Soreang Diajukan Raih Adipura

SOREANG, (PR).-
Ibu kota Kab. Bandung, Soreang, kembali diajukan Pemkab Bandung untuk meraih Piala Adipura kategori kota sedang tahun 2011. Dalam beberapa kali penilaian sebelumnya, Kota Soreang gagal mendapatkan piala tersebut.

"Tahun ini kita tetap mengajukan Soreang untuk penilaian Piala Adipura. Kemungkinan besar, penilaian tahap pertama akan dilaksanakan mulai pertengahan sampai akhir November," kata Kepala Bidang Tata Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kab. Bandung, Said Sadiman, di Bale Sawala, Soreang, Kamis (11/11).

Menurut Said, penilaian Adipura nanti lebih berat. Jika sebelumnya menitikberatkan pada kebersihan dan penghijauan, mulai tahun 2011 ditambah dengan kualitas air dan udara serta partisipasi masyarakat. "Tim Adipura juga akan menilai mutu air, termasuk pembuangan limbah industri dan limbah domestik," ujarnya.

Penambahan kriteria penilaian, kata Said, dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai upaya perbaikan lingkungan. "Semakin tinggi partisipasi warga, nilai yang dikumpulkan semakin tinggi. Untuk itu, hari ini (kemarin-red.) kami mengumpulkan satuan kerja pemerintah daerah terkait, aparat kecamatan dan desa, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda untuk membedah kekurangan Kota Soreang yang harus segera dibenahi," ucapnya.

Salah satu masalah yang menjegal Soreang meraih Piala Adipura tahun lalu adalah penanganan sampah. "Sampah masih menjadi persoalan Kota Soreang sampai saat ini. Apalagi, tahun lalu, tim penilai menemukan sebagian warga masih membakar sampah. Padahal, hal itu dilarang undang-undang sehingga penilaiannya langsung turun drastis," tuturnya.

Dari pantauan "PR", dalam beberapa hari terakhir ini, Pemkab Bandung mulai menata Kota Soreang, terutama penghijauan dengan menanam pepohonan di sepanjang Jln. Raya Soreang-Banjaran. Pohon mahoni ditanam dari Kantor Desa Soreang sepanjang dua kilometer sampai ke perbatasan Kec. Cangkuang.

Selain itu, penghijauan juga dilakukan di Jln. Gandasari dan Jln. Soreang-Katapang dekat Warunglobak. Namun, sebagian pepohonan sudah kering sehingga perlu diganti dengan yang baru. (A-71)***

Read More

Partisipasi Warga Masih Rendah Lemas Setelah Minum Obat, Indah Dilarikan ke RSUD Soreang

SOREANG, (PR).-
Antusiasme warga mengikuti pengobatan massal filariasis pada hari pertama, Rabu (10/11) lalu, masih rendah. Di puluhan pos minum obat (PMO) di enam kecamatan, tingkat partisipasinya baru sekitar 45 persen. Di Kec. Soreang, tingkat partisipasi warga di 26 PMO atau rukun warga (RW) bahkan baru mencapai rata-rata 30 persen. PMO-PMO yang ada di wilayah perkotaan yang paling sedikit dikunjungi warga.

"Tingkat partisipasi pada hari pertama memang masih sedikit rendah. Salah satunya karena hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah pada sore hari. Beberapa wilayah di Baleendah juga masih banjir. Tetapi, kami tetap optimistis, tingkat partisipasi akan terus naik. Puncak partisipasi biasanya terjadi pada hari keempat atau kelima," kata Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bandung Ahmad Kustijadi, Kamis (11/11).

Untuk melayani warga yang melewatkan pengobatan massal hari pertama, kata Ahmad, Dinkes menggandeng puskesmas di setiap kecamatan untuk melakukan pengobatan hingga lima hari ke depan. Kader posyandu di setiap RW juga mencatat warga yang belum datang ke PMO, dan mendatangi ke rumah mereka masing-masing untuk diberi obat.

"Kebanyakan warga tidak minum obat karena sakit. Ada yang menderita tekanan darah tinggi atau jantung. Namun, tidak sedikit pula yang menolak minum obat karena masih takut atau trauma atas kejadian tahun lalu," ucap Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Wilayah Soreang Enda Nurlinda.

Ketakutan tak hanya milik warga awam. Enda mencontohkan, ada ketua RT yang mestinya menjadi juru promosi, justru secara terang-terangan bersikeras menolak mengajak warganya datang ke PMO. Ia mengaku trauma atas kekacauan yang terjadi setahun lalu. "Setelah kami beri penjelasan lagi, akhirnya dia mau datang ke PMO," katanya.

Satu ke UGD

Dari data yang dihimpun "PR", pengobatan massal hari pertama berlangsung relatif lancar. Di enam kecamatan, dilaporkan hanya tiga warga yang dibawa ke puskesmas dan rumah sakit. Sebanyak 1 warga dibawa ke Puskesmas Soreang, 1 ke Puskesmas Ciwidey, dan 1 ke RSUD Soreang. Di empat kecamatan lain, yakni Pasirjambu, Rancabali, Baleendah, dan Sukajadi, tidak ada warga yang dilarikan ke puskesmas.

Indah Nuraeni (15), warga Kampung Andir, Desa

Soreang, dibawa ke Unit Gawat Darurat RSUD Soreang, Rabu pukul 20.00 WIB. Anak yatim piatu itu meminum obat pukul 16.00 WIB dan dua setengah jam kemudian mengeluh lemas. "Ia sempat terjatuh ketika mau berjalan dan tak kuat lagi berdiri," kata Ninin (35), majikan Iin.

Humas RSUD Soreang Mahendrawan Ismono mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, Indah dipastikan terinfeksi cacing filaria. Itulah yang membuat tubuhnya bereaksi secara kuat. "Tidak ada masalah dengan obat yang dikonsumsi. Sama sekali tidak membahayakan. Justru reaksi tubuh berupa lemas dan mual menunjukkan bahwa obat telah bekerja sebagaimana mestinya," tuturnya.

Sesudah mendapat perawatan, Indah dibawa pulang keluarga pada pukul 23.00 WIB. Hingga Kamis siang, dia masih terlihat lemas dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. (A-165)***

Read More

Pengobatan Massal Filariasis Dicanangkan

SOREANG, (PR).-
Untuk mencapai kekebalan kolektif, sedikitnya 90 persen dari jumlah warga usia 2-65 tahun di Kab. Bandung harus minum obat antifilariasis. Tahun lalu, dari 2,7 juta warga yang wajib mengikuti pengobatan massal, baru 84 persen di antaranya yang menelan obat.

"Harapan kita tentu semuanya meminum obat. Akan tetapi kan ada beberapa warga yang berhalangan atau ditunda minum obatnya. Kami harap warga yang minum obat minimal 90 persen. Jika sampai pada jumlah itu, kekebalan sudah terbentuk," kata Kepala Dinas Kesehatan Ahmad Kustijadi, Rabu (10/11), seusai pencanangan program pengobatan massal filariasis di Kantor Desa Cilampeni, Kec. Katapang.

Pencanangan dihadiri ratusan tokoh masyarakat, kepala desa, dan petugas kesehatan. Pada kesempatan itu, Bupati Bandung Obar Sobarna turut meminum obat antifilariasis sebagai ajakan simbolis kepada masyarakat agar tidak takut mengikuti pengobatan.

"Tidak mungkin pemerintah mengeluarkan dana besar hingga miliaran rupiah hanya untuk mencelakakan masyarakat. Tidak perlu takut meminum obat ini. Jangan sampai ada banyak warga yang tak minum. Nanti pengobatan bakal percuma karena yang tak minum obat kalau sakit bisa menulari yang lainnya," tutur Obar.

Dalam pengobatan massal tahap pertama mulai 10-13 November, warga di enam kecamatan dilayani terlebih dahulu, yakni Soreang, Sukajadi, Kopo, Ciwidey, Rancabali, dan Pasirjambu. Jumlah warga yang akan dilayani mencapai 531.206 orang. Pengobatan di kecamatan lain baru akan dimulai pada 22 November sesudah libur Iduladha.

Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2BB) Kementerian Kesehatan Rita Kusriastuti berharap kekacauan yang terjadi pada pengobatan massal tahun pertama tak terulang. "Dengan berbagai perbaikan, termasuk persiapan yang lebih baik, kita harapkan pengobatan massal tahun ini berjalan lancar," ucapnya.

Menurut Rita, kekacauan tahun lalu telah menjadi perhatian nasional bahkan internasional. Buntut positif dari kejadian tersebut adalah pembenahan beberapa prosedur pengobatan. Salah satunya berupa perubahan waktu pengobatan dari serentak sehari sekabupaten menjadi beberapa tahap.

Secara nasional, Indonesia ditargetkan bebas filariasis pada 2020 mendatang. Ada 55 juta penduduk di berbagai provinsi mesti mengonsumsi obat antifilariasis. Sampai sekarang Kemenkes baru berhasil memberikan obat tersebut kepada 22 juta orang. (A-165)***

Read More

DPRD Bertekad Sahkan APBD 2011, Desember

SOREANG, (PR).-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bandung ingin mencatat prestasi dengan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2011 pada akhir Desember mendatang.

"Selama ini pengesahan RAPBD dilakukan pada Maret atau April, sehingga projek-projek pembangunan selalu terlambat. Kami tak ingin lagi pengesahan RAPBD 2011 pada Maret apalagi April 2011. Rencananya, pada 27 Desember RAPBD sudah disahkan menjadi APBD," kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab. Bandung H. Yanto Setianto, di sela-sela rapat Bangar DPRD, Rabu (10/11).

Menurut Yanto, dengan pengesahan APBD lebih awal diharapkan tidak ada keterlambatan dalam pelaksanaan projek-projek yang didanai Kab. Bandung. "Kalau nanti masih ada satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) terlambat melaksanakan projek, DPRD bisa menegurnya," katanya.

Dalam naskah RAPBD tahun 2011 tercantum belanja tidak langsung, yakni gaji dan tunjangan PNS, masih lebih besar daripada belanja langsung untuk masyarakat. "RAPBD 2011 mengasumsikan belanja daerah Rp 1,902 triliun dengan komposisi belanja tidak langsung Rp 1,19 triliun dan belanja langsung Rp 708,09 miliar," katanya.

Belanja langsung sebagian besar masih dialokasikan untuk urusan pendidikan, yakni Rp 131,69 miliar, kesehatan Rp 91,49 miliar, dan pekerjaan umum Rp 168,44 miliar. "Urusan lain yang dialokasikan anggarannya adalah pengendalian banjir sebanyak 30 paket senilai Rp 6,08 miliar," ujarnya.

Balas budi

Sementara itu, Direktur Sarekat Bandung H. Mohammad Ikhsan mengkhawatirkan adanya politik balas budi dalam pembahasan RAPBD 2011. "Apalagi pembahasan RAPBD 2011 selepas hajat pemilukada," katanya.

Ikhsan juga mengkritik cara kerja Bangar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bandung yang tidak melibatkan publik sejak pembahasan Kriteria Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2011. "Pembahasan RAPBD terkesan elitis sehingga dikhawatirkan tidak menyentuh kepentingan masyarakat banyak," katanya.

Mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dalam APBD 2010, Ikhsan memperkirakan jumlahnya mencapai Rp 186,44 miliar. "Dari kajian anggaran yang kami lakukan, diperkirakan Silpa APBD 2010 akan membengkak. Namun dalam pembahasan anggaran, yang terjadi adalah membengkaknya defisit dalam RAPBD 2011," ucapnya. (A-71)***

Read More

Ridho-Darus Minta Perlindungan Polisi

KATAPANG,(GM)-
Pasangan cabup-cawabup Ridho Budiman Utama-Dadang Rusdiana (Ridho-Darus), meminta perlindungan Polres Bandung. Permintaan yang disampaikan Selasa (2/11) sore melalui surat permohonan resmi itu, terkait adanya intimidasi terhadap sejumlah saksi Ridho-Darus dan upaya merebut dokumen C-1 (format laporan penghitungan suara, red).

Hal itu diungkapkan sekretaris tim sukses Ridho-Darus, Gun Gun Gunawan dalam keterangan pers di kantor DPC PKS Kab. Bandung, Jalan Raya Katapang, Kab. Bandung, kemarin.

"Terkait adanya intimidasi dan pemukulan terhadap sejumlah saksi kami, bahkan ada upaya perebutan dokumen C-1. Kami rencananya sore ini akan melaporkan kejadian itu sekaligus meminta perlindungan Polres Bandung," ungkapnya.

Diungkapkan Gun Gun, terjadinya intimidasi dan pemukulan yang menimpa sejumlah saksi TPS pihak Ridho-Darus itu, baru terungkap Senin (1/11). Peristiwa itu menimpa petugas TPS Desa Nagrak, Kec. Cangkuang, petugas TPS di Kec. Banjaran, dan petugas TPS di Desa Patengang, Kec. Rancabali. Mengenai pelakunya, orang yang tak dikenal, tapi ada di antaranya yang mengaku dari panwascam setempat.

Menurut Gun Gun, adanya tindakan kekerasan tersebut, selain membuat shock saksi yang bersangkutan, juga merugikan pasangan Ridho-Darus. Karena akibat intimidasi dan pemukulan itu, yang bersangkutan menjadi tidak jadi bertugas di TPS.

"Karena kita ingin minta jaminan polisi agar petugas kami di lapangan melaksanakan tugasnya dengan aman. Begitu juga dokumen yang dibawanya khususnya C-1, bisa dibawa dengan aman pula," tandasnya.

Dikatakan Gun Gun, peristiwa intimidasi terhadap korban di Desa Nagrak, Cangkuang, dilakukan dua orang tak dikenal, Minggu (31/10) subuh sebelum korban bertugas di TPS setempat. Selain diintimidasi, korban juga dipukul sehingga mengalami memar di salah satu bagian badannya. Akibat tindakan kekerasan itu, yang bersangkutan tidak jadi bertugas menjadi saksi di TPS.

Peristiwa di Banjaran lanjut Gun Gun, terjadi Jumat (29/10). Pelaku kepada korban mengaku petugas panswascam setempat. Tapi yang agak janggal, korban bukannya dibawa ke kantor panwascam, tapi dibawa ke tempat lain dan kemudian diintimidasi.

"Intimidasi yang sama terjadi di Desa Patengang, Rancabali. Saksi kami saat pulang dari TPS dicegat orang tak dikenal. Selain diintimidasi dan dipukul, pelaku juga berupaya merebut dokumen C-1. Tapi tidak berhasil karena keburu ada warga yang menolong," paparnya.

Gun Gun mengatakan, saksi-saksi dari Ridho-Darus saat ini yang sedang bertugas di PPK, dikhawatirkan kembali menjadi korban intimidasi dan pemukulan. "Karena itu kita minta perlindungan polisi," katanya.

Yakin menang

Terkait penghitungan suara, dikatakan Gun Gun, pihaknya sudah selesai melakukan penghitungan real count versi mereka dengan sistem cepat, selain sistem penghitungan cepat dengan metode quick count.

Menurutnya, sejalan dengan hasil quick count, penghitungan real count dengan metode SMS yang telah selesai dilakukan, memperlihatkan pasangan Ridho-Darus unggul meskipun tipis. "Kita telah selesai menghitung secara real count dengan hasil 50,4% untuk pasangan Ridho-Darus dan 49,4% untuk pasangan DNDR," katanya.

Ditanya mengenai keyakinannya atas hasil penghitungan, menurut Gun Gun, selain hasil penghitungan real count tersebut hampir sama dengan hasil quick count yang dilakukan pihaknya, penghitungan real count dengan metode SMS pun dilakukan berdasarkan data model C-1. Sehingga tidak ada upaya rekayasa menambah atau mengurangi perolehan suara. (B.35)**

Read More

Dibentuk Lima Tim Periksa Hewan Kurban

SOREANG, (PR).-

Menjelang Iduladha, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kab. Bandung menyiapkan tim kesehatan untuk memeriksa kesehatan hewan kurban. Lima tim kesehatan akan disebar mulai 12 November mendatang ke sejumlah tempat penjualan hewan di Kab. Bandung.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Keswan), Euis Rohayani, di ruang kerjanya, Selasa (2/11). Menurut dia, setiap tim kesehatan terdiri atas 6-7 tenaga medis dan paramedis dan akan disebar ke seluruh kecamatan di Kab. Bandung pada 12-19 November ini. "Masing-masing tim kesehatan menangani 5-6 kecamatan," katanya.

Euis menuturkan, kelima tim medis itu akan memeriksa kesehatan hewan mulai dari berat badan, usia, hingga kondisi fisik hewan. "Jika ditemukan tanda-tanda kurang sehat, hewan itu akan diisolasi dan diimbau untuk tidak dijadikan kurban," ujarnya.

Hewan yang layak kurban, menurut Euis, akan diberi label berupa kalung bertuliskan sehat dan layak. Menurut dia, Disnakan Kab. Bandung telah menyiapkan sekitar 18.000 kalung untuk menandai kelayakan hewan kurban.

Tingkat kesehatan hewan kurban di Kab. Bandung, menurut Euis, cukup tinggi. Tahun lalu, dari 15.914 hewan kurban, 15.503 di antaranya dinyatakan sehat dan layak kurban. "Sisanya dalam kondisi kurang sehat, tetapi tidak memiliki penyakit menular dan berbahaya seperti antraks," katanya.

Dia menambahkan, untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan, Disnakan juga akan meminta surat keterangan asal dan kesehatan hewan kepada penjual yang mendatangkannya dari luar kota.

Euis juga menuturkan, Disnakan memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada panitia kurban pada 9-11 November nanti. Bimbingan itu berupa sosialisasi pemeriksaan kesehatan hingga pemotongan hewan kurban. Menurut dia, bimtek akan dilakukan di Kec. Soreang, Cangkuang, dan Banjaran. "Pesertanya 30 orang, terutama pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM)," ujarnya. (A-192)***

Read More

Jembatan dan Jalan bukan Tempat Sampah

SOREANG, (PR).-

Meskipun tidak ada toleransi menggunakan ruas jalan dan jembatan untuk tempat sampah, sudah sejak beberapa tahun terakhir, sebagian ruas jembatan Dayeuhkolot, di perbatasan Kec. Dayeuhkolot dengan Baleendah, beralih fungsi menjadi tempat sampah.

"Tidak pernah ada toleransi jalan dan jembatan diperbolehkan sebagai tempat sampah. Kami tidak mungkin pernah mengizinkan," kata Kepala Dinas Bina Marga Kab. Bandung Sofyan Sulaeman, Selasa (2/11).

Dia berharap agar segera ada tindakan dari instansi-instansi terkait. Jalan dan jembatan harus bebas dari penghalang agar tidak membahayakan pengendara.

Menurut Rahmat (42), salah seorang petugas pengangkut, sebagian besar sampah yang dibuang di jembatan Dayeuhkolot berasal dari RW 7, 9, 10, 11, dan RW 12. "Jumlah sampah liar yang dilemparkan oleh pengguna jalan juga banyak. Kadang mobil angkut, entah dari mana, juga membuang sampahnya di sini," ujar Rahmat yang diupah oleh warga RW 12.

Menurut Kepala UPTD Pengangkutan Sampah Baleendah M. Saefulloh, sampah yang dibuang di jembatan Dayeuhkolot tidak sedikit. Dua truk mengangkut tumpukan sampah tersebut setiap pagi, untuk kemudian membuangnya ke Desa Babakan, Kec. Ciparay.

Pemakaian jembatan Dayeuhkolot sebagai tempat sampah bermula dari peletakan kontainer darurat di tempat itu tahun lalu. Kontainer dimaksudkan untuk menampung sampah yang terbawa banjir Sungai Citarum. Namun setelah banjir surut, warga jadi terbiasa membuang sampah di sana.

Sulit bangun TPS

Camat Dayeuhkolot Nu’man mengungkapkan, warga membuang sampah di jembatan Dayeuhkolot karena belum ada tempat pembuangan sampah (TPS) di kecamatan tersebut. Usaha membuat TPS juga menemui kendala keterbatasan lahan. "Sudah berkali-kali kami melakukan survei, tetapi memang tidak ada lahan tersedia. Resistensi warga terhadap kehadiran TPS juga tinggi," katanya.

Kepala Seksi Pelayanan Kebersihan Dinas Permukiman, Penataan Ruang, dan Kebersihan (Dispertasih) Kab. Bandung, Yana Yuniana mengungkapkan, TPS ditargetkan dapat dibangun di areal bekas penampungan (polder) banjir seluas 3.000 meter persegi di Kec. Baleendah tahun depan. TPS tersebut akan menampung sampah dari Kec. Baleendah dan Kec. Dayeuhkolot. Pejabat Kelurahan Baleendah telah menyetujui pembangunan TPS di atas lahan milik Pemkab Bandung itu. Namun izin dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kab. Bandung belum turun.

"Kami masih berupaya mendapatkan izin upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan upaya kelola lingkungan (UKL). Selain itu, masyarakat pun belum sepenuhnya setuju," katanya. (A-192/A-165)***

Read More