Setiap kecamatan di Kab. Bandung harus membentuk pos pelayanan teknologi desa. Fungsinya adalah untuk mengadopsi teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan potensi ekonomi desa sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.
Demikian dikatakan oleh Kabid Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Bandung Ningning Hendasah kepada "PR", beberapa waktu lalu.
"Teknologi tepat guna ini bisa di segala bidang, seperti mekanis, pertanian, perdagangan, dan teknologi lain yang bisa menunjang manfaat dan efisiensi kerja," ucap Ningning.
Program ini rencananya akan dicanangkan mulai Juli 2010 di Kab. Bandung. "Hingga saat ini, kami belum menjalankan program semacam ini. Padahal, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.
Tahun lalu, pencetusan program ini baru dilakukan sebatas sosialisasi dan pembentukan ide untuk masing-masing kecamatan. Hal tersebut disebabkan kebutuhan teknologi di setiap daerah berbeda, tergantung dari potensi dan target yang ingin dicapai.
Akan tetapi, dana yang disediakan dari APBD Kab. Bandung tahun ini untuk penyelenggaraan program ini baru sebesar Rp 30 juta. "Pencanangan tahun ini akan diikuti oleh pembentukan organisasi. Karena untuk menjalani program ini, perlu ada struktur yang jelas," kata Ningning. (A-175)***
0 komentar:
Posting Komentar