Pelaksanaan Perekaman Data e-KTP dari 2 April 2012 sampai dengan 24 April 2012 sebanyak 4.029 Wajib KTP atau 5,25% // Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) untuk Wilayah Kerja Kecamatan Soreang Tahun Anggaran 2012 jumlahnya mencapai Rp. 2.150.092.000 (pembulatan), ada kenaikan +/- 100% dari ADPD Tahun Anggaran 2011 // Jadwal Perekaman Data e-KTP hanya dari mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu

Minggu, 31 Oktober 2010

Sistem Pencairan Dana Gempa Berubah

SOREANG,(GM)-

Pencairan dana gempa tahap dua terlambat dibagikan kepada para korban gempa, karena adanya perubahan sistem pencairan dari pemerintah pusat. Perubahan sistem ini di antaranya untuk pencairan dana bantuan yang asalnya melalui Bank Jabar Banten (BJB) kini melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Asisten Ekomoni dan Kessos Pemkab Bandung, Juhana Atma Winata kepada "GM", Jumat (29/10), mengatakan, awalnya Pemkab Bandung memprediksi dana bantuan gempa tahap dua tersebut bisa diterima para pokmas sekitar pertengahan Oktober 2010. Namun, hal ini terpaksa tidak bisa dilakukan dan terlambat karena adanya perubahan sistem dalam pencairan.

Perubahan sistem ini, jelas Juhana, kalau pada pencairan tahap pertama, proposal pengajuan cukup ditandatangani Pemkab Bandung. Sedangkan pencairan dana bantuan tahap dua, proposal harus ditandatangani Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Jabar karena Kab. Bandung belum mempunyai BPBD.

"Makanya ketika proposal sudah beres, kita langsung mengajukan proposal tersebut ke BPBD Jabar. Proposal itu sudah kita serahkan beberapa waktu yang lalu," katanya.

Selain masalah tersebut, lanjut Juhana, adanya perubahan sistem pencairan dana ini karena pada putaran pertama, pokmas mencairkan dana gempa melalui Bank Jabar Banten. Namun untuk bantuan tahap dua, pencairannya berubah karena melalui Bank Rakyat Indonesia.

"Untuk tahap dua ini tidak melalui BJB lagi, tetapi melalui Bank BRI. Makanya para pokmas terpaksa membuat rekening lagi. Sekarang pokmas sedang membuka rekening BRI untuk pencairan dana gempa tersebut," katanya.

Meski pencairan terlambat karena perubahan sistem tersebut, lanjut Juhana, namun ia memastikan dana tersebut tidak akan lama lagi cair. "Kalau para pokmas sudah membuat rekening BRI, tentunya pencairan tidak akan lama," tegasnya.

Proposal sudah diserahkan

Juhana juga membantah kalau keterlambatan dana bantuan gempa ini karena keterlambatan dari Pemkab Bandung. Sebab, proposal tersebut sudah cukup lama diserahkan. "Apalagi untuk pencairan dana bantuan tahap dua ini, Pemkab Bandung hanya mengawasi pelaksanaannya. Sebab, dana tersebut disalurkan pemerintah pusat langsung ke rekening pokmas," jelasnya.

Selain itu, Juhana juga membantah kalau Pemkab Bandung mengendapkan dana tersebut agar memperoleh bunga bank dan digunakan untuk kampanye salah satu pasangan. "Sekali lagi hal tersebut tidak benar karena kita tidak memegang uang tersebut," ujarnya.

Dalam pencairan tersebut, katanya, tidak boleh ada pemotongan dengan alasan apa pun seperti untuk dana operasional. Sebab untuk dana operasional, sudah ada bantuannya terpisah. "Untuk operasional 'kan ada dana lagi, kenapa harus motong uang bantuan untuk masyarakat," tegasnya sambil menambahkan, kalau ada yang melakukan pemotongan bisa terjerat hukum.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Bandung akan mengusahakan bantuan tahap dua untuk korban bencana gempa bisa dibagikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2010. untuk pencairan dana bantu tahap 2 ini, Pemkab Bandung sudah melakukan momerandum of understanding (MoU) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (27/8). Dalam MoU juga pihaknya meminta pencairan dana tersebut seluruhnya dan tidak menggunakan tahapan lagi. (B.97)**

0 komentar:

Posting Komentar