Hasil Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua

Berikut ini adalah hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010 di wilayah Kecamatan Soreang oleh Desk Pilkada Kecamatan Soreang :

Pasangan Dadang-Deden : 20.636 Suara atau 46.22% dari Suara Sah
Pasangan Ridho-Darus : 24.015 Suara atau 53.78% dari Suara Sah

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebesar 44.651 atau 65.91% dari Total DPT 70.004

Klik Gambar untuk diperbesar.

Read More

Warga Pilih Bupati Bandung Hari Ini

SOREANG, TRIBUN - Sebanyak 2.129.902 pemilih akan memilih satu di antara pasangan nomor 7 Dadang Nasser-Deden R Rumaji atau pasangan nomor 8 Ridho Budiman-Dadang Rusdiana untuk menjadi bupati dan wakil bupati Bandung, Minggu (31/10) hari ini.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bandung, Atip Tartiana, menyatakan, pihaknya sudah siap.

"Pencoblosan mulai pukul 07.00 hingga 13.00. Setelah itu, penghitungan akan dilakukan sejak pukul 13.00 hingga selesai. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar," ujarnya kepada Tribun.

Pasangan Dadang Nasser-Dede Rumaji dan Ridho Budiman-Dadang Rusdiana melaju ke putaran kedua setelah menyisihkan enam pasangan lainnya pada pemilukada putaran pertama. (guy)

Read More

Desk Pemilukada Imbau Warga Gunakan Hak Pilih

SOREANG, (PRLM).- Desk Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Pemkab Bandung mengimbau warga untuk menjaga dan memelihara kondisi tertib dan aman menjelang Pemilukada pada Minggu (31/10) ini. Desk Pilkada mengaku telah berbuat optimal untuk mensukseskan Pemilukada putaran dua seperti dengan menggelar sosialisasi.

“Pasal 7 Permendagri No. 9 Tahun 2005 Desk Pemilukada dibentuk oleh Bupati dengan ketua Sekda dan anggotanya unsur Pemkab Bandung, Polres Bandung, dan Kejaksaan Negeri,” kata Asisten Pemerintahan, Yudhi Haryanto, S.H., di ruang kerjanya, Jumat (29/10).

Menurut Yudhi, Des Pemilukada telah mengambil langkah-langkah dan antisipasi kondisi politik, keamanan dan memberikan fasilitasi Pemilukada putaran dua. “Kami membantu sosialisasi pelaksanaan Pemilukada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya,” katanya.

Deks Pilkada Kab. Bandung berharap agar partisipasi masyarakat bisa meningkat pada pencoblosan, Minggu (31/10), karena pada putaran satu partisipasi politik baru sekitar 65 persen. “Kami mengimbau agar warga datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lingkungannya masing-masing karena satu suara menentukan masa depan Kab. Bandung,” katanya.

Sementara itu, Wabup Bandung, H. Yadi Srimulyadi, mengingatkan masyarakat akan bahaya politik uang (money politic) pada masa tenang sampai Sabtu (30/10) dan menjelang hari pencoblosan. “Hal ini terindikasi dari banyaknya laporan mengenai rencana serangan fajar pada H-2. Ini diperkuat dengan keluar masuknya truk-truk besar yang menurunkan muatan beras, mie, hingga berbagai macam sembako di desa-desa pedalaman,” katanya.

Tak hanya itu, Yadi juga menemukan adanya kejanggalan dalam pencairan dana APBD baru-baru ini. Pasalnya, APBD perubahan baru disahkan dan belum selesai dievaluasi Pemprov Jabar. ''Anehnya, pencairan dana APBD Perubahan sudah dilakukan yang seharusnya dilakukan pada November mendatang,” ujarnya. (A-71/das)***

Read More

Sistem Pencairan Dana Gempa Berubah

SOREANG,(GM)-

Pencairan dana gempa tahap dua terlambat dibagikan kepada para korban gempa, karena adanya perubahan sistem pencairan dari pemerintah pusat. Perubahan sistem ini di antaranya untuk pencairan dana bantuan yang asalnya melalui Bank Jabar Banten (BJB) kini melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Asisten Ekomoni dan Kessos Pemkab Bandung, Juhana Atma Winata kepada "GM", Jumat (29/10), mengatakan, awalnya Pemkab Bandung memprediksi dana bantuan gempa tahap dua tersebut bisa diterima para pokmas sekitar pertengahan Oktober 2010. Namun, hal ini terpaksa tidak bisa dilakukan dan terlambat karena adanya perubahan sistem dalam pencairan.

Perubahan sistem ini, jelas Juhana, kalau pada pencairan tahap pertama, proposal pengajuan cukup ditandatangani Pemkab Bandung. Sedangkan pencairan dana bantuan tahap dua, proposal harus ditandatangani Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Jabar karena Kab. Bandung belum mempunyai BPBD.

"Makanya ketika proposal sudah beres, kita langsung mengajukan proposal tersebut ke BPBD Jabar. Proposal itu sudah kita serahkan beberapa waktu yang lalu," katanya.

Selain masalah tersebut, lanjut Juhana, adanya perubahan sistem pencairan dana ini karena pada putaran pertama, pokmas mencairkan dana gempa melalui Bank Jabar Banten. Namun untuk bantuan tahap dua, pencairannya berubah karena melalui Bank Rakyat Indonesia.

"Untuk tahap dua ini tidak melalui BJB lagi, tetapi melalui Bank BRI. Makanya para pokmas terpaksa membuat rekening lagi. Sekarang pokmas sedang membuka rekening BRI untuk pencairan dana gempa tersebut," katanya.

Meski pencairan terlambat karena perubahan sistem tersebut, lanjut Juhana, namun ia memastikan dana tersebut tidak akan lama lagi cair. "Kalau para pokmas sudah membuat rekening BRI, tentunya pencairan tidak akan lama," tegasnya.

Proposal sudah diserahkan

Juhana juga membantah kalau keterlambatan dana bantuan gempa ini karena keterlambatan dari Pemkab Bandung. Sebab, proposal tersebut sudah cukup lama diserahkan. "Apalagi untuk pencairan dana bantuan tahap dua ini, Pemkab Bandung hanya mengawasi pelaksanaannya. Sebab, dana tersebut disalurkan pemerintah pusat langsung ke rekening pokmas," jelasnya.

Selain itu, Juhana juga membantah kalau Pemkab Bandung mengendapkan dana tersebut agar memperoleh bunga bank dan digunakan untuk kampanye salah satu pasangan. "Sekali lagi hal tersebut tidak benar karena kita tidak memegang uang tersebut," ujarnya.

Dalam pencairan tersebut, katanya, tidak boleh ada pemotongan dengan alasan apa pun seperti untuk dana operasional. Sebab untuk dana operasional, sudah ada bantuannya terpisah. "Untuk operasional 'kan ada dana lagi, kenapa harus motong uang bantuan untuk masyarakat," tegasnya sambil menambahkan, kalau ada yang melakukan pemotongan bisa terjerat hukum.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Bandung akan mengusahakan bantuan tahap dua untuk korban bencana gempa bisa dibagikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2010. untuk pencairan dana bantu tahap 2 ini, Pemkab Bandung sudah melakukan momerandum of understanding (MoU) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (27/8). Dalam MoU juga pihaknya meminta pencairan dana tersebut seluruhnya dan tidak menggunakan tahapan lagi. (B.97)**

Read More

Bantuan bagi Korban Angin Puting Beliung Tunggu SK Bupati

SOREANG,(GM)-

Pemkab Bandung akan secepatnya memberikan bantuan kepada para korban bencana puting beliung yang melanda Desa/Kec. Cangkuang, Kab. Bandung, Kamis (28/10) maupun di Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Senin (25/10). Kini Pemkab Bandung masih melakukan berbagai proses karena dana stimulan yang diambil untuk bantuan berasal dari dana tak terduga.

Asisten Ekonomi dan Kesos Pemkab Bandung, Juhana Atma Winata kepada "GM" mengatakan, korban bencana seperti angin puting beliung yang melanda Kec. Kutawaringin dan Kec. Cangkuang, akan dibantu Pemkab Bandung. Namun untuk bantuan tersebut, Pemkab Bandung tidak bisa langsung mencairkan karena harus ada prosedur yang ditempuh.

"Untuk bantuan ini, kita tidak bisa langsung karena harus melakukan berbagai langkah, seperti pendataan dan lainnya. Terlebih dana yang digunakan untuk bantuan tersebut berasal dari dana tidak terduga hingga harus ada SK bupati," katanya.

Meski harus menempuh berbagai prosedur, lanjut Juhana, Pemkab Bandung tetap berusaha secepatnya membantu para korban. "Kita akan secepatnya memberikan bantuan tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan cair, sebab rencananya SK bupati untuk bantuan di Kutawaringin dan Cangkuang akan dibarengkan," ujarnya sambil menambahkan, pendanaan juga perlu dilakukan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, angin puting beliung menerjang Desa/Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Kamis (28/10) pukul 14.00 WIB. Akibat peristiwa tersebut 22 unit rumah rusak parah dan rusak ringan.

Angin puting beliung ini menerjang Desa/kec. Cangkuang selama lima menit. "Kejadiannya sangat cepat, kurang dari lima menit angin sudah tidak ada lagi," kata Muhtaram (56), salah seorang warga sambil menambahkan, istrinya Nayah yang tengah menggoreng kurupuk tertimpa genting dan mengalami luka di bagian kepala.

Sementara angin puting beliung yang melanda Desa Sukamulya, Kec. Kutawaringin, terjadi Senin (25/10) pukul 13.30 WIB. Dalam peristiwa tersebut, 25 rumah rusak parah dan rusak ringan. Meski terkena puting beliung, namun warga tidak mengungsi karena mereka langsung membenahi rumahnya. (B.97)**

Read More

Pemkab Bentuk Desk Pemilukada

SOREANG,(GM)-

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dan menginventarisasi permasalahan terkait pelaksanaan Pemilukada Kab. Bandung, Pemkab Bandung membentuk Desk Pemilukada. Pembentukan Desk Pemilukada ini berdasarkan Pasal 7, Permendagri No. 9/2005 tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Asisten Pemerintahan Pemkab Bandung, Yudhi Haryanto kepada "GM", Jumat (29/10) mengatakan, pembentukan Desk Pemilukada berdasarkan Pasal 7 Permendagri No. 9/2005. Desk Pemilukada Kabupaten dibentuk Bupati yang diketuai Sekretaris Daerah.

Sementara anggotanya terdiri atas unsur pemerintah daerah kabupaten, kepolisian resort daerah kabupaten, dan kejaksaan negeri.

Tugas Desk Pemilukada, lanjut Yudhi, di antaranya memantau pelaksanaan Pemilukada Kab. Bandung, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan pemilukada, memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan pemilukada, dan menyampaikan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan pemilukada.

Dalam Pemilukada Kab. Bandung, ia mengatakan, Desk Pemilukada melakukan berbagai kegiatan, seperti memfasilitasi penyediaan anggaran untuk kegiatan pemilukada, memfasilitasi bantuan personel, menyampaikan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), memfasilitasi penetapan lokasi kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye.

"Kita memfasilitasi pengganggaran untuk kegiatan KPU Kab. Bandung, Panwaslu Kab. Bandung, dan pengamanan pemilu. Sedangkan untuk bantuan lainnya di antaranya menfasilitasi sekretariat PPK maupun untuk Panwas Kab. Bandung dan kecamatan," katanya.

Menurut Yudhi, dukungan pemerintah dalam pelaksanaan Pemilukada Kab. Bandung, diatur juga dalam Permendagri No. 9/2005 Pasal 5.

Dalam Permendagri ini disebutkan, pemerintah harus membantu meningkatkan partisipasi masyatakat agar menggunakan hak piliknya dan membantu mengatasi hal-hal teknis penyelenggaran pemilukada.

"Pemerintah juga harus menjaga dan memelihara kondisi masyarakat agar pemilukada kondusif, aman, dan tertib.

Pihaknya membantah kalau pembentukan Desk Pemilukada ini salah satu bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Ia juga membantah kalau keterlibatan PNS palam Pemilukada untuk memengaruhi masyarakat agar mencoblos salah satu pasangan calon.

"Tidak mungkin kita memengaruhi masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon. Sebab sesuai Surat Edaran Menteri Aparatur Megara No. 7/2009, PNS harus netral," katanya. (B.97)**

Read More

CAIRKAN BANSOS DAN HIBAH SETELAH PEMILUKADA

SOREANG, (PR).-
Meski anggaran bantuan sosial (bansos) dan hibah sudah disahkan DPRD Kab. Bandung pada Senin (25/10) lalu, Pemkab Bandung diminta tidak segera mencairkannya. Selain APBD Perubahan (APBD-P) Kab. Bandung masih dievaluasi Pemprov Jabar, penundaan pencairan tersebut untuk menghindari pemanfaatan dana bansos dan hibah bagi kepentingan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) tahap dua pada Minggu (31/10).

"Bupati maupun Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tidak boleh mencairkan dana bansos maupun hibah menjelang pemilukada putaran dua. Apalagi APBD Perubahan masih dievaluasi Pemprov Jabar setelah disahkan DPRD Kab. Bandung," kata anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab. Bandung, Gun Gun Gunawan, di ruang kerjanya, Jumat (29/10).

Diberitakan sebelumnya, DPRD Kab. Bandung menyetujui kenaikan anggaran hibah pada APBD-P dari Rp 62,64 miliar menjadi Rp 67,499 miliar atau naik Rp 4,854 miliar. Sementara, bantuan sosial naik Rp 6,658 miliar dari Rp 37,92 miliar menjadi Rp 44,58 miliar.

Gun Gun memperkirakan evaluasi APBD-P berlangsung paling cepat seminggu. "Koreksi-koreksi dari Pemprov Jabar akan kita lihat dan dibahas lagi. Setelah pembahasan selesai baru SKPD bisa melakukan proses administrasi untuk pencairan anggaran," katanya.

Surat Edaran Mendagri

Sementara itu, Direktur Sarekat Bandung, Mokhamad Ikhsan mengatakan, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 270/214/SJ tertanggal 25 Januari 2010, pemerintah daerah tidak diperbolehkan memanfaatkan APBD untuk membiayai program atau kegiatan yang diperkirakan atau diduga dapat menguntungkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tertentu.

Surat edaran itu juga menekankan pendanaan penyelenggaraan pemilukada melalui APBD hanya diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan terkait proses pelaksanaan pemilihan umum, pengawasan dan dukungan monitoring serta stabilitas keamanan.

Menurut Ikhsan, dana bansos maupun hibah dalam APBD tidak boleh terbuang sia-sia untuk kepentingan kelompok bukan untuk kepentingan masyarakat Kab. Bandung. "Kita harus mengawasi penyaluran bantuan sosial ini," katanya. (A-71)***

Read More

Jalan Tembus di Bojongsereh

SOREANG, (PR).-
Untuk memutus mata rantai kemacetan lalu lintas di sekitar Pasar dan Terminal Banjaran, Pemkab Bandung mendapatkan bantuan Rp 2,4 miliar dari Pemprov Jabar untuk membuat jalan tembus di daerah Bojongsereh, Pameungpeuk. Jalan sepanjang 550 meter itu akan terhubung dengan jalan lingkar Banjaran dari Desa Kamasan-Tanjungsari-Pameungpeuk.

"Bantuan anggaran Rp 2,4 miliar itu digunakan untuk perataan dan membangun kirmir di sebelah kanan dan kiri jalan," kata Kepala Dinas Bina Marga Kab. Bandung H. Sofyan Sulaeman, di Bale Sawala Soreang, Selasa (26/10).

Sofyan mengatakan, jalan tembus Bojongsereh tersebut masih belum bisa beroperasi meski sudah ada anggaran untuk pembetonan jalan. "Jalan itu melalui Sungai Citalugtug, sehingga kita harus membangun jembatan. Dari perhitungan tahun 2008 lalu, pembangunan jalan tembus itu membutuhkan anggaran Rp 8 miliar," tuturnya.

Selain itu, Pemkab Bandung juga berencana memperlebar Jalan Lingkar Banjaran dari Desa Kamasan menuju Pameungpeuk dari empat meter menjadi tujuh meter. "Dengan adanya Jalan Lingkar Banjaran, para pengguna jalan bisa menghindari kemacetan yang biasa terjadi di sekitar Pasar dan Terminal Banjaran," ujarnya.

Jalan lingkar lain yang akan dibangun adalah jalan lingkar Majalaya yang menghubungkan Desa Biru dengan Solokanjeruk. "Kalau ujung Jalan Lingkar Majalaya di Solokanjeruk sekarang ini sudah dibangun, sehingga tinggal membangun jalan baru di Desa Biru," ucapnya.

Selain itu, Pemkab Bandung juga mengusulkan pembangunan jalan baru dari Stadion Si Jalak Harupat menuju Katapang dan Baleendah. Üjung jalan Si Jalak Harupat, Katapang, dan Baleendah berada di dekat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Al Ma’soem di Kulalet atau dekat Rumah susun Kulalet," katanya.

Pembangunan jalan baru itu diharapkan mempercepat waktu tempuh warga dari Kec. Kutawaringin, Soreang, dan Katapang apabila ingin menuju ke Baleendah, Ciparay, dan Majalaya. "Anggaran pembebasan lahan untuk jalan baru ini akan kami usulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk disetujui DPRD," tuturnya.

Disambut baik

Pelebaran Jalan Lingkar Banjaran sebagai alternatif menghindari kemacetan di jalan depan Pasar dan Terminal Banjaran tersebut disambut baik warga. "Namun, Jalan Lingkar Banjaran harus diperbaiki sebab jalannya sudah berlubang-lubang sehingga pengguna jalan enggan memakainya," ucap warga Kec. Cangkuang, Solihin.

Bahkan, Jalan Lingkar Banjaran tepatnya di Desa Kamasan saat ini sering tergenang banjir akibat meluapnya Sungai Cisangkuy. "Belum lagi dengan lebar jalan yang hanya empat meter dan berkelok-kelok sehingga pengguna jalan harus berhati-hati," ujarnya. (A-71)***

Read More

Kemenag Kab. Bandung Hanya Dapat Jatah 8 CPNS

SOREANG, (PR).-
Pada tahun 2010 ini, Kantor Kemenag Kab. Bandung hanya mendapatkan jatah calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak delapan orang, yaitu tiga CPNS untuk staf administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kutawaringin, seorang guru MAN Majalaya, dan empat tenaga administrasi.

"Pada tahun ini CPNS untuk Kab. Bandung hanya sedikit, " kata Kepala Kemenag Kab. Bandung H. Cecep Kosasih, Selasa (26/10). Pendaftaran penerimaan CPNS itu akan dibuka mulai 25 Oktober sampai 3 November

Sementara itu, Kasubag Kepegawaian Kanwil Kemenag Jabar H. Maman Suherman, di ruang kerjanya mengatakan, Kanwil Kemenag Jabar mendapat kuota penerimaan CPNS sebanyak 257 orang. "Kuota berupa tenaga administrasi sebanyak 175 orang dan tenaga fungsional guru 82 orang itu kami sebar ke 26 kantor kemenag kabupaten/kota," katanya.

Pendaftaran CPNS tahun ini dilakukan secara online, melalui situs www.cpns.kemenag.go.id. "Setelah mendaftar secara online, kemudian akan dicetak untuk ditempelkan dalam berkas lamaran CPNS. Berkas persyaratan CPNS dikirimkan ke kotak pos kantor kemenag kabupaten/kota," katanya.

Para peminat formasi CPNS di lingkungan kemenag, kata Maman, boleh mendaftar di daerah lain asalkan masih dalam satu provinsi. "Misalnya, Kab. Subang tahun ini memperoleh kuota CPNS terbanyak, yaitu 29 orang. Jadi bisa saja warga Kab. Bandung mendaftar ke Kemenag Kab. Subang dan ikut tes di sana," katanya.

Seleksi tertulis

Setelah berkas persyaratan diterima kantor kemenag kabupaten/kota, kemudian akan dilakukan seleksi administrasi. "Peminat yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti seleksi tertulis pada 25 November mendatang. Soal-soal tes tertulis dari Kemenag pusat," ucapnya.

Kantor kemenag yang menerima jatah CPNS cukup banyak tahun ini adalah Kemenag Kota Bandung (18 orang), Kemenag Kab. Bandung Barat (13 orang), Kemenag Kuningan (20 orang), dan Kemenag Majalengka (19 orang). "Sedangkan delapan kota, kecuali Kota Bandung, masing-masing mendapatkan formasi empat CPNS, yakni Kota Depok, Cirebon, Cimahi, Banjar, Bekasi, Bogor, Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya," tuturnya. (A-71)***

Penulis:

Back

Read More

Rapor Merah Kinerja Pemkab

SOREANG, (PR).-

Tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) memberi rapor merah untuk kinerja Pemkab Bandung periode 2005-2010 yang akan segera berakhir. Dari delapan isu yang diteliti untuk mewakili delapan misi pemkab, nilai rata-ratanya hanya 4,4. Rapor merah ini diharapkan menjadi cermin bagi pemkab, terutama pada era kepemimpinan baru nanti, agar memperbaiki kinerja dan tak mengulangi kekeliruan serupa.

"Kalau kita menganggap semua berjalan baik-baik saja, justru itu akan menjadi preseden buruk. Kami bersuara sebagai bentuk partisipasi rakyat. Harapannya, akan ada perubahan kinerja pemerintah agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat," kata Sekjen Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK) Ramdan, Kamis (21/10), di Baleendah. Selain PSDK, terlibat juga Forum Diskusi Anggaran dan Baraya Bandung.

Delapan isu yang diteliti ketiga LSM itu mencakup isu pengelolaan tata negara yang baik, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, sosial keagamaan, budaya, lingkungan hidup, dan keamanan. Nilai terendah, yakni 3,5, diberikan untuk kinerja pemerintah dalam upayanya melawan kemiskinan. Satu-satunya nilai dengan tinta hitam, yakni 6, diberikan pada isu keamanan.

Ramdan menjelaskan, ada kesenjangan antara data yang dipunyai Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Bandung dan kenyataan di lapangan. Data BPS, misalnya, memaparkan beragam keberhasilan pemerintah, seperti kenaikan indeks prestasi manusia dari 72,4 pada 2005 menjadi 72,5 pada 2008.

Angka tersebut didukung oleh membaiknya komponen pendukung, seperti indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Angka kemiskinan juga diklaim turun, dari 421.684 jiwa (2006) menjadi 310.986 jiwa pada tahun ini. "IPM memang naik, tetapi 24 dari 31 kecamatan, berada di bawah rata-rata. Ini membuktikan kesenjangan luar biasa," ucapnya.

Di bidang pendidikan, misalnya, meski indeks disebutkan terus naik, pada kenyataannya peningkatan mutu belum terjadi. Anggaran yang besar terkuras untuk urusan paling dasar, yakni infrastruktur. Peningkatan kualitas belum banyak diusahakan. (A-165)***

Read More

Pemda Bantu Perbaikan Rumah

SOREANG, (PR).-

Sebanyak 740 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 75 desa di 17 kecamatan memperoleh bantuan dana perbaikan rumah Rp 2,2 miliar dari APBD Kab. Bandung. Setiap rumah memperoleh Rp 3 juta.

Penyerahan bantuan dilakukan Bupati Bandung H. Obar Sobarna di sela-sela acara sosialisasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu di Gedung Dewi Sartika, Kamis (21/10). "Jumlah RTLH yang memperolah bantuan dana perbaikan rumah dari Pemkab Bandung sejak tahun 2006 lalu tercatat 3.674 unit," kata Obar.

Dia berharap, perbaikan rumah itu bisa berdampak langsung terhadap peningkatan kesehatan dan kenyamanan para penghuninya. "Perbaikan perumahan tidak layak huni merupakan pendekatan pembangunan lingkungan permukiman yang berbasis komunitas. Perbaikan dilaksanakan masyarakat melalui Tim Pelaksana Masyarakat (TPM)," katanya.

Air bersih desa

Selain membuka acara sosialisasi pembangunan perumahan, Obar juga menampung permasalahan pengelolaan air bersih dari 130 kelompok pengelola prasarana air bersih desa, di Wisma Palapa Sukajadi, Soreang.

"Keberadaan kelompok pengelola prasarana air bersih desa sangat dirasakan masyarakat yang selama ini belum menikmati air bersih dari PDAM Tirta Raharja. Mudah-mudahan dengan adanya pembinaan ini para kelompok pengelola prasarana air bersih desa bisa meningkatkan kualitas pelayanannya," kata Obar.

Jumlah desa yang telah memiliki prasarana air bersih sebanyak 201 desa. Untuk itu, Pemkab Bandung berkewajiban membantu upaya peningkatan kualitas airnya. (A-71)***

Read More

MOKA PROV JABAR 2010 DARI SOREANG

Pasanggiri Mojang dan Jajaka Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 alhamdulilah Kabupaten Bandung dapat mengirimkan utusannya yang berasal dari Kecamatan Soreang untuk Mojang dan dari Kecamatan Dayeuhkolot untuk Jajaka nya.

Semoga saja pada saatnya nanti kami yang lulus seleksi di tingkat kabupaten dapat lolos juga di tingkat provinsi, demikian di ungkapkan ANGGUN dan HAFIZ berharap dengan penuh semangat untuk dapat meraih posisi terbaik.

Untuk hal itu perlu dukungan dan suport dari semua lapisan masyarakat di Kabupaten Bandung sebagaimana di ungkapkan Bapak Bupati Bandung H. Obar Sobarna,S.Ip di sela-sela membuka acara walking day yang diikuti oleh para pejabat dan unsur masyarakat dari seluruh kecamatan.

Bentuk partisipasi dukungan untuk Moka ( mojang dan jajaka ) tidaklah rumit, Bapak Bupati hanya memohon berpartisipasi melalui SMS ke 9333 seperti format sms berikut :

KETIK : MOJA (SPASI) KAB.BANDUNG KIRIM KE ; 9333 UNTUK MOJANG dan

KETIK : JAKA (SPASI) KAB.BANDUNG KIRIM KE ; 9333 UNTUK JAJAKA

Neda pidu'a sareng dukungan ( anggun / hafiz )

Read More