DPRD Bertekad Sahkan APBD 2011, Desember

SOREANG, (PR).-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bandung ingin mencatat prestasi dengan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2011 pada akhir Desember mendatang.

"Selama ini pengesahan RAPBD dilakukan pada Maret atau April, sehingga projek-projek pembangunan selalu terlambat. Kami tak ingin lagi pengesahan RAPBD 2011 pada Maret apalagi April 2011. Rencananya, pada 27 Desember RAPBD sudah disahkan menjadi APBD," kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab. Bandung H. Yanto Setianto, di sela-sela rapat Bangar DPRD, Rabu (10/11).

Menurut Yanto, dengan pengesahan APBD lebih awal diharapkan tidak ada keterlambatan dalam pelaksanaan projek-projek yang didanai Kab. Bandung. "Kalau nanti masih ada satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) terlambat melaksanakan projek, DPRD bisa menegurnya," katanya.

Dalam naskah RAPBD tahun 2011 tercantum belanja tidak langsung, yakni gaji dan tunjangan PNS, masih lebih besar daripada belanja langsung untuk masyarakat. "RAPBD 2011 mengasumsikan belanja daerah Rp 1,902 triliun dengan komposisi belanja tidak langsung Rp 1,19 triliun dan belanja langsung Rp 708,09 miliar," katanya.

Belanja langsung sebagian besar masih dialokasikan untuk urusan pendidikan, yakni Rp 131,69 miliar, kesehatan Rp 91,49 miliar, dan pekerjaan umum Rp 168,44 miliar. "Urusan lain yang dialokasikan anggarannya adalah pengendalian banjir sebanyak 30 paket senilai Rp 6,08 miliar," ujarnya.

Balas budi

Sementara itu, Direktur Sarekat Bandung H. Mohammad Ikhsan mengkhawatirkan adanya politik balas budi dalam pembahasan RAPBD 2011. "Apalagi pembahasan RAPBD 2011 selepas hajat pemilukada," katanya.

Ikhsan juga mengkritik cara kerja Bangar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bandung yang tidak melibatkan publik sejak pembahasan Kriteria Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2011. "Pembahasan RAPBD terkesan elitis sehingga dikhawatirkan tidak menyentuh kepentingan masyarakat banyak," katanya.

Mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dalam APBD 2010, Ikhsan memperkirakan jumlahnya mencapai Rp 186,44 miliar. "Dari kajian anggaran yang kami lakukan, diperkirakan Silpa APBD 2010 akan membengkak. Namun dalam pembahasan anggaran, yang terjadi adalah membengkaknya defisit dalam RAPBD 2011," ucapnya. (A-71)***

Read More

Ridho-Darus Minta Perlindungan Polisi

KATAPANG,(GM)-
Pasangan cabup-cawabup Ridho Budiman Utama-Dadang Rusdiana (Ridho-Darus), meminta perlindungan Polres Bandung. Permintaan yang disampaikan Selasa (2/11) sore melalui surat permohonan resmi itu, terkait adanya intimidasi terhadap sejumlah saksi Ridho-Darus dan upaya merebut dokumen C-1 (format laporan penghitungan suara, red).

Hal itu diungkapkan sekretaris tim sukses Ridho-Darus, Gun Gun Gunawan dalam keterangan pers di kantor DPC PKS Kab. Bandung, Jalan Raya Katapang, Kab. Bandung, kemarin.

"Terkait adanya intimidasi dan pemukulan terhadap sejumlah saksi kami, bahkan ada upaya perebutan dokumen C-1. Kami rencananya sore ini akan melaporkan kejadian itu sekaligus meminta perlindungan Polres Bandung," ungkapnya.

Diungkapkan Gun Gun, terjadinya intimidasi dan pemukulan yang menimpa sejumlah saksi TPS pihak Ridho-Darus itu, baru terungkap Senin (1/11). Peristiwa itu menimpa petugas TPS Desa Nagrak, Kec. Cangkuang, petugas TPS di Kec. Banjaran, dan petugas TPS di Desa Patengang, Kec. Rancabali. Mengenai pelakunya, orang yang tak dikenal, tapi ada di antaranya yang mengaku dari panwascam setempat.

Menurut Gun Gun, adanya tindakan kekerasan tersebut, selain membuat shock saksi yang bersangkutan, juga merugikan pasangan Ridho-Darus. Karena akibat intimidasi dan pemukulan itu, yang bersangkutan menjadi tidak jadi bertugas di TPS.

"Karena kita ingin minta jaminan polisi agar petugas kami di lapangan melaksanakan tugasnya dengan aman. Begitu juga dokumen yang dibawanya khususnya C-1, bisa dibawa dengan aman pula," tandasnya.

Dikatakan Gun Gun, peristiwa intimidasi terhadap korban di Desa Nagrak, Cangkuang, dilakukan dua orang tak dikenal, Minggu (31/10) subuh sebelum korban bertugas di TPS setempat. Selain diintimidasi, korban juga dipukul sehingga mengalami memar di salah satu bagian badannya. Akibat tindakan kekerasan itu, yang bersangkutan tidak jadi bertugas menjadi saksi di TPS.

Peristiwa di Banjaran lanjut Gun Gun, terjadi Jumat (29/10). Pelaku kepada korban mengaku petugas panswascam setempat. Tapi yang agak janggal, korban bukannya dibawa ke kantor panwascam, tapi dibawa ke tempat lain dan kemudian diintimidasi.

"Intimidasi yang sama terjadi di Desa Patengang, Rancabali. Saksi kami saat pulang dari TPS dicegat orang tak dikenal. Selain diintimidasi dan dipukul, pelaku juga berupaya merebut dokumen C-1. Tapi tidak berhasil karena keburu ada warga yang menolong," paparnya.

Gun Gun mengatakan, saksi-saksi dari Ridho-Darus saat ini yang sedang bertugas di PPK, dikhawatirkan kembali menjadi korban intimidasi dan pemukulan. "Karena itu kita minta perlindungan polisi," katanya.

Yakin menang

Terkait penghitungan suara, dikatakan Gun Gun, pihaknya sudah selesai melakukan penghitungan real count versi mereka dengan sistem cepat, selain sistem penghitungan cepat dengan metode quick count.

Menurutnya, sejalan dengan hasil quick count, penghitungan real count dengan metode SMS yang telah selesai dilakukan, memperlihatkan pasangan Ridho-Darus unggul meskipun tipis. "Kita telah selesai menghitung secara real count dengan hasil 50,4% untuk pasangan Ridho-Darus dan 49,4% untuk pasangan DNDR," katanya.

Ditanya mengenai keyakinannya atas hasil penghitungan, menurut Gun Gun, selain hasil penghitungan real count tersebut hampir sama dengan hasil quick count yang dilakukan pihaknya, penghitungan real count dengan metode SMS pun dilakukan berdasarkan data model C-1. Sehingga tidak ada upaya rekayasa menambah atau mengurangi perolehan suara. (B.35)**

Read More

Dibentuk Lima Tim Periksa Hewan Kurban

SOREANG, (PR).-

Menjelang Iduladha, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kab. Bandung menyiapkan tim kesehatan untuk memeriksa kesehatan hewan kurban. Lima tim kesehatan akan disebar mulai 12 November mendatang ke sejumlah tempat penjualan hewan di Kab. Bandung.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Keswan), Euis Rohayani, di ruang kerjanya, Selasa (2/11). Menurut dia, setiap tim kesehatan terdiri atas 6-7 tenaga medis dan paramedis dan akan disebar ke seluruh kecamatan di Kab. Bandung pada 12-19 November ini. "Masing-masing tim kesehatan menangani 5-6 kecamatan," katanya.

Euis menuturkan, kelima tim medis itu akan memeriksa kesehatan hewan mulai dari berat badan, usia, hingga kondisi fisik hewan. "Jika ditemukan tanda-tanda kurang sehat, hewan itu akan diisolasi dan diimbau untuk tidak dijadikan kurban," ujarnya.

Hewan yang layak kurban, menurut Euis, akan diberi label berupa kalung bertuliskan sehat dan layak. Menurut dia, Disnakan Kab. Bandung telah menyiapkan sekitar 18.000 kalung untuk menandai kelayakan hewan kurban.

Tingkat kesehatan hewan kurban di Kab. Bandung, menurut Euis, cukup tinggi. Tahun lalu, dari 15.914 hewan kurban, 15.503 di antaranya dinyatakan sehat dan layak kurban. "Sisanya dalam kondisi kurang sehat, tetapi tidak memiliki penyakit menular dan berbahaya seperti antraks," katanya.

Dia menambahkan, untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan, Disnakan juga akan meminta surat keterangan asal dan kesehatan hewan kepada penjual yang mendatangkannya dari luar kota.

Euis juga menuturkan, Disnakan memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada panitia kurban pada 9-11 November nanti. Bimbingan itu berupa sosialisasi pemeriksaan kesehatan hingga pemotongan hewan kurban. Menurut dia, bimtek akan dilakukan di Kec. Soreang, Cangkuang, dan Banjaran. "Pesertanya 30 orang, terutama pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM)," ujarnya. (A-192)***

Read More

Jembatan dan Jalan bukan Tempat Sampah

SOREANG, (PR).-

Meskipun tidak ada toleransi menggunakan ruas jalan dan jembatan untuk tempat sampah, sudah sejak beberapa tahun terakhir, sebagian ruas jembatan Dayeuhkolot, di perbatasan Kec. Dayeuhkolot dengan Baleendah, beralih fungsi menjadi tempat sampah.

"Tidak pernah ada toleransi jalan dan jembatan diperbolehkan sebagai tempat sampah. Kami tidak mungkin pernah mengizinkan," kata Kepala Dinas Bina Marga Kab. Bandung Sofyan Sulaeman, Selasa (2/11).

Dia berharap agar segera ada tindakan dari instansi-instansi terkait. Jalan dan jembatan harus bebas dari penghalang agar tidak membahayakan pengendara.

Menurut Rahmat (42), salah seorang petugas pengangkut, sebagian besar sampah yang dibuang di jembatan Dayeuhkolot berasal dari RW 7, 9, 10, 11, dan RW 12. "Jumlah sampah liar yang dilemparkan oleh pengguna jalan juga banyak. Kadang mobil angkut, entah dari mana, juga membuang sampahnya di sini," ujar Rahmat yang diupah oleh warga RW 12.

Menurut Kepala UPTD Pengangkutan Sampah Baleendah M. Saefulloh, sampah yang dibuang di jembatan Dayeuhkolot tidak sedikit. Dua truk mengangkut tumpukan sampah tersebut setiap pagi, untuk kemudian membuangnya ke Desa Babakan, Kec. Ciparay.

Pemakaian jembatan Dayeuhkolot sebagai tempat sampah bermula dari peletakan kontainer darurat di tempat itu tahun lalu. Kontainer dimaksudkan untuk menampung sampah yang terbawa banjir Sungai Citarum. Namun setelah banjir surut, warga jadi terbiasa membuang sampah di sana.

Sulit bangun TPS

Camat Dayeuhkolot Nu’man mengungkapkan, warga membuang sampah di jembatan Dayeuhkolot karena belum ada tempat pembuangan sampah (TPS) di kecamatan tersebut. Usaha membuat TPS juga menemui kendala keterbatasan lahan. "Sudah berkali-kali kami melakukan survei, tetapi memang tidak ada lahan tersedia. Resistensi warga terhadap kehadiran TPS juga tinggi," katanya.

Kepala Seksi Pelayanan Kebersihan Dinas Permukiman, Penataan Ruang, dan Kebersihan (Dispertasih) Kab. Bandung, Yana Yuniana mengungkapkan, TPS ditargetkan dapat dibangun di areal bekas penampungan (polder) banjir seluas 3.000 meter persegi di Kec. Baleendah tahun depan. TPS tersebut akan menampung sampah dari Kec. Baleendah dan Kec. Dayeuhkolot. Pejabat Kelurahan Baleendah telah menyetujui pembangunan TPS di atas lahan milik Pemkab Bandung itu. Namun izin dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kab. Bandung belum turun.

"Kami masih berupaya mendapatkan izin upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan upaya kelola lingkungan (UKL). Selain itu, masyarakat pun belum sepenuhnya setuju," katanya. (A-192/A-165)***

Read More

Hasil Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua

Berikut ini adalah hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010 di wilayah Kecamatan Soreang oleh Desk Pilkada Kecamatan Soreang :

Pasangan Dadang-Deden : 20.636 Suara atau 46.22% dari Suara Sah
Pasangan Ridho-Darus : 24.015 Suara atau 53.78% dari Suara Sah

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebesar 44.651 atau 65.91% dari Total DPT 70.004

Klik Gambar untuk diperbesar.

Read More

Warga Pilih Bupati Bandung Hari Ini

SOREANG, TRIBUN - Sebanyak 2.129.902 pemilih akan memilih satu di antara pasangan nomor 7 Dadang Nasser-Deden R Rumaji atau pasangan nomor 8 Ridho Budiman-Dadang Rusdiana untuk menjadi bupati dan wakil bupati Bandung, Minggu (31/10) hari ini.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bandung, Atip Tartiana, menyatakan, pihaknya sudah siap.

"Pencoblosan mulai pukul 07.00 hingga 13.00. Setelah itu, penghitungan akan dilakukan sejak pukul 13.00 hingga selesai. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar," ujarnya kepada Tribun.

Pasangan Dadang Nasser-Dede Rumaji dan Ridho Budiman-Dadang Rusdiana melaju ke putaran kedua setelah menyisihkan enam pasangan lainnya pada pemilukada putaran pertama. (guy)

Read More

Desk Pemilukada Imbau Warga Gunakan Hak Pilih

SOREANG, (PRLM).- Desk Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Pemkab Bandung mengimbau warga untuk menjaga dan memelihara kondisi tertib dan aman menjelang Pemilukada pada Minggu (31/10) ini. Desk Pilkada mengaku telah berbuat optimal untuk mensukseskan Pemilukada putaran dua seperti dengan menggelar sosialisasi.

“Pasal 7 Permendagri No. 9 Tahun 2005 Desk Pemilukada dibentuk oleh Bupati dengan ketua Sekda dan anggotanya unsur Pemkab Bandung, Polres Bandung, dan Kejaksaan Negeri,” kata Asisten Pemerintahan, Yudhi Haryanto, S.H., di ruang kerjanya, Jumat (29/10).

Menurut Yudhi, Des Pemilukada telah mengambil langkah-langkah dan antisipasi kondisi politik, keamanan dan memberikan fasilitasi Pemilukada putaran dua. “Kami membantu sosialisasi pelaksanaan Pemilukada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya,” katanya.

Deks Pilkada Kab. Bandung berharap agar partisipasi masyarakat bisa meningkat pada pencoblosan, Minggu (31/10), karena pada putaran satu partisipasi politik baru sekitar 65 persen. “Kami mengimbau agar warga datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lingkungannya masing-masing karena satu suara menentukan masa depan Kab. Bandung,” katanya.

Sementara itu, Wabup Bandung, H. Yadi Srimulyadi, mengingatkan masyarakat akan bahaya politik uang (money politic) pada masa tenang sampai Sabtu (30/10) dan menjelang hari pencoblosan. “Hal ini terindikasi dari banyaknya laporan mengenai rencana serangan fajar pada H-2. Ini diperkuat dengan keluar masuknya truk-truk besar yang menurunkan muatan beras, mie, hingga berbagai macam sembako di desa-desa pedalaman,” katanya.

Tak hanya itu, Yadi juga menemukan adanya kejanggalan dalam pencairan dana APBD baru-baru ini. Pasalnya, APBD perubahan baru disahkan dan belum selesai dievaluasi Pemprov Jabar. ''Anehnya, pencairan dana APBD Perubahan sudah dilakukan yang seharusnya dilakukan pada November mendatang,” ujarnya. (A-71/das)***

Read More