang warga Cinangka, mengatakan, longsor menimpa rumahnya sekitar pukul 17.00 WIB. Otih dan tujuh orang lainnya yang saat itu berada di dalam rumah berhasil menyelamatkan diri. "Syukurlah kami selamat. Kami tak tahu apa yang terjadi jika tetangga kami tidak berteriak mengingatkan," ujar Otih yang dinding rumahnya jebol terdorong material longsor.

Camat Pasirjambu, Rahman mengatakan, longsor diduga terjadi akibat tanah tebing di sekitar lokasi tidak kuat menahan air hujan yang mengguyur sejak sore hari.

"Akibat longsor ini, dua rumah rusak sedang dan delapan rumah lainnya rusak ringan. Kami sudah mengevakuasi pemilik rumah ke tetangga mereka karena khawatir terjadi longsor susulan," ujar Rahman.

Longsor di Kec. Ciwidey menimpa dua desa yakni Desa Sukawening dan Desa Rawabogo yang berbatasan dengan Kec. Gununghalu, Kab. Bandung Barat.

"Longsor terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 20.00 WIB di tiga titik di Desa Sukawening. Material longsor menutupi jalan kabupaten dan merusak satu rumah penduduk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini," kata Camat Ciwidey, Hikmat, didampingi Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Kec. Ciwidey, H. Tatang, Kamis (2/12). Sementara longsor di Desa Rawabogo menimpa rumah milik Dedi (40) hingga mengalami rusak sedang.

"Alat berat dari Dinas Bina Marga Kab. Bandung sudah datang untuk membersihkan longsor yang menutupi jalan Desa Sukawening. Pembersihan material longsor terus dilakukan, dan tadi (Kamis) siang ruas jalan itu sudah bisa dilalui sepeda motor," kata Camat Ciwidey.

Salurkan bantuan

Mengenai bantuan bagi korban bencana, Agus Maulana mengatakan, Pemkab Bandung sudah mengirimkan bantuan kepada korban banjir ataupun longsor melalui pihak kecamatan. "Bantuan untuk korban bencana tersebut berupa beras, mi instan, maupun sarden. Terserah kepada petugas kecamatan apakah bantuan itu mau diberikan dalam bentuk mentah atau dimasak lebih dulu," katanya. (A-71/A-165)***

Read More

PHPU Kepala Daerah Kab. Bandung:Saksi Pihak Terkait Bantah Seluruh Dalil Pemohon

Jakarta, MKonline - Para saksi Pihak Terkait lagi-lagi membantah dalil Pemohon dalam persidangan Rabu (1/12) siang, di ruang sidang panel MK. Sidang dengan nomor perkara 208/PHPU.D-VIII/2010 ini diketuai oleh Hakim Konstitusi Achmad Sodiki dengan didampingi Harjono dan Ahmad Fadlil Sumadi.

Seperti dinyatakan oleh Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya, agenda sidang adalah melanjutkan pemeriksaan saksi dari para pihak. Pada kesempatan itu, telah didengarkan kesaksian sejumlah sepuluh saksi dari Pihak Terkait, tiga saksi dari Pemohon, dan dua saksi dari Termohon.

Dalam kesaksiannya, saksi Pihak Terkait, Diki Anugerah, menyatakan bahwa penyelenggaraan “World Walking Day” pada Minggu (10/10) yang lalu, di Kabupaten Bandung, tidaklah berhubungan dengan Pemilukada. Penyelenggaraan acara tersebut, lanjutnya, dilaksanakan berdasarkan surat keputusan dari Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora). “Acara ini dilaksanakan di seluruh kabupaten se-Indonesia,” ungkapnya.

Meskipun, ia membenarkan kehadiran Bupati Kab. Bandung saat itu. “Kami mengundang Bupati untuk membuka acara dan melepas gerak jalan tersebut. Bupati (dalam pidatonya, red) hanya mengimbau menyukseskan Pemilukada putaran kedua, tidak ada mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon,” ujar Diki.

Senada dengan Diki, saksi Pihak Terkait lainnya, Suherman, membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan desa, adalah penggunaan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dalam rangka kampanye salah satu pasangan calon atau terkait dengan Pemilukada. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut berdasarkan perintah Menteri Pekerjaan Umum (PU). Bahkan, menurutnya, anggaran tersebut telah dianggarkan jauh sebelum penyelenggaraan tahapan Pemilukada dimulai. “Ada SK (Surat Keputusan)-nya,” tegasnya.

Selain itu, terkait keterangan saksi Pemohon, Imron Rusadi, juga telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait lainnya, Aam Rahman. Menurut Rahman, kesaksian Imron yang menyatakan bahwa dalam upacara/apel pagi, seorang Camat berpidato yang isinya meminta kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk mendukung Pihak Terkait dalam Pemilukada, adalah tidak benar. “Beliau (Imron Rusadi, red) tidak pernah mengikuti apel pagi,” katanya, “kami ada daftar hadirnya.” Rahman juga menambahkan, meskipun benar Camat tersebut berpidato dalam upacara, namun isinya tidak pernah menginstruksikan untuk memilih pasangan nomor 7 (Pihak Terkait).

Sedangkan dari Pemohon, kembali menghadirkan saksi untuk memperkuat argumentasinya. Salah satunya adalah Tajul Arifin. Ia mengungkapkan, telah mendengar secara langsung bahwa Bupati Kab. Bandung Obar Sobarna, menyatakan dukungannya untuk Pihak Terkait. ”Saya adalah salah satu tim sukses pasangan calon nomor tujuh,” katanya, menirukan ucapan Obar Sobarna pada satu kesempatan.

Setelah mendengarkan seluruh kesaksian, Panel Hakim pun melakukan pengesahan terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak. “InsyaAllah putusan akan dibacakan Senin (6/12),” ucap Achmad Sodiki. (Dodi/mh)

Sumber : www.mahkamahkonstistusi.go.id, 2 Desember 2010

Read More

Soreang Diajukan Raih Adipura

SOREANG, (PR).-
Ibu kota Kab. Bandung, Soreang, kembali diajukan Pemkab Bandung untuk meraih Piala Adipura kategori kota sedang tahun 2011. Dalam beberapa kali penilaian sebelumnya, Kota Soreang gagal mendapatkan piala tersebut.

"Tahun ini kita tetap mengajukan Soreang untuk penilaian Piala Adipura. Kemungkinan besar, penilaian tahap pertama akan dilaksanakan mulai pertengahan sampai akhir November," kata Kepala Bidang Tata Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kab. Bandung, Said Sadiman, di Bale Sawala, Soreang, Kamis (11/11).

Menurut Said, penilaian Adipura nanti lebih berat. Jika sebelumnya menitikberatkan pada kebersihan dan penghijauan, mulai tahun 2011 ditambah dengan kualitas air dan udara serta partisipasi masyarakat. "Tim Adipura juga akan menilai mutu air, termasuk pembuangan limbah industri dan limbah domestik," ujarnya.

Penambahan kriteria penilaian, kata Said, dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai upaya perbaikan lingkungan. "Semakin tinggi partisipasi warga, nilai yang dikumpulkan semakin tinggi. Untuk itu, hari ini (kemarin-red.) kami mengumpulkan satuan kerja pemerintah daerah terkait, aparat kecamatan dan desa, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda untuk membedah kekurangan Kota Soreang yang harus segera dibenahi," ucapnya.

Salah satu masalah yang menjegal Soreang meraih Piala Adipura tahun lalu adalah penanganan sampah. "Sampah masih menjadi persoalan Kota Soreang sampai saat ini. Apalagi, tahun lalu, tim penilai menemukan sebagian warga masih membakar sampah. Padahal, hal itu dilarang undang-undang sehingga penilaiannya langsung turun drastis," tuturnya.

Dari pantauan "PR", dalam beberapa hari terakhir ini, Pemkab Bandung mulai menata Kota Soreang, terutama penghijauan dengan menanam pepohonan di sepanjang Jln. Raya Soreang-Banjaran. Pohon mahoni ditanam dari Kantor Desa Soreang sepanjang dua kilometer sampai ke perbatasan Kec. Cangkuang.

Selain itu, penghijauan juga dilakukan di Jln. Gandasari dan Jln. Soreang-Katapang dekat Warunglobak. Namun, sebagian pepohonan sudah kering sehingga perlu diganti dengan yang baru. (A-71)***

Read More

Partisipasi Warga Masih Rendah Lemas Setelah Minum Obat, Indah Dilarikan ke RSUD Soreang

SOREANG, (PR).-
Antusiasme warga mengikuti pengobatan massal filariasis pada hari pertama, Rabu (10/11) lalu, masih rendah. Di puluhan pos minum obat (PMO) di enam kecamatan, tingkat partisipasinya baru sekitar 45 persen. Di Kec. Soreang, tingkat partisipasi warga di 26 PMO atau rukun warga (RW) bahkan baru mencapai rata-rata 30 persen. PMO-PMO yang ada di wilayah perkotaan yang paling sedikit dikunjungi warga.

"Tingkat partisipasi pada hari pertama memang masih sedikit rendah. Salah satunya karena hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah pada sore hari. Beberapa wilayah di Baleendah juga masih banjir. Tetapi, kami tetap optimistis, tingkat partisipasi akan terus naik. Puncak partisipasi biasanya terjadi pada hari keempat atau kelima," kata Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bandung Ahmad Kustijadi, Kamis (11/11).

Untuk melayani warga yang melewatkan pengobatan massal hari pertama, kata Ahmad, Dinkes menggandeng puskesmas di setiap kecamatan untuk melakukan pengobatan hingga lima hari ke depan. Kader posyandu di setiap RW juga mencatat warga yang belum datang ke PMO, dan mendatangi ke rumah mereka masing-masing untuk diberi obat.

"Kebanyakan warga tidak minum obat karena sakit. Ada yang menderita tekanan darah tinggi atau jantung. Namun, tidak sedikit pula yang menolak minum obat karena masih takut atau trauma atas kejadian tahun lalu," ucap Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Wilayah Soreang Enda Nurlinda.

Ketakutan tak hanya milik warga awam. Enda mencontohkan, ada ketua RT yang mestinya menjadi juru promosi, justru secara terang-terangan bersikeras menolak mengajak warganya datang ke PMO. Ia mengaku trauma atas kekacauan yang terjadi setahun lalu. "Setelah kami beri penjelasan lagi, akhirnya dia mau datang ke PMO," katanya.

Satu ke UGD

Dari data yang dihimpun "PR", pengobatan massal hari pertama berlangsung relatif lancar. Di enam kecamatan, dilaporkan hanya tiga warga yang dibawa ke puskesmas dan rumah sakit. Sebanyak 1 warga dibawa ke Puskesmas Soreang, 1 ke Puskesmas Ciwidey, dan 1 ke RSUD Soreang. Di empat kecamatan lain, yakni Pasirjambu, Rancabali, Baleendah, dan Sukajadi, tidak ada warga yang dilarikan ke puskesmas.

Indah Nuraeni (15), warga Kampung Andir, Desa

Soreang, dibawa ke Unit Gawat Darurat RSUD Soreang, Rabu pukul 20.00 WIB. Anak yatim piatu itu meminum obat pukul 16.00 WIB dan dua setengah jam kemudian mengeluh lemas. "Ia sempat terjatuh ketika mau berjalan dan tak kuat lagi berdiri," kata Ninin (35), majikan Iin.

Humas RSUD Soreang Mahendrawan Ismono mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, Indah dipastikan terinfeksi cacing filaria. Itulah yang membuat tubuhnya bereaksi secara kuat. "Tidak ada masalah dengan obat yang dikonsumsi. Sama sekali tidak membahayakan. Justru reaksi tubuh berupa lemas dan mual menunjukkan bahwa obat telah bekerja sebagaimana mestinya," tuturnya.

Sesudah mendapat perawatan, Indah dibawa pulang keluarga pada pukul 23.00 WIB. Hingga Kamis siang, dia masih terlihat lemas dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. (A-165)***

Read More

Pengobatan Massal Filariasis Dicanangkan

SOREANG, (PR).-
Untuk mencapai kekebalan kolektif, sedikitnya 90 persen dari jumlah warga usia 2-65 tahun di Kab. Bandung harus minum obat antifilariasis. Tahun lalu, dari 2,7 juta warga yang wajib mengikuti pengobatan massal, baru 84 persen di antaranya yang menelan obat.

"Harapan kita tentu semuanya meminum obat. Akan tetapi kan ada beberapa warga yang berhalangan atau ditunda minum obatnya. Kami harap warga yang minum obat minimal 90 persen. Jika sampai pada jumlah itu, kekebalan sudah terbentuk," kata Kepala Dinas Kesehatan Ahmad Kustijadi, Rabu (10/11), seusai pencanangan program pengobatan massal filariasis di Kantor Desa Cilampeni, Kec. Katapang.

Pencanangan dihadiri ratusan tokoh masyarakat, kepala desa, dan petugas kesehatan. Pada kesempatan itu, Bupati Bandung Obar Sobarna turut meminum obat antifilariasis sebagai ajakan simbolis kepada masyarakat agar tidak takut mengikuti pengobatan.

"Tidak mungkin pemerintah mengeluarkan dana besar hingga miliaran rupiah hanya untuk mencelakakan masyarakat. Tidak perlu takut meminum obat ini. Jangan sampai ada banyak warga yang tak minum. Nanti pengobatan bakal percuma karena yang tak minum obat kalau sakit bisa menulari yang lainnya," tutur Obar.

Dalam pengobatan massal tahap pertama mulai 10-13 November, warga di enam kecamatan dilayani terlebih dahulu, yakni Soreang, Sukajadi, Kopo, Ciwidey, Rancabali, dan Pasirjambu. Jumlah warga yang akan dilayani mencapai 531.206 orang. Pengobatan di kecamatan lain baru akan dimulai pada 22 November sesudah libur Iduladha.

Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2BB) Kementerian Kesehatan Rita Kusriastuti berharap kekacauan yang terjadi pada pengobatan massal tahun pertama tak terulang. "Dengan berbagai perbaikan, termasuk persiapan yang lebih baik, kita harapkan pengobatan massal tahun ini berjalan lancar," ucapnya.

Menurut Rita, kekacauan tahun lalu telah menjadi perhatian nasional bahkan internasional. Buntut positif dari kejadian tersebut adalah pembenahan beberapa prosedur pengobatan. Salah satunya berupa perubahan waktu pengobatan dari serentak sehari sekabupaten menjadi beberapa tahap.

Secara nasional, Indonesia ditargetkan bebas filariasis pada 2020 mendatang. Ada 55 juta penduduk di berbagai provinsi mesti mengonsumsi obat antifilariasis. Sampai sekarang Kemenkes baru berhasil memberikan obat tersebut kepada 22 juta orang. (A-165)***

Read More

DPRD Bertekad Sahkan APBD 2011, Desember

SOREANG, (PR).-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bandung ingin mencatat prestasi dengan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2011 pada akhir Desember mendatang.

"Selama ini pengesahan RAPBD dilakukan pada Maret atau April, sehingga projek-projek pembangunan selalu terlambat. Kami tak ingin lagi pengesahan RAPBD 2011 pada Maret apalagi April 2011. Rencananya, pada 27 Desember RAPBD sudah disahkan menjadi APBD," kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab. Bandung H. Yanto Setianto, di sela-sela rapat Bangar DPRD, Rabu (10/11).

Menurut Yanto, dengan pengesahan APBD lebih awal diharapkan tidak ada keterlambatan dalam pelaksanaan projek-projek yang didanai Kab. Bandung. "Kalau nanti masih ada satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) terlambat melaksanakan projek, DPRD bisa menegurnya," katanya.

Dalam naskah RAPBD tahun 2011 tercantum belanja tidak langsung, yakni gaji dan tunjangan PNS, masih lebih besar daripada belanja langsung untuk masyarakat. "RAPBD 2011 mengasumsikan belanja daerah Rp 1,902 triliun dengan komposisi belanja tidak langsung Rp 1,19 triliun dan belanja langsung Rp 708,09 miliar," katanya.

Belanja langsung sebagian besar masih dialokasikan untuk urusan pendidikan, yakni Rp 131,69 miliar, kesehatan Rp 91,49 miliar, dan pekerjaan umum Rp 168,44 miliar. "Urusan lain yang dialokasikan anggarannya adalah pengendalian banjir sebanyak 30 paket senilai Rp 6,08 miliar," ujarnya.

Balas budi

Sementara itu, Direktur Sarekat Bandung H. Mohammad Ikhsan mengkhawatirkan adanya politik balas budi dalam pembahasan RAPBD 2011. "Apalagi pembahasan RAPBD 2011 selepas hajat pemilukada," katanya.

Ikhsan juga mengkritik cara kerja Bangar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bandung yang tidak melibatkan publik sejak pembahasan Kriteria Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2011. "Pembahasan RAPBD terkesan elitis sehingga dikhawatirkan tidak menyentuh kepentingan masyarakat banyak," katanya.

Mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dalam APBD 2010, Ikhsan memperkirakan jumlahnya mencapai Rp 186,44 miliar. "Dari kajian anggaran yang kami lakukan, diperkirakan Silpa APBD 2010 akan membengkak. Namun dalam pembahasan anggaran, yang terjadi adalah membengkaknya defisit dalam RAPBD 2011," ucapnya. (A-71)***

Read More

Ridho-Darus Minta Perlindungan Polisi

KATAPANG,(GM)-
Pasangan cabup-cawabup Ridho Budiman Utama-Dadang Rusdiana (Ridho-Darus), meminta perlindungan Polres Bandung. Permintaan yang disampaikan Selasa (2/11) sore melalui surat permohonan resmi itu, terkait adanya intimidasi terhadap sejumlah saksi Ridho-Darus dan upaya merebut dokumen C-1 (format laporan penghitungan suara, red).

Hal itu diungkapkan sekretaris tim sukses Ridho-Darus, Gun Gun Gunawan dalam keterangan pers di kantor DPC PKS Kab. Bandung, Jalan Raya Katapang, Kab. Bandung, kemarin.

"Terkait adanya intimidasi dan pemukulan terhadap sejumlah saksi kami, bahkan ada upaya perebutan dokumen C-1. Kami rencananya sore ini akan melaporkan kejadian itu sekaligus meminta perlindungan Polres Bandung," ungkapnya.

Diungkapkan Gun Gun, terjadinya intimidasi dan pemukulan yang menimpa sejumlah saksi TPS pihak Ridho-Darus itu, baru terungkap Senin (1/11). Peristiwa itu menimpa petugas TPS Desa Nagrak, Kec. Cangkuang, petugas TPS di Kec. Banjaran, dan petugas TPS di Desa Patengang, Kec. Rancabali. Mengenai pelakunya, orang yang tak dikenal, tapi ada di antaranya yang mengaku dari panwascam setempat.

Menurut Gun Gun, adanya tindakan kekerasan tersebut, selain membuat shock saksi yang bersangkutan, juga merugikan pasangan Ridho-Darus. Karena akibat intimidasi dan pemukulan itu, yang bersangkutan menjadi tidak jadi bertugas di TPS.

"Karena kita ingin minta jaminan polisi agar petugas kami di lapangan melaksanakan tugasnya dengan aman. Begitu juga dokumen yang dibawanya khususnya C-1, bisa dibawa dengan aman pula," tandasnya.

Dikatakan Gun Gun, peristiwa intimidasi terhadap korban di Desa Nagrak, Cangkuang, dilakukan dua orang tak dikenal, Minggu (31/10) subuh sebelum korban bertugas di TPS setempat. Selain diintimidasi, korban juga dipukul sehingga mengalami memar di salah satu bagian badannya. Akibat tindakan kekerasan itu, yang bersangkutan tidak jadi bertugas menjadi saksi di TPS.

Peristiwa di Banjaran lanjut Gun Gun, terjadi Jumat (29/10). Pelaku kepada korban mengaku petugas panswascam setempat. Tapi yang agak janggal, korban bukannya dibawa ke kantor panwascam, tapi dibawa ke tempat lain dan kemudian diintimidasi.

"Intimidasi yang sama terjadi di Desa Patengang, Rancabali. Saksi kami saat pulang dari TPS dicegat orang tak dikenal. Selain diintimidasi dan dipukul, pelaku juga berupaya merebut dokumen C-1. Tapi tidak berhasil karena keburu ada warga yang menolong," paparnya.

Gun Gun mengatakan, saksi-saksi dari Ridho-Darus saat ini yang sedang bertugas di PPK, dikhawatirkan kembali menjadi korban intimidasi dan pemukulan. "Karena itu kita minta perlindungan polisi," katanya.

Yakin menang

Terkait penghitungan suara, dikatakan Gun Gun, pihaknya sudah selesai melakukan penghitungan real count versi mereka dengan sistem cepat, selain sistem penghitungan cepat dengan metode quick count.

Menurutnya, sejalan dengan hasil quick count, penghitungan real count dengan metode SMS yang telah selesai dilakukan, memperlihatkan pasangan Ridho-Darus unggul meskipun tipis. "Kita telah selesai menghitung secara real count dengan hasil 50,4% untuk pasangan Ridho-Darus dan 49,4% untuk pasangan DNDR," katanya.

Ditanya mengenai keyakinannya atas hasil penghitungan, menurut Gun Gun, selain hasil penghitungan real count tersebut hampir sama dengan hasil quick count yang dilakukan pihaknya, penghitungan real count dengan metode SMS pun dilakukan berdasarkan data model C-1. Sehingga tidak ada upaya rekayasa menambah atau mengurangi perolehan suara. (B.35)**

Read More

Dibentuk Lima Tim Periksa Hewan Kurban

SOREANG, (PR).-

Menjelang Iduladha, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kab. Bandung menyiapkan tim kesehatan untuk memeriksa kesehatan hewan kurban. Lima tim kesehatan akan disebar mulai 12 November mendatang ke sejumlah tempat penjualan hewan di Kab. Bandung.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Keswan), Euis Rohayani, di ruang kerjanya, Selasa (2/11). Menurut dia, setiap tim kesehatan terdiri atas 6-7 tenaga medis dan paramedis dan akan disebar ke seluruh kecamatan di Kab. Bandung pada 12-19 November ini. "Masing-masing tim kesehatan menangani 5-6 kecamatan," katanya.

Euis menuturkan, kelima tim medis itu akan memeriksa kesehatan hewan mulai dari berat badan, usia, hingga kondisi fisik hewan. "Jika ditemukan tanda-tanda kurang sehat, hewan itu akan diisolasi dan diimbau untuk tidak dijadikan kurban," ujarnya.

Hewan yang layak kurban, menurut Euis, akan diberi label berupa kalung bertuliskan sehat dan layak. Menurut dia, Disnakan Kab. Bandung telah menyiapkan sekitar 18.000 kalung untuk menandai kelayakan hewan kurban.

Tingkat kesehatan hewan kurban di Kab. Bandung, menurut Euis, cukup tinggi. Tahun lalu, dari 15.914 hewan kurban, 15.503 di antaranya dinyatakan sehat dan layak kurban. "Sisanya dalam kondisi kurang sehat, tetapi tidak memiliki penyakit menular dan berbahaya seperti antraks," katanya.

Dia menambahkan, untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan, Disnakan juga akan meminta surat keterangan asal dan kesehatan hewan kepada penjual yang mendatangkannya dari luar kota.

Euis juga menuturkan, Disnakan memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada panitia kurban pada 9-11 November nanti. Bimbingan itu berupa sosialisasi pemeriksaan kesehatan hingga pemotongan hewan kurban. Menurut dia, bimtek akan dilakukan di Kec. Soreang, Cangkuang, dan Banjaran. "Pesertanya 30 orang, terutama pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM)," ujarnya. (A-192)***

Read More

Jembatan dan Jalan bukan Tempat Sampah

SOREANG, (PR).-

Meskipun tidak ada toleransi menggunakan ruas jalan dan jembatan untuk tempat sampah, sudah sejak beberapa tahun terakhir, sebagian ruas jembatan Dayeuhkolot, di perbatasan Kec. Dayeuhkolot dengan Baleendah, beralih fungsi menjadi tempat sampah.

"Tidak pernah ada toleransi jalan dan jembatan diperbolehkan sebagai tempat sampah. Kami tidak mungkin pernah mengizinkan," kata Kepala Dinas Bina Marga Kab. Bandung Sofyan Sulaeman, Selasa (2/11).

Dia berharap agar segera ada tindakan dari instansi-instansi terkait. Jalan dan jembatan harus bebas dari penghalang agar tidak membahayakan pengendara.

Menurut Rahmat (42), salah seorang petugas pengangkut, sebagian besar sampah yang dibuang di jembatan Dayeuhkolot berasal dari RW 7, 9, 10, 11, dan RW 12. "Jumlah sampah liar yang dilemparkan oleh pengguna jalan juga banyak. Kadang mobil angkut, entah dari mana, juga membuang sampahnya di sini," ujar Rahmat yang diupah oleh warga RW 12.

Menurut Kepala UPTD Pengangkutan Sampah Baleendah M. Saefulloh, sampah yang dibuang di jembatan Dayeuhkolot tidak sedikit. Dua truk mengangkut tumpukan sampah tersebut setiap pagi, untuk kemudian membuangnya ke Desa Babakan, Kec. Ciparay.

Pemakaian jembatan Dayeuhkolot sebagai tempat sampah bermula dari peletakan kontainer darurat di tempat itu tahun lalu. Kontainer dimaksudkan untuk menampung sampah yang terbawa banjir Sungai Citarum. Namun setelah banjir surut, warga jadi terbiasa membuang sampah di sana.

Sulit bangun TPS

Camat Dayeuhkolot Nu’man mengungkapkan, warga membuang sampah di jembatan Dayeuhkolot karena belum ada tempat pembuangan sampah (TPS) di kecamatan tersebut. Usaha membuat TPS juga menemui kendala keterbatasan lahan. "Sudah berkali-kali kami melakukan survei, tetapi memang tidak ada lahan tersedia. Resistensi warga terhadap kehadiran TPS juga tinggi," katanya.

Kepala Seksi Pelayanan Kebersihan Dinas Permukiman, Penataan Ruang, dan Kebersihan (Dispertasih) Kab. Bandung, Yana Yuniana mengungkapkan, TPS ditargetkan dapat dibangun di areal bekas penampungan (polder) banjir seluas 3.000 meter persegi di Kec. Baleendah tahun depan. TPS tersebut akan menampung sampah dari Kec. Baleendah dan Kec. Dayeuhkolot. Pejabat Kelurahan Baleendah telah menyetujui pembangunan TPS di atas lahan milik Pemkab Bandung itu. Namun izin dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kab. Bandung belum turun.

"Kami masih berupaya mendapatkan izin upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan upaya kelola lingkungan (UKL). Selain itu, masyarakat pun belum sepenuhnya setuju," katanya. (A-192/A-165)***

Read More

Hasil Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua

Berikut ini adalah hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010 di wilayah Kecamatan Soreang oleh Desk Pilkada Kecamatan Soreang :

Pasangan Dadang-Deden : 20.636 Suara atau 46.22% dari Suara Sah
Pasangan Ridho-Darus : 24.015 Suara atau 53.78% dari Suara Sah

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebesar 44.651 atau 65.91% dari Total DPT 70.004

Klik Gambar untuk diperbesar.

Read More

Warga Pilih Bupati Bandung Hari Ini

SOREANG, TRIBUN - Sebanyak 2.129.902 pemilih akan memilih satu di antara pasangan nomor 7 Dadang Nasser-Deden R Rumaji atau pasangan nomor 8 Ridho Budiman-Dadang Rusdiana untuk menjadi bupati dan wakil bupati Bandung, Minggu (31/10) hari ini.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bandung, Atip Tartiana, menyatakan, pihaknya sudah siap.

"Pencoblosan mulai pukul 07.00 hingga 13.00. Setelah itu, penghitungan akan dilakukan sejak pukul 13.00 hingga selesai. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar," ujarnya kepada Tribun.

Pasangan Dadang Nasser-Dede Rumaji dan Ridho Budiman-Dadang Rusdiana melaju ke putaran kedua setelah menyisihkan enam pasangan lainnya pada pemilukada putaran pertama. (guy)

Read More

Desk Pemilukada Imbau Warga Gunakan Hak Pilih

SOREANG, (PRLM).- Desk Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Pemkab Bandung mengimbau warga untuk menjaga dan memelihara kondisi tertib dan aman menjelang Pemilukada pada Minggu (31/10) ini. Desk Pilkada mengaku telah berbuat optimal untuk mensukseskan Pemilukada putaran dua seperti dengan menggelar sosialisasi.

“Pasal 7 Permendagri No. 9 Tahun 2005 Desk Pemilukada dibentuk oleh Bupati dengan ketua Sekda dan anggotanya unsur Pemkab Bandung, Polres Bandung, dan Kejaksaan Negeri,” kata Asisten Pemerintahan, Yudhi Haryanto, S.H., di ruang kerjanya, Jumat (29/10).

Menurut Yudhi, Des Pemilukada telah mengambil langkah-langkah dan antisipasi kondisi politik, keamanan dan memberikan fasilitasi Pemilukada putaran dua. “Kami membantu sosialisasi pelaksanaan Pemilukada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya,” katanya.

Deks Pilkada Kab. Bandung berharap agar partisipasi masyarakat bisa meningkat pada pencoblosan, Minggu (31/10), karena pada putaran satu partisipasi politik baru sekitar 65 persen. “Kami mengimbau agar warga datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lingkungannya masing-masing karena satu suara menentukan masa depan Kab. Bandung,” katanya.

Sementara itu, Wabup Bandung, H. Yadi Srimulyadi, mengingatkan masyarakat akan bahaya politik uang (money politic) pada masa tenang sampai Sabtu (30/10) dan menjelang hari pencoblosan. “Hal ini terindikasi dari banyaknya laporan mengenai rencana serangan fajar pada H-2. Ini diperkuat dengan keluar masuknya truk-truk besar yang menurunkan muatan beras, mie, hingga berbagai macam sembako di desa-desa pedalaman,” katanya.

Tak hanya itu, Yadi juga menemukan adanya kejanggalan dalam pencairan dana APBD baru-baru ini. Pasalnya, APBD perubahan baru disahkan dan belum selesai dievaluasi Pemprov Jabar. ''Anehnya, pencairan dana APBD Perubahan sudah dilakukan yang seharusnya dilakukan pada November mendatang,” ujarnya. (A-71/das)***

Read More

Sistem Pencairan Dana Gempa Berubah

SOREANG,(GM)-

Pencairan dana gempa tahap dua terlambat dibagikan kepada para korban gempa, karena adanya perubahan sistem pencairan dari pemerintah pusat. Perubahan sistem ini di antaranya untuk pencairan dana bantuan yang asalnya melalui Bank Jabar Banten (BJB) kini melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Asisten Ekomoni dan Kessos Pemkab Bandung, Juhana Atma Winata kepada "GM", Jumat (29/10), mengatakan, awalnya Pemkab Bandung memprediksi dana bantuan gempa tahap dua tersebut bisa diterima para pokmas sekitar pertengahan Oktober 2010. Namun, hal ini terpaksa tidak bisa dilakukan dan terlambat karena adanya perubahan sistem dalam pencairan.

Perubahan sistem ini, jelas Juhana, kalau pada pencairan tahap pertama, proposal pengajuan cukup ditandatangani Pemkab Bandung. Sedangkan pencairan dana bantuan tahap dua, proposal harus ditandatangani Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Jabar karena Kab. Bandung belum mempunyai BPBD.

"Makanya ketika proposal sudah beres, kita langsung mengajukan proposal tersebut ke BPBD Jabar. Proposal itu sudah kita serahkan beberapa waktu yang lalu," katanya.

Selain masalah tersebut, lanjut Juhana, adanya perubahan sistem pencairan dana ini karena pada putaran pertama, pokmas mencairkan dana gempa melalui Bank Jabar Banten. Namun untuk bantuan tahap dua, pencairannya berubah karena melalui Bank Rakyat Indonesia.

"Untuk tahap dua ini tidak melalui BJB lagi, tetapi melalui Bank BRI. Makanya para pokmas terpaksa membuat rekening lagi. Sekarang pokmas sedang membuka rekening BRI untuk pencairan dana gempa tersebut," katanya.

Meski pencairan terlambat karena perubahan sistem tersebut, lanjut Juhana, namun ia memastikan dana tersebut tidak akan lama lagi cair. "Kalau para pokmas sudah membuat rekening BRI, tentunya pencairan tidak akan lama," tegasnya.

Proposal sudah diserahkan

Juhana juga membantah kalau keterlambatan dana bantuan gempa ini karena keterlambatan dari Pemkab Bandung. Sebab, proposal tersebut sudah cukup lama diserahkan. "Apalagi untuk pencairan dana bantuan tahap dua ini, Pemkab Bandung hanya mengawasi pelaksanaannya. Sebab, dana tersebut disalurkan pemerintah pusat langsung ke rekening pokmas," jelasnya.

Selain itu, Juhana juga membantah kalau Pemkab Bandung mengendapkan dana tersebut agar memperoleh bunga bank dan digunakan untuk kampanye salah satu pasangan. "Sekali lagi hal tersebut tidak benar karena kita tidak memegang uang tersebut," ujarnya.

Dalam pencairan tersebut, katanya, tidak boleh ada pemotongan dengan alasan apa pun seperti untuk dana operasional. Sebab untuk dana operasional, sudah ada bantuannya terpisah. "Untuk operasional 'kan ada dana lagi, kenapa harus motong uang bantuan untuk masyarakat," tegasnya sambil menambahkan, kalau ada yang melakukan pemotongan bisa terjerat hukum.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Bandung akan mengusahakan bantuan tahap dua untuk korban bencana gempa bisa dibagikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2010. untuk pencairan dana bantu tahap 2 ini, Pemkab Bandung sudah melakukan momerandum of understanding (MoU) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (27/8). Dalam MoU juga pihaknya meminta pencairan dana tersebut seluruhnya dan tidak menggunakan tahapan lagi. (B.97)**

Read More

Bantuan bagi Korban Angin Puting Beliung Tunggu SK Bupati

SOREANG,(GM)-

Pemkab Bandung akan secepatnya memberikan bantuan kepada para korban bencana puting beliung yang melanda Desa/Kec. Cangkuang, Kab. Bandung, Kamis (28/10) maupun di Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Senin (25/10). Kini Pemkab Bandung masih melakukan berbagai proses karena dana stimulan yang diambil untuk bantuan berasal dari dana tak terduga.

Asisten Ekonomi dan Kesos Pemkab Bandung, Juhana Atma Winata kepada "GM" mengatakan, korban bencana seperti angin puting beliung yang melanda Kec. Kutawaringin dan Kec. Cangkuang, akan dibantu Pemkab Bandung. Namun untuk bantuan tersebut, Pemkab Bandung tidak bisa langsung mencairkan karena harus ada prosedur yang ditempuh.

"Untuk bantuan ini, kita tidak bisa langsung karena harus melakukan berbagai langkah, seperti pendataan dan lainnya. Terlebih dana yang digunakan untuk bantuan tersebut berasal dari dana tidak terduga hingga harus ada SK bupati," katanya.

Meski harus menempuh berbagai prosedur, lanjut Juhana, Pemkab Bandung tetap berusaha secepatnya membantu para korban. "Kita akan secepatnya memberikan bantuan tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan cair, sebab rencananya SK bupati untuk bantuan di Kutawaringin dan Cangkuang akan dibarengkan," ujarnya sambil menambahkan, pendanaan juga perlu dilakukan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, angin puting beliung menerjang Desa/Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Kamis (28/10) pukul 14.00 WIB. Akibat peristiwa tersebut 22 unit rumah rusak parah dan rusak ringan.

Angin puting beliung ini menerjang Desa/kec. Cangkuang selama lima menit. "Kejadiannya sangat cepat, kurang dari lima menit angin sudah tidak ada lagi," kata Muhtaram (56), salah seorang warga sambil menambahkan, istrinya Nayah yang tengah menggoreng kurupuk tertimpa genting dan mengalami luka di bagian kepala.

Sementara angin puting beliung yang melanda Desa Sukamulya, Kec. Kutawaringin, terjadi Senin (25/10) pukul 13.30 WIB. Dalam peristiwa tersebut, 25 rumah rusak parah dan rusak ringan. Meski terkena puting beliung, namun warga tidak mengungsi karena mereka langsung membenahi rumahnya. (B.97)**

Read More

Pemkab Bentuk Desk Pemilukada

SOREANG,(GM)-

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dan menginventarisasi permasalahan terkait pelaksanaan Pemilukada Kab. Bandung, Pemkab Bandung membentuk Desk Pemilukada. Pembentukan Desk Pemilukada ini berdasarkan Pasal 7, Permendagri No. 9/2005 tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Asisten Pemerintahan Pemkab Bandung, Yudhi Haryanto kepada "GM", Jumat (29/10) mengatakan, pembentukan Desk Pemilukada berdasarkan Pasal 7 Permendagri No. 9/2005. Desk Pemilukada Kabupaten dibentuk Bupati yang diketuai Sekretaris Daerah.

Sementara anggotanya terdiri atas unsur pemerintah daerah kabupaten, kepolisian resort daerah kabupaten, dan kejaksaan negeri.

Tugas Desk Pemilukada, lanjut Yudhi, di antaranya memantau pelaksanaan Pemilukada Kab. Bandung, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan pemilukada, memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan pemilukada, dan menyampaikan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan pemilukada.

Dalam Pemilukada Kab. Bandung, ia mengatakan, Desk Pemilukada melakukan berbagai kegiatan, seperti memfasilitasi penyediaan anggaran untuk kegiatan pemilukada, memfasilitasi bantuan personel, menyampaikan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), memfasilitasi penetapan lokasi kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye.

"Kita memfasilitasi pengganggaran untuk kegiatan KPU Kab. Bandung, Panwaslu Kab. Bandung, dan pengamanan pemilu. Sedangkan untuk bantuan lainnya di antaranya menfasilitasi sekretariat PPK maupun untuk Panwas Kab. Bandung dan kecamatan," katanya.

Menurut Yudhi, dukungan pemerintah dalam pelaksanaan Pemilukada Kab. Bandung, diatur juga dalam Permendagri No. 9/2005 Pasal 5.

Dalam Permendagri ini disebutkan, pemerintah harus membantu meningkatkan partisipasi masyatakat agar menggunakan hak piliknya dan membantu mengatasi hal-hal teknis penyelenggaran pemilukada.

"Pemerintah juga harus menjaga dan memelihara kondisi masyarakat agar pemilukada kondusif, aman, dan tertib.

Pihaknya membantah kalau pembentukan Desk Pemilukada ini salah satu bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Ia juga membantah kalau keterlibatan PNS palam Pemilukada untuk memengaruhi masyarakat agar mencoblos salah satu pasangan calon.

"Tidak mungkin kita memengaruhi masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon. Sebab sesuai Surat Edaran Menteri Aparatur Megara No. 7/2009, PNS harus netral," katanya. (B.97)**

Read More

CAIRKAN BANSOS DAN HIBAH SETELAH PEMILUKADA

SOREANG, (PR).-
Meski anggaran bantuan sosial (bansos) dan hibah sudah disahkan DPRD Kab. Bandung pada Senin (25/10) lalu, Pemkab Bandung diminta tidak segera mencairkannya. Selain APBD Perubahan (APBD-P) Kab. Bandung masih dievaluasi Pemprov Jabar, penundaan pencairan tersebut untuk menghindari pemanfaatan dana bansos dan hibah bagi kepentingan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) tahap dua pada Minggu (31/10).

"Bupati maupun Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tidak boleh mencairkan dana bansos maupun hibah menjelang pemilukada putaran dua. Apalagi APBD Perubahan masih dievaluasi Pemprov Jabar setelah disahkan DPRD Kab. Bandung," kata anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab. Bandung, Gun Gun Gunawan, di ruang kerjanya, Jumat (29/10).

Diberitakan sebelumnya, DPRD Kab. Bandung menyetujui kenaikan anggaran hibah pada APBD-P dari Rp 62,64 miliar menjadi Rp 67,499 miliar atau naik Rp 4,854 miliar. Sementara, bantuan sosial naik Rp 6,658 miliar dari Rp 37,92 miliar menjadi Rp 44,58 miliar.

Gun Gun memperkirakan evaluasi APBD-P berlangsung paling cepat seminggu. "Koreksi-koreksi dari Pemprov Jabar akan kita lihat dan dibahas lagi. Setelah pembahasan selesai baru SKPD bisa melakukan proses administrasi untuk pencairan anggaran," katanya.

Surat Edaran Mendagri

Sementara itu, Direktur Sarekat Bandung, Mokhamad Ikhsan mengatakan, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 270/214/SJ tertanggal 25 Januari 2010, pemerintah daerah tidak diperbolehkan memanfaatkan APBD untuk membiayai program atau kegiatan yang diperkirakan atau diduga dapat menguntungkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tertentu.

Surat edaran itu juga menekankan pendanaan penyelenggaraan pemilukada melalui APBD hanya diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan terkait proses pelaksanaan pemilihan umum, pengawasan dan dukungan monitoring serta stabilitas keamanan.

Menurut Ikhsan, dana bansos maupun hibah dalam APBD tidak boleh terbuang sia-sia untuk kepentingan kelompok bukan untuk kepentingan masyarakat Kab. Bandung. "Kita harus mengawasi penyaluran bantuan sosial ini," katanya. (A-71)***

Read More

Jalan Tembus di Bojongsereh

SOREANG, (PR).-
Untuk memutus mata rantai kemacetan lalu lintas di sekitar Pasar dan Terminal Banjaran, Pemkab Bandung mendapatkan bantuan Rp 2,4 miliar dari Pemprov Jabar untuk membuat jalan tembus di daerah Bojongsereh, Pameungpeuk. Jalan sepanjang 550 meter itu akan terhubung dengan jalan lingkar Banjaran dari Desa Kamasan-Tanjungsari-Pameungpeuk.

"Bantuan anggaran Rp 2,4 miliar itu digunakan untuk perataan dan membangun kirmir di sebelah kanan dan kiri jalan," kata Kepala Dinas Bina Marga Kab. Bandung H. Sofyan Sulaeman, di Bale Sawala Soreang, Selasa (26/10).

Sofyan mengatakan, jalan tembus Bojongsereh tersebut masih belum bisa beroperasi meski sudah ada anggaran untuk pembetonan jalan. "Jalan itu melalui Sungai Citalugtug, sehingga kita harus membangun jembatan. Dari perhitungan tahun 2008 lalu, pembangunan jalan tembus itu membutuhkan anggaran Rp 8 miliar," tuturnya.

Selain itu, Pemkab Bandung juga berencana memperlebar Jalan Lingkar Banjaran dari Desa Kamasan menuju Pameungpeuk dari empat meter menjadi tujuh meter. "Dengan adanya Jalan Lingkar Banjaran, para pengguna jalan bisa menghindari kemacetan yang biasa terjadi di sekitar Pasar dan Terminal Banjaran," ujarnya.

Jalan lingkar lain yang akan dibangun adalah jalan lingkar Majalaya yang menghubungkan Desa Biru dengan Solokanjeruk. "Kalau ujung Jalan Lingkar Majalaya di Solokanjeruk sekarang ini sudah dibangun, sehingga tinggal membangun jalan baru di Desa Biru," ucapnya.

Selain itu, Pemkab Bandung juga mengusulkan pembangunan jalan baru dari Stadion Si Jalak Harupat menuju Katapang dan Baleendah. Üjung jalan Si Jalak Harupat, Katapang, dan Baleendah berada di dekat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Al Ma’soem di Kulalet atau dekat Rumah susun Kulalet," katanya.

Pembangunan jalan baru itu diharapkan mempercepat waktu tempuh warga dari Kec. Kutawaringin, Soreang, dan Katapang apabila ingin menuju ke Baleendah, Ciparay, dan Majalaya. "Anggaran pembebasan lahan untuk jalan baru ini akan kami usulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk disetujui DPRD," tuturnya.

Disambut baik

Pelebaran Jalan Lingkar Banjaran sebagai alternatif menghindari kemacetan di jalan depan Pasar dan Terminal Banjaran tersebut disambut baik warga. "Namun, Jalan Lingkar Banjaran harus diperbaiki sebab jalannya sudah berlubang-lubang sehingga pengguna jalan enggan memakainya," ucap warga Kec. Cangkuang, Solihin.

Bahkan, Jalan Lingkar Banjaran tepatnya di Desa Kamasan saat ini sering tergenang banjir akibat meluapnya Sungai Cisangkuy. "Belum lagi dengan lebar jalan yang hanya empat meter dan berkelok-kelok sehingga pengguna jalan harus berhati-hati," ujarnya. (A-71)***

Read More

Kemenag Kab. Bandung Hanya Dapat Jatah 8 CPNS

SOREANG, (PR).-
Pada tahun 2010 ini, Kantor Kemenag Kab. Bandung hanya mendapatkan jatah calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak delapan orang, yaitu tiga CPNS untuk staf administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kutawaringin, seorang guru MAN Majalaya, dan empat tenaga administrasi.

"Pada tahun ini CPNS untuk Kab. Bandung hanya sedikit, " kata Kepala Kemenag Kab. Bandung H. Cecep Kosasih, Selasa (26/10). Pendaftaran penerimaan CPNS itu akan dibuka mulai 25 Oktober sampai 3 November

Sementara itu, Kasubag Kepegawaian Kanwil Kemenag Jabar H. Maman Suherman, di ruang kerjanya mengatakan, Kanwil Kemenag Jabar mendapat kuota penerimaan CPNS sebanyak 257 orang. "Kuota berupa tenaga administrasi sebanyak 175 orang dan tenaga fungsional guru 82 orang itu kami sebar ke 26 kantor kemenag kabupaten/kota," katanya.

Pendaftaran CPNS tahun ini dilakukan secara online, melalui situs www.cpns.kemenag.go.id. "Setelah mendaftar secara online, kemudian akan dicetak untuk ditempelkan dalam berkas lamaran CPNS. Berkas persyaratan CPNS dikirimkan ke kotak pos kantor kemenag kabupaten/kota," katanya.

Para peminat formasi CPNS di lingkungan kemenag, kata Maman, boleh mendaftar di daerah lain asalkan masih dalam satu provinsi. "Misalnya, Kab. Subang tahun ini memperoleh kuota CPNS terbanyak, yaitu 29 orang. Jadi bisa saja warga Kab. Bandung mendaftar ke Kemenag Kab. Subang dan ikut tes di sana," katanya.

Seleksi tertulis

Setelah berkas persyaratan diterima kantor kemenag kabupaten/kota, kemudian akan dilakukan seleksi administrasi. "Peminat yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti seleksi tertulis pada 25 November mendatang. Soal-soal tes tertulis dari Kemenag pusat," ucapnya.

Kantor kemenag yang menerima jatah CPNS cukup banyak tahun ini adalah Kemenag Kota Bandung (18 orang), Kemenag Kab. Bandung Barat (13 orang), Kemenag Kuningan (20 orang), dan Kemenag Majalengka (19 orang). "Sedangkan delapan kota, kecuali Kota Bandung, masing-masing mendapatkan formasi empat CPNS, yakni Kota Depok, Cirebon, Cimahi, Banjar, Bekasi, Bogor, Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya," tuturnya. (A-71)***

Penulis:

Back

Read More