Jalur Objek Wisata Terhambat Macet

SOREANG (GM) - Setiap memasuki musim libur panjang, sejumlah objek wisata banyak dikunjungi para wisatawan. Begitu pula beberapa objek wisata di wilayah selatan Kab. Bandung, dalam beberapa hari terakhir dipadati para wisatawan. Hanya sayang, para wisatawan yang akan menuju ke objek-objek wisata di Ciwidey dan Rancabali mengeluhkan kemacetan panjang akibat pasar kaget di sepanjang Jln. Raya Alfathu depan Komplek Pemkab Bandung. Sedangkan rencana relokasi para pedagang sampai kini belum jelas.

"Kami sekeluarga ingin berlibur ke objek-objek wisata di Ciwidey, tapi terjebak macet panjang setelah melalui gerbang masuk Kota Soreang akibat pasar kaget," keluh seorang wisatawan, Ny. Henni, Minggu (8/4).

Kondisi kemacetan yang selalu terjadi setiap hari Minggu, kata Ny. Henni, akan mengurangi semangat wisatawan untuk mengunjungi objek wisata di Bandung Selatan. "Kalau saya cari jalan alternatif ke Jln. Soreang-Banjaran, juga terkena macet. Jalan Lingkar Soreang kurang berguna, sebab sebelum masuk sudah ada pasar kaget," katanya.

Belum lagi kemacetan juga akan terjadi menjelang ke objek-objek wisata khususnya di Desa Alam Endah akibat jalanan sempit. "Seharusnya Pemkab Bandung memerhatikan keluhan wisatawan karena kemacetan akibat pasar kaget sudah bertahun-tahun, tapi tidak ada penyelesaian. Kalau sudah macet begini, kami juga malas ke Ciwidey," ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Dede, warga Cicalengka. Minggu pagi Dede dan keluarganya bermaksud pergi wisata ke daerah Ciwidey. Namun, di sekitar Soreang terjebak macet sehingga terpaksa mengurungkan niatnya pergi berwisata. "Lama-lama kami juga kesal, sehingga terpaksa balik arah menuju Kota Bandung. Semula kami ingin pergi berwisata alam, tapi situasinya macet begini, akhirnya terpaksa pergi ke kota lagi. Padahal kami sudah bosan dengan suasana perkotaan," katanya.
(B/110/A-71/A-108)**

Sumber : Klik-Galamedia.com, senin, 09 april 2012 00:33 WIB

Read More

Disdukcasip Siap Pinjamkan Genset : Program e-KTP Terhambat Daya Listrik

SOREANG (GM) - Daya listrik yang dimiliki setiap kecamatan bisa jadi hambatan serius dalam pelaksanaan program KTP elektrokik atau e-KTP di Kabupaten Bandung. Pasalnya, di beberapa kantor kecamatan, daya listriknya masih ada yang di bawah kebutuhan server e-KTP, yaitu minimal 3.500 watt.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kab. Bandung Salimin mengakui adanya persoalan tersebut. Ia mengatakan, konsorsium e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)mengisyaratkan, kebutuhan daya listrik minimal untuk server adalah 3.500 watt.

"Hingga kini, masih ada beberapa kantor kecamatan yang daya listriknya di bawah 3.000 watt. Kecamatan Cikancung adalah salah satu yang daya listriknya rendah, sehingga untuk melaksanakan proses perekaman e-KTP yang sudah dimulai 2 April lalu mesti dibantu genset. Disdukcasip sudah memberikan pinjaman genset dengan kemampuan daya sampai 6.500 watt," kata Salimin di ruang kerjanya, Kamis (5/4).

Namun, kata Salimin, daya listrik minimal yang harus dimiliki setiap kantor kecamatan tersebut ternyata tidak berlaku di Kec. Pasirjambu. Meski daya listriknya di bawah 3.500 watt, pelaksanaan perekaman berjalan normal.

"Saya jadi enggak habis pikir, kenapa di satu kecamatan bisa, tapi di tempat lain tidak bisa. Kasus di Pasirjambu menarik disimak, karena listriknya rendah dan harus dibagi dengan kebutuhan listrik sehari-hari kantor, akan tetapi tetap bisa jalan," paparnya.

Langkah antisipasi

Meski sebagian besar kantor kecamatan di Kab. Bandung daya listriknya sudah di atas batas minimal, Disdukcasip Kab. Bandung tetap akan menyiapkan genset bagi 31 kecamatan. Genset tersebut memiliki daya antara 4.000-5000 watt. Rencananya, seluruh genset akan didistribusikan kepada semua kecamatan antara pertengahan sampai akhir April mendatang.

"Pengadaan genset ini sebagai langkah antisipasi terjadinya pemadaman listrik, ataupun daya listriknya tidak stabil," ujarnya.

Salimin berharap, untuk ke depannya, kantor kecamatan yang daya listriknya masih rendah perlu ditingkatkan lagi. Untuk kepentingan itu, kata Salimin, Bagian Umum Setda Kab. Bandung merencanakan mengalokasikan anggaran penambahan listrik di sejumlah kecamatan pada anggaran perubahan tahun 2012. Genset yang dibagikan itu sifatnya pinjam pakai dari Disdukcasip kepada kecamatan.

"Amannya memang listrik di setiap kecamatan ditambah. Jangan terlalu bergantung pada genset. Genset sifatnya hanya untuk kondisi atau keadaan darurat," imbuhnya.

Secara terpisah, Camat Cimaung, Hidayat Ramdan menyatakan, tahapan pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Cimaung tidak mengalami hambatan berarti, termasuk dalam hal daya listrik. Pasalnya, daya listrik di Kantor Kecamatan Cimaung sudah 6.000 watt.

"Alhamdulillah daya listrik Kantor Kecamatan Cimaung sudah besar,

jauh di atas batas minimal daya listrik buat program e-KTP. Penambahan daya ini sudah lama dilakukan, jauh sebelum program e-KTP digulirkan," kata Hidayat.
(B.104)**

Sumber : Klik-Galamedia.com, sabtu, 07 april 2012 00:52 WIB

Read More

Puluhan Rumah Rusak Akibat Tanah Longsor

SOREANG, (PR).-
Warga Kab. Bandung diimbau untuk mewaspadai ancaman bencana tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi. Dalam kurun waktu dua hari, Rabu-Kamis (1-2/12) terjadi longsor di Kec. Pasirjambu, Ciwidey, dan Kutawaringin. Tidak ada korban jiwa atau cedera dalam peristiwa itu. Selain puluhan rumah penduduk rusak, akses jalan pun tertutup material longsor.

"Selain banjir di beberapa kecamatan, masyarakat juga perlu mewaspadai tingginya ancaman bencana longsor akhir-akhir ini," kata Kabid Bina Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcasip) Kab. Bandung, Agus Maulana, Kamis (2/12).

Longsor di Kec. Kutawaringin terjadi di RT 1 dan RT 2 di RW 5 Desa Cilame, Kamis (2/12) sekitar pukul 14.00 WIB. Longsor mengakibatkan empat rumah warga rusak berat dan tiga rumah lainnya rusak ringan. Untuk sementara warga yang rumahnya terkena longsor ditampung di rumah-rumah tetangga.

Sementara di Kec. Pasirjambu, longsor terjadi di Kampung Cinangka RT 01 RW 05 Desa Cukanggenteng, pada Rabu (1/12) pukul 16.00 WIB. Sepuluh rumah penduduk di daerah itu rusak. "Meski sempat membuat panik para pemilik rumah, longsor ini tidak menimbulkan korban jiwa," kata Agus Maulana.

Otih (59), salah seorang warga Cinangka, mengatakan, longsor menimpa rumahnya sekitar pukul 17.00 WIB. Otih dan tujuh orang lainnya yang saat itu berada di dalam rumah berhasil menyelamatkan diri. "Syukurlah kami selamat. Kami tak tahu apa yang terjadi jika tetangga kami tidak berteriak mengingatkan," ujar Otih yang dinding rumahnya jebol terdorong material longsor.

Camat Pasirjambu, Rahman mengatakan, longsor diduga terjadi akibat tanah tebing di sekitar lokasi tidak kuat menahan air hujan yang mengguyur sejak sore hari.

"Akibat longsor ini, dua rumah rusak sedang dan delapan rumah lainnya rusak ringan. Kami sudah mengevakuasi pemilik rumah ke tetangga mereka karena khawatir terjadi longsor susulan," ujar Rahman.

Longsor di Kec. Ciwidey menimpa dua desa yakni Desa Sukawening dan Desa Rawabogo yang berbatasan dengan Kec. Gununghalu, Kab. Bandung Barat.

"Longsor terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 20.00 WIB di tiga titik di Desa Sukawening. Material longsor menutupi jalan kabupaten dan merusak satu rumah penduduk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini," kata Camat Ciwidey, Hikmat, didampingi Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Kec. Ciwidey, H. Tatang, Kamis (2/12). Sementara longsor di Desa Rawabogo menimpa rumah milik Dedi (40) hingga mengalami rusak sedang.

"Alat berat dari Dinas Bina Marga Kab. Bandung sudah datang untuk membersihkan longsor yang menutupi jalan Desa Sukawening. Pembersihan material longsor terus dilakukan, dan tadi (Kamis) siang ruas jalan itu sudah bisa dilalui sepeda motor," kata Camat Ciwidey.

Salurkan bantuan

Mengenai bantuan bagi korban bencana, Agus Maulana mengatakan, Pemkab Bandung sudah mengirimkan bantuan kepada korban banjir ataupun longsor melalui pihak kecamatan. "Bantuan untuk korban bencana tersebut berupa beras, mi instan, maupun sarden. Terserah kepada petugas kecamatan apakah bantuan itu mau diberikan dalam bentuk mentah atau dimasak lebih dulu," katanya. (A-71/A-165)***

Read More

PHPU Kepala Daerah Kab. Bandung:Saksi Pihak Terkait Bantah Seluruh Dalil Pemohon

Jakarta, MKonline - Para saksi Pihak Terkait lagi-lagi membantah dalil Pemohon dalam persidangan Rabu (1/12) siang, di ruang sidang panel MK. Sidang dengan nomor perkara 208/PHPU.D-VIII/2010 ini diketuai oleh Hakim Konstitusi Achmad Sodiki dengan didampingi Harjono dan Ahmad Fadlil Sumadi.

Seperti dinyatakan oleh Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya, agenda sidang adalah melanjutkan pemeriksaan saksi dari para pihak. Pada kesempatan itu, telah didengarkan kesaksian sejumlah sepuluh saksi dari Pihak Terkait, tiga saksi dari Pemohon, dan dua saksi dari Termohon.

Dalam kesaksiannya, saksi Pihak Terkait, Diki Anugerah, menyatakan bahwa penyelenggaraan “World Walking Day” pada Minggu (10/10) yang lalu, di Kabupaten Bandung, tidaklah berhubungan dengan Pemilukada. Penyelenggaraan acara tersebut, lanjutnya, dilaksanakan berdasarkan surat keputusan dari Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora). “Acara ini dilaksanakan di seluruh kabupaten se-Indonesia,” ungkapnya.

Meskipun, ia membenarkan kehadiran Bupati Kab. Bandung saat itu. “Kami mengundang Bupati untuk membuka acara dan melepas gerak jalan tersebut. Bupati (dalam pidatonya, red) hanya mengimbau menyukseskan Pemilukada putaran kedua, tidak ada mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon,” ujar Diki.

Senada dengan Diki, saksi Pihak Terkait lainnya, Suherman, membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan desa, adalah penggunaan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dalam rangka kampanye salah satu pasangan calon atau terkait dengan Pemilukada. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut berdasarkan perintah Menteri Pekerjaan Umum (PU). Bahkan, menurutnya, anggaran tersebut telah dianggarkan jauh sebelum penyelenggaraan tahapan Pemilukada dimulai. “Ada SK (Surat Keputusan)-nya,” tegasnya.

Selain itu, terkait keterangan saksi Pemohon, Imron Rusadi, juga telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait lainnya, Aam Rahman. Menurut Rahman, kesaksian Imron yang menyatakan bahwa dalam upacara/apel pagi, seorang Camat berpidato yang isinya meminta kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk mendukung Pihak Terkait dalam Pemilukada, adalah tidak benar. “Beliau (Imron Rusadi, red) tidak pernah mengikuti apel pagi,” katanya, “kami ada daftar hadirnya.” Rahman juga menambahkan, meskipun benar Camat tersebut berpidato dalam upacara, namun isinya tidak pernah menginstruksikan untuk memilih pasangan nomor 7 (Pihak Terkait).

Sedangkan dari Pemohon, kembali menghadirkan saksi untuk memperkuat argumentasinya. Salah satunya adalah Tajul Arifin. Ia mengungkapkan, telah mendengar secara langsung bahwa Bupati Kab. Bandung Obar Sobarna, menyatakan dukungannya untuk Pihak Terkait. ”Saya adalah salah satu tim sukses pasangan calon nomor tujuh,” katanya, menirukan ucapan Obar Sobarna pada satu kesempatan.

Setelah mendengarkan seluruh kesaksian, Panel Hakim pun melakukan pengesahan terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak. “InsyaAllah putusan akan dibacakan Senin (6/12),” ucap Achmad Sodiki. (Dodi/mh)

Sumber : www.mahkamahkonstistusi.go.id, 2 Desember 2010

Read More

Soreang Diajukan Raih Adipura

SOREANG, (PR).-
Ibu kota Kab. Bandung, Soreang, kembali diajukan Pemkab Bandung untuk meraih Piala Adipura kategori kota sedang tahun 2011. Dalam beberapa kali penilaian sebelumnya, Kota Soreang gagal mendapatkan piala tersebut.

"Tahun ini kita tetap mengajukan Soreang untuk penilaian Piala Adipura. Kemungkinan besar, penilaian tahap pertama akan dilaksanakan mulai pertengahan sampai akhir November," kata Kepala Bidang Tata Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kab. Bandung, Said Sadiman, di Bale Sawala, Soreang, Kamis (11/11).

Menurut Said, penilaian Adipura nanti lebih berat. Jika sebelumnya menitikberatkan pada kebersihan dan penghijauan, mulai tahun 2011 ditambah dengan kualitas air dan udara serta partisipasi masyarakat. "Tim Adipura juga akan menilai mutu air, termasuk pembuangan limbah industri dan limbah domestik," ujarnya.

Penambahan kriteria penilaian, kata Said, dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai upaya perbaikan lingkungan. "Semakin tinggi partisipasi warga, nilai yang dikumpulkan semakin tinggi. Untuk itu, hari ini (kemarin-red.) kami mengumpulkan satuan kerja pemerintah daerah terkait, aparat kecamatan dan desa, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda untuk membedah kekurangan Kota Soreang yang harus segera dibenahi," ucapnya.

Salah satu masalah yang menjegal Soreang meraih Piala Adipura tahun lalu adalah penanganan sampah. "Sampah masih menjadi persoalan Kota Soreang sampai saat ini. Apalagi, tahun lalu, tim penilai menemukan sebagian warga masih membakar sampah. Padahal, hal itu dilarang undang-undang sehingga penilaiannya langsung turun drastis," tuturnya.

Dari pantauan "PR", dalam beberapa hari terakhir ini, Pemkab Bandung mulai menata Kota Soreang, terutama penghijauan dengan menanam pepohonan di sepanjang Jln. Raya Soreang-Banjaran. Pohon mahoni ditanam dari Kantor Desa Soreang sepanjang dua kilometer sampai ke perbatasan Kec. Cangkuang.

Selain itu, penghijauan juga dilakukan di Jln. Gandasari dan Jln. Soreang-Katapang dekat Warunglobak. Namun, sebagian pepohonan sudah kering sehingga perlu diganti dengan yang baru. (A-71)***

Read More

Partisipasi Warga Masih Rendah Lemas Setelah Minum Obat, Indah Dilarikan ke RSUD Soreang

SOREANG, (PR).-
Antusiasme warga mengikuti pengobatan massal filariasis pada hari pertama, Rabu (10/11) lalu, masih rendah. Di puluhan pos minum obat (PMO) di enam kecamatan, tingkat partisipasinya baru sekitar 45 persen. Di Kec. Soreang, tingkat partisipasi warga di 26 PMO atau rukun warga (RW) bahkan baru mencapai rata-rata 30 persen. PMO-PMO yang ada di wilayah perkotaan yang paling sedikit dikunjungi warga.

"Tingkat partisipasi pada hari pertama memang masih sedikit rendah. Salah satunya karena hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah pada sore hari. Beberapa wilayah di Baleendah juga masih banjir. Tetapi, kami tetap optimistis, tingkat partisipasi akan terus naik. Puncak partisipasi biasanya terjadi pada hari keempat atau kelima," kata Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bandung Ahmad Kustijadi, Kamis (11/11).

Untuk melayani warga yang melewatkan pengobatan massal hari pertama, kata Ahmad, Dinkes menggandeng puskesmas di setiap kecamatan untuk melakukan pengobatan hingga lima hari ke depan. Kader posyandu di setiap RW juga mencatat warga yang belum datang ke PMO, dan mendatangi ke rumah mereka masing-masing untuk diberi obat.

"Kebanyakan warga tidak minum obat karena sakit. Ada yang menderita tekanan darah tinggi atau jantung. Namun, tidak sedikit pula yang menolak minum obat karena masih takut atau trauma atas kejadian tahun lalu," ucap Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Wilayah Soreang Enda Nurlinda.

Ketakutan tak hanya milik warga awam. Enda mencontohkan, ada ketua RT yang mestinya menjadi juru promosi, justru secara terang-terangan bersikeras menolak mengajak warganya datang ke PMO. Ia mengaku trauma atas kekacauan yang terjadi setahun lalu. "Setelah kami beri penjelasan lagi, akhirnya dia mau datang ke PMO," katanya.

Satu ke UGD

Dari data yang dihimpun "PR", pengobatan massal hari pertama berlangsung relatif lancar. Di enam kecamatan, dilaporkan hanya tiga warga yang dibawa ke puskesmas dan rumah sakit. Sebanyak 1 warga dibawa ke Puskesmas Soreang, 1 ke Puskesmas Ciwidey, dan 1 ke RSUD Soreang. Di empat kecamatan lain, yakni Pasirjambu, Rancabali, Baleendah, dan Sukajadi, tidak ada warga yang dilarikan ke puskesmas.

Indah Nuraeni (15), warga Kampung Andir, Desa

Soreang, dibawa ke Unit Gawat Darurat RSUD Soreang, Rabu pukul 20.00 WIB. Anak yatim piatu itu meminum obat pukul 16.00 WIB dan dua setengah jam kemudian mengeluh lemas. "Ia sempat terjatuh ketika mau berjalan dan tak kuat lagi berdiri," kata Ninin (35), majikan Iin.

Humas RSUD Soreang Mahendrawan Ismono mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, Indah dipastikan terinfeksi cacing filaria. Itulah yang membuat tubuhnya bereaksi secara kuat. "Tidak ada masalah dengan obat yang dikonsumsi. Sama sekali tidak membahayakan. Justru reaksi tubuh berupa lemas dan mual menunjukkan bahwa obat telah bekerja sebagaimana mestinya," tuturnya.

Sesudah mendapat perawatan, Indah dibawa pulang keluarga pada pukul 23.00 WIB. Hingga Kamis siang, dia masih terlihat lemas dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. (A-165)***

Read More

Dibentuk Lima Tim Periksa Hewan Kurban

SOREANG, (PR).-

Menjelang Iduladha, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kab. Bandung menyiapkan tim kesehatan untuk memeriksa kesehatan hewan kurban. Lima tim kesehatan akan disebar mulai 12 November mendatang ke sejumlah tempat penjualan hewan di Kab. Bandung.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Keswan), Euis Rohayani, di ruang kerjanya, Selasa (2/11). Menurut dia, setiap tim kesehatan terdiri atas 6-7 tenaga medis dan paramedis dan akan disebar ke seluruh kecamatan di Kab. Bandung pada 12-19 November ini. "Masing-masing tim kesehatan menangani 5-6 kecamatan," katanya.

Euis menuturkan, kelima tim medis itu akan memeriksa kesehatan hewan mulai dari berat badan, usia, hingga kondisi fisik hewan. "Jika ditemukan tanda-tanda kurang sehat, hewan itu akan diisolasi dan diimbau untuk tidak dijadikan kurban," ujarnya.

Hewan yang layak kurban, menurut Euis, akan diberi label berupa kalung bertuliskan sehat dan layak. Menurut dia, Disnakan Kab. Bandung telah menyiapkan sekitar 18.000 kalung untuk menandai kelayakan hewan kurban.

Tingkat kesehatan hewan kurban di Kab. Bandung, menurut Euis, cukup tinggi. Tahun lalu, dari 15.914 hewan kurban, 15.503 di antaranya dinyatakan sehat dan layak kurban. "Sisanya dalam kondisi kurang sehat, tetapi tidak memiliki penyakit menular dan berbahaya seperti antraks," katanya.

Dia menambahkan, untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan, Disnakan juga akan meminta surat keterangan asal dan kesehatan hewan kepada penjual yang mendatangkannya dari luar kota.

Euis juga menuturkan, Disnakan memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada panitia kurban pada 9-11 November nanti. Bimbingan itu berupa sosialisasi pemeriksaan kesehatan hingga pemotongan hewan kurban. Menurut dia, bimtek akan dilakukan di Kec. Soreang, Cangkuang, dan Banjaran. "Pesertanya 30 orang, terutama pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM)," ujarnya. (A-192)***

Read More

Hasil Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua

Berikut ini adalah hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010 di wilayah Kecamatan Soreang oleh Desk Pilkada Kecamatan Soreang :

Pasangan Dadang-Deden : 20.636 Suara atau 46.22% dari Suara Sah
Pasangan Ridho-Darus : 24.015 Suara atau 53.78% dari Suara Sah

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebesar 44.651 atau 65.91% dari Total DPT 70.004

Klik Gambar untuk diperbesar.

Read More

Warga Pilih Bupati Bandung Hari Ini

SOREANG, TRIBUN - Sebanyak 2.129.902 pemilih akan memilih satu di antara pasangan nomor 7 Dadang Nasser-Deden R Rumaji atau pasangan nomor 8 Ridho Budiman-Dadang Rusdiana untuk menjadi bupati dan wakil bupati Bandung, Minggu (31/10) hari ini.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bandung, Atip Tartiana, menyatakan, pihaknya sudah siap.

"Pencoblosan mulai pukul 07.00 hingga 13.00. Setelah itu, penghitungan akan dilakukan sejak pukul 13.00 hingga selesai. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar," ujarnya kepada Tribun.

Pasangan Dadang Nasser-Dede Rumaji dan Ridho Budiman-Dadang Rusdiana melaju ke putaran kedua setelah menyisihkan enam pasangan lainnya pada pemilukada putaran pertama. (guy)

Read More

Desk Pemilukada Imbau Warga Gunakan Hak Pilih

SOREANG, (PRLM).- Desk Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Pemkab Bandung mengimbau warga untuk menjaga dan memelihara kondisi tertib dan aman menjelang Pemilukada pada Minggu (31/10) ini. Desk Pilkada mengaku telah berbuat optimal untuk mensukseskan Pemilukada putaran dua seperti dengan menggelar sosialisasi.

“Pasal 7 Permendagri No. 9 Tahun 2005 Desk Pemilukada dibentuk oleh Bupati dengan ketua Sekda dan anggotanya unsur Pemkab Bandung, Polres Bandung, dan Kejaksaan Negeri,” kata Asisten Pemerintahan, Yudhi Haryanto, S.H., di ruang kerjanya, Jumat (29/10).

Menurut Yudhi, Des Pemilukada telah mengambil langkah-langkah dan antisipasi kondisi politik, keamanan dan memberikan fasilitasi Pemilukada putaran dua. “Kami membantu sosialisasi pelaksanaan Pemilukada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya,” katanya.

Deks Pilkada Kab. Bandung berharap agar partisipasi masyarakat bisa meningkat pada pencoblosan, Minggu (31/10), karena pada putaran satu partisipasi politik baru sekitar 65 persen. “Kami mengimbau agar warga datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lingkungannya masing-masing karena satu suara menentukan masa depan Kab. Bandung,” katanya.

Sementara itu, Wabup Bandung, H. Yadi Srimulyadi, mengingatkan masyarakat akan bahaya politik uang (money politic) pada masa tenang sampai Sabtu (30/10) dan menjelang hari pencoblosan. “Hal ini terindikasi dari banyaknya laporan mengenai rencana serangan fajar pada H-2. Ini diperkuat dengan keluar masuknya truk-truk besar yang menurunkan muatan beras, mie, hingga berbagai macam sembako di desa-desa pedalaman,” katanya.

Tak hanya itu, Yadi juga menemukan adanya kejanggalan dalam pencairan dana APBD baru-baru ini. Pasalnya, APBD perubahan baru disahkan dan belum selesai dievaluasi Pemprov Jabar. ''Anehnya, pencairan dana APBD Perubahan sudah dilakukan yang seharusnya dilakukan pada November mendatang,” ujarnya. (A-71/das)***

Read More

Sistem Pencairan Dana Gempa Berubah

SOREANG,(GM)-

Pencairan dana gempa tahap dua terlambat dibagikan kepada para korban gempa, karena adanya perubahan sistem pencairan dari pemerintah pusat. Perubahan sistem ini di antaranya untuk pencairan dana bantuan yang asalnya melalui Bank Jabar Banten (BJB) kini melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Asisten Ekomoni dan Kessos Pemkab Bandung, Juhana Atma Winata kepada "GM", Jumat (29/10), mengatakan, awalnya Pemkab Bandung memprediksi dana bantuan gempa tahap dua tersebut bisa diterima para pokmas sekitar pertengahan Oktober 2010. Namun, hal ini terpaksa tidak bisa dilakukan dan terlambat karena adanya perubahan sistem dalam pencairan.

Perubahan sistem ini, jelas Juhana, kalau pada pencairan tahap pertama, proposal pengajuan cukup ditandatangani Pemkab Bandung. Sedangkan pencairan dana bantuan tahap dua, proposal harus ditandatangani Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Jabar karena Kab. Bandung belum mempunyai BPBD.

"Makanya ketika proposal sudah beres, kita langsung mengajukan proposal tersebut ke BPBD Jabar. Proposal itu sudah kita serahkan beberapa waktu yang lalu," katanya.

Selain masalah tersebut, lanjut Juhana, adanya perubahan sistem pencairan dana ini karena pada putaran pertama, pokmas mencairkan dana gempa melalui Bank Jabar Banten. Namun untuk bantuan tahap dua, pencairannya berubah karena melalui Bank Rakyat Indonesia.

"Untuk tahap dua ini tidak melalui BJB lagi, tetapi melalui Bank BRI. Makanya para pokmas terpaksa membuat rekening lagi. Sekarang pokmas sedang membuka rekening BRI untuk pencairan dana gempa tersebut," katanya.

Meski pencairan terlambat karena perubahan sistem tersebut, lanjut Juhana, namun ia memastikan dana tersebut tidak akan lama lagi cair. "Kalau para pokmas sudah membuat rekening BRI, tentunya pencairan tidak akan lama," tegasnya.

Proposal sudah diserahkan

Juhana juga membantah kalau keterlambatan dana bantuan gempa ini karena keterlambatan dari Pemkab Bandung. Sebab, proposal tersebut sudah cukup lama diserahkan. "Apalagi untuk pencairan dana bantuan tahap dua ini, Pemkab Bandung hanya mengawasi pelaksanaannya. Sebab, dana tersebut disalurkan pemerintah pusat langsung ke rekening pokmas," jelasnya.

Selain itu, Juhana juga membantah kalau Pemkab Bandung mengendapkan dana tersebut agar memperoleh bunga bank dan digunakan untuk kampanye salah satu pasangan. "Sekali lagi hal tersebut tidak benar karena kita tidak memegang uang tersebut," ujarnya.

Dalam pencairan tersebut, katanya, tidak boleh ada pemotongan dengan alasan apa pun seperti untuk dana operasional. Sebab untuk dana operasional, sudah ada bantuannya terpisah. "Untuk operasional 'kan ada dana lagi, kenapa harus motong uang bantuan untuk masyarakat," tegasnya sambil menambahkan, kalau ada yang melakukan pemotongan bisa terjerat hukum.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Bandung akan mengusahakan bantuan tahap dua untuk korban bencana gempa bisa dibagikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2010. untuk pencairan dana bantu tahap 2 ini, Pemkab Bandung sudah melakukan momerandum of understanding (MoU) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (27/8). Dalam MoU juga pihaknya meminta pencairan dana tersebut seluruhnya dan tidak menggunakan tahapan lagi. (B.97)**

Read More

Bantuan bagi Korban Angin Puting Beliung Tunggu SK Bupati

SOREANG,(GM)-

Pemkab Bandung akan secepatnya memberikan bantuan kepada para korban bencana puting beliung yang melanda Desa/Kec. Cangkuang, Kab. Bandung, Kamis (28/10) maupun di Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Senin (25/10). Kini Pemkab Bandung masih melakukan berbagai proses karena dana stimulan yang diambil untuk bantuan berasal dari dana tak terduga.

Asisten Ekonomi dan Kesos Pemkab Bandung, Juhana Atma Winata kepada "GM" mengatakan, korban bencana seperti angin puting beliung yang melanda Kec. Kutawaringin dan Kec. Cangkuang, akan dibantu Pemkab Bandung. Namun untuk bantuan tersebut, Pemkab Bandung tidak bisa langsung mencairkan karena harus ada prosedur yang ditempuh.

"Untuk bantuan ini, kita tidak bisa langsung karena harus melakukan berbagai langkah, seperti pendataan dan lainnya. Terlebih dana yang digunakan untuk bantuan tersebut berasal dari dana tidak terduga hingga harus ada SK bupati," katanya.

Meski harus menempuh berbagai prosedur, lanjut Juhana, Pemkab Bandung tetap berusaha secepatnya membantu para korban. "Kita akan secepatnya memberikan bantuan tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan cair, sebab rencananya SK bupati untuk bantuan di Kutawaringin dan Cangkuang akan dibarengkan," ujarnya sambil menambahkan, pendanaan juga perlu dilakukan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, angin puting beliung menerjang Desa/Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Kamis (28/10) pukul 14.00 WIB. Akibat peristiwa tersebut 22 unit rumah rusak parah dan rusak ringan.

Angin puting beliung ini menerjang Desa/kec. Cangkuang selama lima menit. "Kejadiannya sangat cepat, kurang dari lima menit angin sudah tidak ada lagi," kata Muhtaram (56), salah seorang warga sambil menambahkan, istrinya Nayah yang tengah menggoreng kurupuk tertimpa genting dan mengalami luka di bagian kepala.

Sementara angin puting beliung yang melanda Desa Sukamulya, Kec. Kutawaringin, terjadi Senin (25/10) pukul 13.30 WIB. Dalam peristiwa tersebut, 25 rumah rusak parah dan rusak ringan. Meski terkena puting beliung, namun warga tidak mengungsi karena mereka langsung membenahi rumahnya. (B.97)**

Read More

Pemkab Bentuk Desk Pemilukada

SOREANG,(GM)-

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dan menginventarisasi permasalahan terkait pelaksanaan Pemilukada Kab. Bandung, Pemkab Bandung membentuk Desk Pemilukada. Pembentukan Desk Pemilukada ini berdasarkan Pasal 7, Permendagri No. 9/2005 tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Asisten Pemerintahan Pemkab Bandung, Yudhi Haryanto kepada "GM", Jumat (29/10) mengatakan, pembentukan Desk Pemilukada berdasarkan Pasal 7 Permendagri No. 9/2005. Desk Pemilukada Kabupaten dibentuk Bupati yang diketuai Sekretaris Daerah.

Sementara anggotanya terdiri atas unsur pemerintah daerah kabupaten, kepolisian resort daerah kabupaten, dan kejaksaan negeri.

Tugas Desk Pemilukada, lanjut Yudhi, di antaranya memantau pelaksanaan Pemilukada Kab. Bandung, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan pemilukada, memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan pemilukada, dan menyampaikan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan pemilukada.

Dalam Pemilukada Kab. Bandung, ia mengatakan, Desk Pemilukada melakukan berbagai kegiatan, seperti memfasilitasi penyediaan anggaran untuk kegiatan pemilukada, memfasilitasi bantuan personel, menyampaikan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), memfasilitasi penetapan lokasi kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye.

"Kita memfasilitasi pengganggaran untuk kegiatan KPU Kab. Bandung, Panwaslu Kab. Bandung, dan pengamanan pemilu. Sedangkan untuk bantuan lainnya di antaranya menfasilitasi sekretariat PPK maupun untuk Panwas Kab. Bandung dan kecamatan," katanya.

Menurut Yudhi, dukungan pemerintah dalam pelaksanaan Pemilukada Kab. Bandung, diatur juga dalam Permendagri No. 9/2005 Pasal 5.

Dalam Permendagri ini disebutkan, pemerintah harus membantu meningkatkan partisipasi masyatakat agar menggunakan hak piliknya dan membantu mengatasi hal-hal teknis penyelenggaran pemilukada.

"Pemerintah juga harus menjaga dan memelihara kondisi masyarakat agar pemilukada kondusif, aman, dan tertib.

Pihaknya membantah kalau pembentukan Desk Pemilukada ini salah satu bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Ia juga membantah kalau keterlibatan PNS palam Pemilukada untuk memengaruhi masyarakat agar mencoblos salah satu pasangan calon.

"Tidak mungkin kita memengaruhi masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon. Sebab sesuai Surat Edaran Menteri Aparatur Megara No. 7/2009, PNS harus netral," katanya. (B.97)**

Read More

Pemda Bantu Perbaikan Rumah

SOREANG, (PR).-

Sebanyak 740 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 75 desa di 17 kecamatan memperoleh bantuan dana perbaikan rumah Rp 2,2 miliar dari APBD Kab. Bandung. Setiap rumah memperoleh Rp 3 juta.

Penyerahan bantuan dilakukan Bupati Bandung H. Obar Sobarna di sela-sela acara sosialisasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu di Gedung Dewi Sartika, Kamis (21/10). "Jumlah RTLH yang memperolah bantuan dana perbaikan rumah dari Pemkab Bandung sejak tahun 2006 lalu tercatat 3.674 unit," kata Obar.

Dia berharap, perbaikan rumah itu bisa berdampak langsung terhadap peningkatan kesehatan dan kenyamanan para penghuninya. "Perbaikan perumahan tidak layak huni merupakan pendekatan pembangunan lingkungan permukiman yang berbasis komunitas. Perbaikan dilaksanakan masyarakat melalui Tim Pelaksana Masyarakat (TPM)," katanya.

Air bersih desa

Selain membuka acara sosialisasi pembangunan perumahan, Obar juga menampung permasalahan pengelolaan air bersih dari 130 kelompok pengelola prasarana air bersih desa, di Wisma Palapa Sukajadi, Soreang.

"Keberadaan kelompok pengelola prasarana air bersih desa sangat dirasakan masyarakat yang selama ini belum menikmati air bersih dari PDAM Tirta Raharja. Mudah-mudahan dengan adanya pembinaan ini para kelompok pengelola prasarana air bersih desa bisa meningkatkan kualitas pelayanannya," kata Obar.

Jumlah desa yang telah memiliki prasarana air bersih sebanyak 201 desa. Untuk itu, Pemkab Bandung berkewajiban membantu upaya peningkatan kualitas airnya. (A-71)***

Read More

MOKA PROV JABAR 2010 DARI SOREANG

Pasanggiri Mojang dan Jajaka Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 alhamdulilah Kabupaten Bandung dapat mengirimkan utusannya yang berasal dari Kecamatan Soreang untuk Mojang dan dari Kecamatan Dayeuhkolot untuk Jajaka nya.

Semoga saja pada saatnya nanti kami yang lulus seleksi di tingkat kabupaten dapat lolos juga di tingkat provinsi, demikian di ungkapkan ANGGUN dan HAFIZ berharap dengan penuh semangat untuk dapat meraih posisi terbaik.

Untuk hal itu perlu dukungan dan suport dari semua lapisan masyarakat di Kabupaten Bandung sebagaimana di ungkapkan Bapak Bupati Bandung H. Obar Sobarna,S.Ip di sela-sela membuka acara walking day yang diikuti oleh para pejabat dan unsur masyarakat dari seluruh kecamatan.

Bentuk partisipasi dukungan untuk Moka ( mojang dan jajaka ) tidaklah rumit, Bapak Bupati hanya memohon berpartisipasi melalui SMS ke 9333 seperti format sms berikut :

KETIK : MOJA (SPASI) KAB.BANDUNG KIRIM KE ; 9333 UNTUK MOJANG dan

KETIK : JAKA (SPASI) KAB.BANDUNG KIRIM KE ; 9333 UNTUK JAJAKA

Neda pidu'a sareng dukungan ( anggun / hafiz )

Read More

PEMUTAKHIRAN DATA PENDUDUK SEGERA DIMULAI

SOREANG, (PR).-
Kesimpangsiuran data kependudukan yang selama ini masih terjadi akan bisa teratasi dengan adanya pemutakhiran data kependudukan. Rencananya pemutakhiran data akan dilakukan awal November dengan cara pencocokan dan penelitian kepada setiap warga Kab. Bandung.

"Pemutakhiran data kependudukan amat penting, apalagi Kab. Bandung belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional," kata Sekda Kab. Bandung, H. Sofian Nataprawira, pada pembukaan orientasi pemutakhiran data kependudukan di Hotel Antik, Rabu (22/9).

Kab. Bandung termasuk salah satu daerah yang tertinggal dalam administrasi kependudukan karena belum mengaplikasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam jaringan (online). "Masyarakat banyak yang mengeluhkan pelayanan administrasi kependudukan sehingga Pemkab Bandung harus berbenah," katanya.

Sofian mengatakan, data kependudukan amat strategis karena berhubungan dengan perencanaan pembangunan maupun data-data untuk pemilihan umum. "Apabila data kependudukan kurang baik, pesta demokrasi akan kurang baik hasilnya bahkan bisa muncul gugatan," ucapnya.

Orientasi pemutakhiran data kependudukan tersebut diikuti para camat, kepala seksi pemerintahan kecamatan, kepala desa/lurah, dan perwakilan ketua RW dan RT. "Setelah mengikuti orientasi, diharapkan para peserta menularkan informasi yang diperoleh kepada masyarakat. Sebab semua warga akan didata ulang mulai awal November melalui cara pencocokan dan penelitian," kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcasip) Kab. Bandung, Drs. H. Salimin, M.Si.

Kecamatan dan desa

Rencananya, orientasi di tingkat Kab. Bandung itu akan ditindaklanjuti di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, mulai Senin (27/9), hingga pertengahan Oktober. "Data semua warga Kab. Bandung, termasuk balita, akan dicetak dalam selembar kertas. Data-data tersebut mirip dengan kartu keluarga (KK), hanya ada kolom koreksi untuk membetulkan kesalahan data," kata Salimin.

Pelaksanaan pencocokan dan penelitian akan melibatkan 16.000 ketua RT se-Kab. Bandung dengan mendatangi rumah-rumah warga. "Diharapkan pencocokan dan penelitian selesai dalam sebulan. Nantinya, data-data terbaru itu akan dibawa ke Kemendagri untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional," katanya.

Menurut Sofian, NIK baru dari Kemendagri itu, tidak akan mengubah data-data kependudukan baik untuk KTP, paspor, akta kelahiran, akta kematian, pajak, dan lain-lain. "Sementara tahun 2012 diharapkan Kab. Bandung sudah memiliki SIAK online untuk mencetak KTP elektronik atau e-KTP," katanya. (A-71)***

Read More

PEMBENTUKAN BPBD BISA TERHAMBAT

SOREANG, (PR).-
Rencana pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bandung bisa terancam karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) belum juga dibahas DPRD Kab. Bandung.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berharap agar pembahasan APBD-P bisa segera dimulai bersamaan dengan pembahasan Kriteria Umum Anggaran dan Plafon Perencanaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2011.

"Kalau APBD Perubahan tidak segera dibahas, kami khawatir pembentukan BPBD akan terhambat. Malah kalau dipaksakan, bisa-bisa BPBD berjalan tanpa ditunjang anggaran," kata Ketua TAPD Pemkab Bandung, H. Sofian Nataprawira, di Hotel Antik, Rabu (22/9).

Menurut Sofian, DPRD beralasan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum ada sehingga belum bisa membahas APBD-P. "Kami sudah berkonsultasi dengan BPK Jabar, dan katanya, pembahasan APBD-P bisa dimulai tanpa harus menunggu LHP BPK," katanya.

Kalaupun nantinya hasil pembahasan APBD-P itu ada kesalahan data karena belum merujuk kepada LHP BPK, menurut Sofian, bisa diperbaiki kembali. "Pembahasan APBD Pembahasan juga bisa dilakukan simultan dengan pembahasan KUA PPAS untuk RAPBD tahun 2011," ujar Sofian.

Keberadaan APBD-P, kata Sofian, sangat strategis karena nantinya memuat bantuan dari pemerintah pusat seperti dana rehabilitasi dan rekonstruksi tahap kedua untuk rumah-rumah yang rusak akibat gempa bumi maupun tunjangan sertifikasi guru.

"Bantuan-bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga harus dibahas untuk dimasukkan dalam APBD Perubahan. Sekarang ini sudah mendekati akhir September sehingga idealnya pada akhir September atau awal Oktober nanti kita sudah memiliki APBD Perubahan," kata Sofian.

Tunggu LHP BPK

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab. Bandung, H. Yanto Setianto mengatakan, pembahasan APBD-P lebih baik dilakukan setelah ada LHP BPK . Sekarang BPK Jabar sedang memproses LHP tersebut.

Yanto menduga, pembahasan LHP oleh BPK terkendala keterbatasan auditor. "Keterlambatan LHP itu mungkin akibat adanya kasus penangkapan dua auditor BPK oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, jumlah auditor yang bertugas di BPK Jabar hanya tiga orang," katanya.

Bangar DPRD Kab. Bandung, kata Yanto, bisa saja mulai membahas APBD-P dengan catatan pengesahan APBD-P setelah ada LHP BPK. "Sebab tanpa LHP BPK, DPRD tidak bisa memiliki data-data pembanding kinerja maupun penyerapan anggaran oleh eksekutif," ujarnya. (A-71)***

Read More

Sampah, Masalah Siapa?

Wajah Soreang sebagai Ibukota Kabupaten Bandung terlihat kotor dan kurang terawat. Di wilayah yang menjadi Pusat Pemerintahan ini, sampah masih merupakan hal yang sulit untuk ditangani.

Kurangnya fasilitas Tempat Pembuangan Sampah sementara dan kurang sadarnya masyarakat Soreang untuk mendisiplinkan diri dalam hal membuang sampah pada tempatnya, merupakan PR yang harus segera di tangani. Ditambah lagi dengan kurangnya fasilitas Pengangkut sampah dari Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung menjadikan sampah yang bertumpuk di pinggir jalan tidak tertangani dengan baik.

Sebagai Ibukota Kabupaten Bandung seharusnya wajah Soreang pada pagi hari terlihat rapi dan bersih. Beberapa orang warga Kabupaten Bandung menilai "jika Ibukotanya sendiri tidak tertata dengan baik apalagi wilayah yang jauh dari Ibukota Kabupaten".

Read More

SMA Negeri 1 Soreang Libur di hari Pertama Masuk Sekolah

Hari pertama masuk sekolah (20/9), ruas jalan Sindangwargi-Citaliktik mengalami kemacetan.

Banyaknya siswa SMA Negeri 1 Soreang dan SMK Merdeka Soreang yang kembali dari sekolah, Keretek (kereta kuda) yang berada di samping kiri dan kanan jalan di tambah lagi dengan angkutan kota Soreang Banjaran yang berhenti di tengah jalan menunggu penumpang menjadi penyebab kemacetan tersebut.

Camat Soreang, Achmad Kosasih, S.IP, M.Si. mengatakan: "Saya menghabiskan waktu lebih dari 20 menit untuk mencapai kantor Kecamatan padahal pada saat lengang hanya butuh waktu kurang dari 5 menit".

Kurangnya disiplin para Siswa dengan memakai seluruh ruas jalan baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan roda dua adalah hal biasa yang dilakukan pada saat bubar sekolah. Begitu juga angkutan kota Soreang-Banjaran menjadikan mulut jalan (pertigaan) antara jalan Sindangwargi-Citaliktik dan Soreang-Banjaran selalu dijadikan terminal bayangan untuk menunggu dan menaikan atau menurunkan penumpang.

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

KBM di SMA Negeri 1 Soreang tidak bisa dilaksanakan dengan semestinya. Setelah melakukan halal bi halal semua siswa di bubarkan oleh pihak sekolah. Kami belum melakukan konfirmasi ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung apakah libur Idul Fitri di tambah atau tidak. Tapi menurut ketentuan yang kami terima bahwa tanggal 20/9 (hari ini) sudah harus di lakukan KBM.

Kalau memang seharusnya hari ini harus sudah mulai KBM, yang jadi pertanyaan adalah sejauhmana pengawasan dan tindakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten terhadap tenaga Pengajar yang membubarkan Siswa-siswanya? Bagaimana mengajarkan disiplin kepada siswanya ketika siswa tersebut tidak diberi tauladan oleh para pengajarnya.

Read More

APBD Perubahan Belum Dibahas

SOREANG, (PR).-
Kabupaten Bandung kemungkinan besar kembali tidak memiliki APBD Perubahan (APBD-P), karena belum ada tanda-tanda DPRD Kab. Bandung membahasnya. Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2009 dan LKPJ masa akhir jabatan serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2011 , juga belum disentuh sama sekali.

"Kalau melihat kinerja DPRD seperti sekarang, saya pesimistis DPRD bisa menyelesaikan agenda-agenda yang mendesak," kata Ketua Badan Kehormatan DPRD Kab. Bandung, Drs. Sukarna Rahmat Setia, di ruang kerjanya, Rabu (15/9).

Hal yang sama dikatakan Ketua Komisi B DPRD Kab. Bandung, H. Saiful Bahri dan anggota Komisi B, Andi Sulaiman. "Ada empat agenda yang harus segera dibahas yakni LKPJ Bupati 2009, LKPJ masa akhir jabatan 2005-2010, APBD Perubahan, serta Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Perencanaan Anggaran Sementara RAPBD 2011. Agenda itu belum termasuk rapat-rapat kerja rutin di komisi," kata Saiful.

Menurut Saiful yang juga anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD, seharusnya APBD-P disahkan paling lambat akhir September ini, sehingga ada waktu untuk penyerapan anggaran. "Kalau kondisi ini terus dibiarkan kemungkinan besar Kab. Bandung tak memiliki APBD Perubahan lagi," katanya.

Pada tahun 2009 lalu, DPRD dan Pemkab Bandung juga tidak membahas APBD-P karena ada persoalan internal DPRD yang menyeret konflik dengan Pemkab Bandung. Akhirnya Bupati Bandung H. Obar Sobarna mengeluarkan peraturan bupati (perbup) yang diposisikan sebagai APBD-P.

Prihatin

Sementara itu, sejumlah kalangan masyarakat mendatangi DPRD Kab. Bandung mempersoalkan agenda pembahasan APBD-P ataupun agenda lainnya. "Sebagai warga Kab. Bandung, kami prihatin dengan ketidakjelasan pembahasan APBD Perubahan, karena bisa menghambat pelaksanaan anggaran," kata Direktur Sarekat Bandung, Mokhamad Ikhsan, di ruang tamu DPRD Kab. Bandung, Selasa (14/9).

Ikhsan, anggota DPRD Kab. Bandung periode 2004-2009 itu menilai, APBD-P seharusnya sudah dibahas dan disahkan pada Agustus lalu. Dia menduga, anggota DPRD lebih terfokus kepada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). "Padahal, pembahasan APBD Perubahan ataupun RAPBD 2010 juga menyangkut kehidupan masyarakat banyak," katanya. (A-71)***

Sumber: newspaper.pikiran-rakyat.com

Read More