DPRD Bertekad Sahkan APBD 2011, Desember

SOREANG, (PR).-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bandung ingin mencatat prestasi dengan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2011 pada akhir Desember mendatang.

"Selama ini pengesahan RAPBD dilakukan pada Maret atau April, sehingga projek-projek pembangunan selalu terlambat. Kami tak ingin lagi pengesahan RAPBD 2011 pada Maret apalagi April 2011. Rencananya, pada 27 Desember RAPBD sudah disahkan menjadi APBD," kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab. Bandung H. Yanto Setianto, di sela-sela rapat Bangar DPRD, Rabu (10/11).

Menurut Yanto, dengan pengesahan APBD lebih awal diharapkan tidak ada keterlambatan dalam pelaksanaan projek-projek yang didanai Kab. Bandung. "Kalau nanti masih ada satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) terlambat melaksanakan projek, DPRD bisa menegurnya," katanya.

Dalam naskah RAPBD tahun 2011 tercantum belanja tidak langsung, yakni gaji dan tunjangan PNS, masih lebih besar daripada belanja langsung untuk masyarakat. "RAPBD 2011 mengasumsikan belanja daerah Rp 1,902 triliun dengan komposisi belanja tidak langsung Rp 1,19 triliun dan belanja langsung Rp 708,09 miliar," katanya.

Belanja langsung sebagian besar masih dialokasikan untuk urusan pendidikan, yakni Rp 131,69 miliar, kesehatan Rp 91,49 miliar, dan pekerjaan umum Rp 168,44 miliar. "Urusan lain yang dialokasikan anggarannya adalah pengendalian banjir sebanyak 30 paket senilai Rp 6,08 miliar," ujarnya.

Balas budi

Sementara itu, Direktur Sarekat Bandung H. Mohammad Ikhsan mengkhawatirkan adanya politik balas budi dalam pembahasan RAPBD 2011. "Apalagi pembahasan RAPBD 2011 selepas hajat pemilukada," katanya.

Ikhsan juga mengkritik cara kerja Bangar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bandung yang tidak melibatkan publik sejak pembahasan Kriteria Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2011. "Pembahasan RAPBD terkesan elitis sehingga dikhawatirkan tidak menyentuh kepentingan masyarakat banyak," katanya.

Mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dalam APBD 2010, Ikhsan memperkirakan jumlahnya mencapai Rp 186,44 miliar. "Dari kajian anggaran yang kami lakukan, diperkirakan Silpa APBD 2010 akan membengkak. Namun dalam pembahasan anggaran, yang terjadi adalah membengkaknya defisit dalam RAPBD 2011," ucapnya. (A-71)***