Bandung Kembali Normal

SOREANG, (PR).-

Memasuki hari kedua libur panjang akhir pekan, Sabtu (29/5), arus lalu lintas di Kota Bandung berangsur normal. Namun, di beberapa titik, antrean kendaraan masih terlihat. Hal ini terjadi pula di ruas jalan yang menuju ke objek wisata di kawasan Ciwidey, Kab. Bandung. Meningkatnya jumlah pengunjung membuat kemacetan di kawasan tersebut tidak bisa dihindari.

Menurut pemantauan "PR" di Kota Bandung, kepadatan lalu lintas masih terjadi di beberapa titik seperti Jln. Cihampelas, Jln. Setiabudhi, Jln. Siliwangi, dan Jln. Cipaganti. Antrean kendaraan di kawasan tersebut mencapai dua kilometer.

Sementara itu, lalu lintas di Jln. Dago, Jln. Riau, Jln. Gatot Subroto, Jln. BKR, Jln. Soekarno-Hatta, Jln. Merdeka, Jln. Asia Afrika, dan Jln. Kiaracondong sudah mulai normal. Di titik-titik tersebut tidak lagi terlihat antrean kendaraan seperti yang terjadi pada Jumat (28/5).

Anton Supriatna (27) salah seorang pengendara sepeda motor menuturkan, sejak dari Jln. Ahmad Yani hingga Jln. Riau arus lalu lintas normal, antrean kendaraan hanya terjadi di perempatan Jln. Riau-Jln. Banda. "Tadi sih di Jln. Cihampelas sempat kejebak macet," katanya.

Berbeda dengan Anton, Fernando (37) salah seorang pengemudi asal Jakarta mengatakan, Jln. Setiabudhi hingga Jln. Cihampelas macet total, kemacetan terjadi sejak Jln. Setiabudhi atas dari arah Gegerkalong hingga pertigaan Jln. Cihampelas-Jln. Ciumbuleuit. "Di mana-mana macet Mas, kalau begini terus liburan bareng keluarga jadi terganggu," ucapnya.

Sementara itu, tempat-tempat wisata di kawasan Ciwidey, Kab. Bandung masih dibanjiri pengunjung pada Sabtu (29/5). Peningkatan paling signifikan terjadi di Pemandian Air Panas Cimanggu, Kawah Putih, dan Situ Patengan. Di tiga objek tersebut, peningkatan jumlah pengunjung bahkan lebih besar daripada sehari sebelumnya.

Menurut data dari pengelola Cimanggu, jumlah pengunjung pemandian air panas itu mencapai dua ratus orang, meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan hari biasa, yakni di bawah seratus orang.

Peningkatan ini juga ditemukan di objek wisata Kawah Putih. Di tempat wisata itu, jumlah pengunjung bahkan meningkat empat kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Menurut catatan petugas lapangan, jumlah pengunjung pada libur akhir pekan ini sekitar 800 orang, dibandingkan dengan hari biasa hanya sekitar 200 orang.

Sementara itu, peningkatan pengunjung di Situ Patengan juga meningkat hampir seratus persen.

Meski terjadi lonjakan jumlah pengunjung yang cukup besar, pengelola ketiga objek wisata tersebut tidak menggelar acara khusus untuk menyambut para pengunjung pada libur panjang akhir pekan ini.

Menurut Pengelola Pemandian Air Panas Cimanggu, Benny Kuswandi, ketika dihubungi melalui telefon selulernya, Sabtu (29/5), pihaknya pernah merencanakan pergelaran kesenian Sunda tetapi sampai saat ini belum terlaksana.

"Ini akan menjadi agenda kami ke depan," ucapnya. Dia mengatakan, kegiatan itu memang perlu dilakukan untuk menarik wisatawan lebih banyak lagi.

Hal serupa ditemui di objek wisata Kawah Putih dan Situ Patengan. Minimnya areal di kedua tempat wisata tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan. "Nanti malah bisa mengganggu aktivitas pengunjung," kata petugas lapangan Kawah Putih, Bakhrudin.

Di sisi lain, padatnya wisatawan yang berniat mengunjungi kawasan wisata Ciwidey membuat arus kendaraan pribadi, bus pariwisata, dan sepeda motor terus melintasi Jln. Ciwidey-Patengan. Sebagian besar kendaraan itu datang dari Jakarta dan Bandung, bahkan ada yang dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Akibatnya, kemacetan di ruas jalan menuju kawasan wisata tersebut tidak dapat dihindari. (CA-04/CA-01/A-178)***

Read More

Penderita HIV-AIDS Meningkat

SOREANG, (PR).-

Jumlah penderita HIV-AIDS di wilayah Kab. Bandung cenderung terus meningkat sehingga perlu penanganan lebih serius. Pada 2008, jumlah penderita HIV-AIDS di Kab. Bandung tercatat sebanyak 62 orang, sedangkan pada akhir 2009 bertambah menjadi 99 orang.

"Data tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kab. Bandung bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab. Bandung, dr. H. Achmad Kustijadi, M.Epid., ketika dihubungi "PR", Kamis (27/5).

Menurut dia, dari 62 penderita HIV-AIDS di Kab. Bandung pada 2008, sebanyak 44 penderita di antaranya laki-laki. "Sementar pada 2009, dari 99 penderita, sebanyak 51 orang di antaranya laki-laki. Yang lebih mengkhawatirkan, sudah ada delapan anak yang tertular karena ibunya menderita HIV-AIDS," katanya.

Untuk mengantisipasi kecenderungan meningkatnya penderita HIV-AIDS, kata Achmad Kustijadi, Dinas Kesehatan Kab. Bandung terus berupaya melakukan promosi, pencegahan, ataupun pengobatan. "Meski begitu, harus ada sinergi yang kuat dalam penanganan HIV-AIDS antara pemerintah, lembaga swasta, tokoh masyarakat, dan warga sendiri," katanya.

Sejumlah rapat koordinasi dengan puskesmas, lintas sektor, dan LSM juga digelar secara rutin untuk pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS. "Kami juga melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk menyadarkan dan menghindarkan remaja dari ancaman HIV-AIDS," katanya.

Perlu RS khusus

Untuk menangani para penderita HIV-AIDS tersebut, Komisi D DPRD Kab. Bandung menyarankan agar ada rumah sakit umum daerah (RSUD) di Kab. Bandung yang membuka poliklinik khusus bagi penderita HIV-AIDS. Langkah seperti itu, kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kab. Bandung, sudah dilakukan di RSUD Wangaya, Denpasar, Bali.

"Rumah Sakit Wangaya sudah menyediakan poliklinik khusus bagi penderita HIV- AIDS. Pasien yang berobat tidak perlu mendaftar, tetapi langsung dilayani karena masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap penderita HIV-AIDS," kata Afendi.

Rumah sakit itu juga tidak menempatkan pasien HIV-AIDS pada ruang rawat inap khusus. "Pasien HIV-AIDS dan pasien lainnya mendapat perlakuan yang sama. Kalau ada pembedaan ruangan, justru akan membuat mental penderita HIV-AIDS semakin tertekanan," katanya. (A-71)***

Read More

Rata-rata 50 Pengendara Motor Ditilang per Hari

SOREANG, (PR).-

Kesadaran para pengendara sepeda motor menggunakan pelindung kepala berstandar nasional masih rendah. Dalam sehari, anggota Kepolisian Resort (Polres) Bandung rata-rata menindaklanjuti 50 kasus pelanggaran pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan pelindung kepala atau helm ber-SNI (Standar Nasional Indonesia).

Demikian dikemukakan Kasatlantas Polres Bandung Ajun Komisaris Edwin Affandi kepada "PR", di Mapolres Bandung, Jumat (28/5). Ia mengakui, hingga saat ini kesadaran masyarakat untuk menggunakan helm SNI masih terbilang rendah. "Untuk aplikasi UU No. 12/2009 tentang Penggunaan Helm SNI, masih banyak masyarakat yang belum tahu, mengerti, dan memahaminya. Sebagian hanya baru tahu, tetapi belum memahaminya," kata Edwin.

Jumlah pelanggaran pemakaian helm tersebut, kata dia, semakin meningkat terutama pada akhir pekan. "Operasi lalu lintas tidak difokuskan pada kelengkapan helm saja, melainkan pada kelengkapan surat-surat kendaraan," ucap Edwin.

Padahal, penggunaan helm bisa meminimalkan dampak bagi pengendaran sepeda motor ketika terjadi kecelakaan. Penggunaan helm SNI, selain merupakan langkah antisipatif, juga menimbulkan perasaan aman serta nyaman kepada pengendara.

Edwin mengatakan, jika warga sudah memahami dan mengerti peraturan berlalu lintas, ketertiban lalu lintas bisa dicapai. "Pengendara yang tidak menggunakan helm, bukan penyebab kecelakaan di jalan. Tetapi kelalaian dalam penggunaan helm akan memperbesar dampak kecelakaan. Pengguna jalan yang mengalami kecelakaan dan tidak menggunakan helm, akan mendapat luka yang lebih fatal pada bagian kepala," katanya.

Untuk itu, Edwin mengimbau agar pengendara sepeda motor lebih mengutamakan penggunaan helm dengan klasifikasi SNI, dan menyalakan lampu depan. Pengendaran juga harus memperhatikan etika berlalu lintas serta mengutamakan dan memprioritaskan para penyeberang jalan.

Menurut Edwin, angka kecelakaan lalu lintas saat ini cukup tinggi, termasuk kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor. Pengguna sepeda motor juga menjadi salah satu penyebab kemacetan di jalan, karena tidak tertib berlalu lintas.

"Sebagai sanksi, kami langsung melakukan tilang kepada pengendara yang tidak menggunakan helm. Untuk langkah antisipatif, kami juga gencar melakukan sosialisasi mulai dari jalan, hingga mendatangi sekolah-sekolah," kata Edwin. (A-175)***

Read More

Minim, Dana Pengembangan Wisata Perdesaan di Kab. Bandung

Sabtu, 29/05/2010 - 02:15

SOREANG, (PRLM).- Dana pengembangan pariwisata untuk empat kecamatan yang diproyeksikan bisa menjadi kawasan wisata perdesaan di Kab. Bandung, dinilai minim. Untuk empat kecamatan tersebut, anggaran pengembangan pariwisata yang dialokasikan dalam APBD tahun 2010 hanya Rp 100 juta.

Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata (Dispopar) Kab. Bandung Dicky Anugrah, Jumat (28/5) mengatakan, dana tersebut digunakan untuk mengembangkan wisata perdesaan sehingga bisa menjadi objek wisata alternatif.

”Selama ini, objek wisata di Kab. Bandung hanya berkutat pada pariwisata Bandung selatan, seperti Situ Cileunca, Kawah Putih, dan beberapa agroekowisata. Padahal, kultur masyarakat dan potensi yang dimiliki beberapa desa di Kab. Bandung, juga bisa dijadikan objek wisata,” ucap Dicky.

Menurut dia, dana pengembangan wisata desa sangat minim. ”Namun, karena tahun ini baru permulaan, kami akan berusaha melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat, sedangkan untuk infrastruktur akan dikembangkan kemudian,” ujarnya.

Pendidikan terhadap calon pemandu wisata akan mendapatkan perhatian khusus. ”Tidak ada yang mengenal suatu desa kecuali warganya sendiri. Sayangnya, potensi itu tidak diikuti kemampuan bahasa Inggris yang memadai, itu kesulitan terbesar,” katanya.

Untuk itu, lanjut Dicky, Dispopar akan bekerja sama dengan salah satu universitas di Bandung untuk mengatasi hal tersebut. ”Potensi wisata sudah menyatu dengan keseharian masyarakat,” ujarnya.

Desa wisata yang akan dikembangkan adalah Desa Alamendah dan Patengan (Kec. Rancabali), Desa Sugihmukti dan Cukanggenteng (Kec. Pasirjambu), Desa Panundaan dan Lebakmuncang (Kec. Ciwidey), dan Desa Lamajang (Kec. Pangalengan). Desa-desa itu memililki potensi alam, budaya, kerajinan khas, agrowisata, dan peternakan. (A-175/das)***

Read More

Terapi Ion Untuk Kesehatan Karyawan

Banyak cara dan jalan untuk bisa berbagi kesehatan dengan yang lain, salah satu di antaranya Kecamatan Soreang membuat program elektrolisa air / terapi ion sebagai langkah detoksifikasi racun tubuh karyawan / karyawati nya.

Alat yang di gunakan sebagai media detoks cukup sederhana dan mudah dimana hanya menggunakan dua keping lempengan plat baja dengan penyangga isolator dari bahan PVC kemudian di hubungkan pada tegangan arus DC 13,8 Volt lalu di rendam di dalam air / bak yang terbuat dari plastik yg sama-sama sebagai bahan isolator nya kemudian di tambahkan garam secukupnya hingga reaksi terlihat berproses mengeluarkan racun tubuh.

Kasi Pemerintahan soreang, Drs. Soni sebagai pasien pertamanya telah mencoba mendetoks dirinya sendiri dengan hasil yang cukup lumayan dimana racun tubuh seperti lemak dan sisa2 obat terlihat jelas di keluarkan melalui pori-pori kaki yang di rendamnya.

Dengan demikian keberadaan alat ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada karyawan dan karyawati kecamatan soreang, terutama rekan-rekan yang bertugas piket sambil istirahat dapat memanfaatkan untuk melepas lelah.

Read More

Usaha Mikro Menyerap 26,68 Persen Tenaga Kerja

SOREANG, (PR).-

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat berperan mengurangi tingkat pengangguran di Kab. Bandung. Sejumlah UMKM di daerah ini dapat menyerap sedikitnya 50.000 tenaga kerja atau 26,68 persen dari jumlah pengangguran di Kab. Bandung tahun lalu, yakni 187.380 orang.

Kepala Bidang Pengembangan UMKM Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kab. Bandung, Dra. Etty Risnawati mengatakan, saat ini terdapat sedikitnya 5.378 kelompok UMKM di Kab. Bandung dengan jumlah karyawan bervariasi, dari 5 hingga 100 orang/unit usaha. "Itu belum termasuk usaha embrio mikro. Jika usaha itu ikut dihitung, jumlahnya mencapai puluhan ribu," katanya ketika ditemui di ruang kerjanya, di Kompleks Pemkab Bandung, Soreang, Senin (24/5).

Penyerapan tenaga kerja melalui UMKM ini dibuktikan perajin peci asal Kec. Pameungpeuk, Uep Yusuf Tajudinirwan (45). Sejak menggeluti usahanya pada 1980-an, dia mengaku telah menyerap tenaga kerja hingga seratus orang. Kini, produknya telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. "Bahkan, sampai ke Brunei Darussalam," katanya ketika dihubungi melalui telefon selulernya, Senin (24/5).

Hal yang sama dilakukan Yeni Yuningsih (48), pengusaha kue asal Soreang. Dia mengaku mempekerjakan 5-30 karyawan untuk mengembangkan usaha yang dikelolanya sejak tiga tahun lalu. "Kami terus melakukan inovasi agar dapat menghasilkan produk dan menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi," kata peraih penghargaan Food Ethnic se-Jawa Barat itu. (CA-01)***

Penulis:

Read More

9 Mobil Belum Dikembalikan

SOREANG, (PR).-

Tiga dari 56 mobil dinas milik Pemkab Bandung belum dikembalikan pensiunan pegawai pemkab. Sementara enam mobil dinas DPRD Kab. Bandung masih "dikuasai" mantan pimpinan dan anggota DPRD periode 2004-2009 sehingga harus diadakan pengambilan paksa.

"Sebelumnya ada 56 mobil dinas, tetapi 53 mobil di antaranya sudah dikembalikan," kata Kabag Aset Pemkab Bandung, Marlan, di ruang kerjanya, Senin (24/5), didampingi Kasubbag Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Kab. Bandung, H. Dana Karmana.

Tiga mobil yang belum dikembalikan tersebut berada di tangan pensiunan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab. Bandung dan pensiunan Dinas Bina Marga Kab. Bandung, tetapi akhirnya dibawa staf Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bandung Barat.

Mobil dinas lainnya masih "dikuasai" mantan Camat Cicalengka, M. Kurnia. "Pak Kurnia berjanji akan mengembalikan mobil dinasnya dua minggu lagi. Khusus mobil dinas yang dibawa ke Bandung Barat, harus ada koordinasi lebih dulu," katanya.

Sebanyak 56 mobil dinas tersebut semula di-dum (dilepas) kepada PNS dan anggota DPRD pada tahun 2008. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kesalahan mekanisme dalam pelepasan mobil tersebut, sehingga harus ditarik lagi oleh pemkab.

Mobil dinas pimpinan DPRD Kab. Bandung juga belum dikembalikan oleh H. Agus Yasmin (dua unit), serta H. Lily Suhaeli, H. Yuyus Yusran, dan H. Asep Qamusuddin, masing-masing satu unit. "Rencananya Pak Lily akan mengembalikan mobil dinas itu pada 4 Juni dan Pak Yuyus pada 5 Juni," ucapnya.

Sementara H. Asep Qamusuddin, menurut Marlan, mengaku mobil dinasnya diambil orang bernama Boyke. "Namun tidak jelas Boyke itu siapa. Sementara Pak Agus Yasmin belum jelas kesanggupannya mengembalikan mobil dinas," katanya.

Satu mobil dinas minibus L-300 berada di rumah mantan anggota DPRD Kab. Bandung, Achmad Mulyana. "Kalau mobil-mobil dinas itu belum juga dikembalikan, akan kami serahkan ke Satpol Pamong Praja untuk mengambilnya," katanya. (A-71)***

Read More

Sampah Dibiarkan di Tepi Jalan

SOREANG, (PR).-

Warga dan pengguna jalan yang melintas di Jln. Anggadiredja, Kec. Baleendah, mengeluhkan adanya dua gundukan sampah setinggi sekitar empat meter, tepat di pinggir lapangan Cigado, Kel./Kec. Baleendah.

Salah seorang warga RT 8 RW 18 Perumahan Graha Cigado yang berlokasi tepat di seberang gundukan sampah, M. Kusnadi (42), merasa terganggu oleh gundukan sampah itu. "Kalau habis hujan, baunya tercium sampai ke perumahan. Gundukan sampah yang berada dekat pintu masuk perumahan itu juga sangat mengganggu pemandangan," katanya ketika ditemui, Senin (24/5).

Kusnadi menuturkan, biasanya sampah yang berada di lahan perseorangan tersebut diangkut petugas kebersihan setiap Sabtu. "Namun sejak Sabtu kemarin tidak ada yang mengangkut, malah dibiarkan tepat di pinggir jalan," ujarnya.

Hal yang sama juga dirasakan Maman (42). "Banyak warga yang mengeluhkan aroma sampah yang menusuk hidung setelah hujan. Sejak akhir tahun 1970-an lahan itu memang sering dimanfaatkan warga untuk membuang sampah, hanya timbunannya tidak sampai seperti ini," ucap Maman.

Alat berat rusak

Kepala UPTD Pengangkutan Sampah Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan (Dispertasih) Kab. Bandung Unit Kec. Baleendah Moch. Saepuloh kepada "PR", Senin (24/5) mengatakan, lahan tersebut tidak memiliki izin untuk dijadikan lokasi pembuangan sampah.

"Di lokasi tersebut kini terdapat sekitar 1.500 kubik sampah yang sudah ditimbun sejak dua puluh tahun terakhir. Warga sudah terbiasa membuang sampah di sana, dan katanya juga warga iuran dan disetorkan kepada pemilik lahan sebelumnya," kata Saepuloh.

Dia mengatakan, sejak tiga minggu terakhir sampah di lokasi tersebut dikeruk. "Sejak awal Februari, kami mendapat surat persetujuan pengerukan dari DPRD Kab. Bandung, karena di lokasi tersebut akan dibangun perumahan," ucap Saepuloh.

Akan tetapi, alat berat jenis loader yang digunakan mengeruk dan menempatkan sampah di pinggir jalan sebelum diangkut truk, rusak sejak pekan lalu. "Akhirnya, sampah dibiarkan teronggok di sana sampai pekan depan agar bisa diangkut truk pengangkut," katanya.

Mengenai pengangkutan sampah di lokasi tersebut yang hanya dilakukan setiap Sabtu, Saepuloh mengatakan, 15 truk UPTD Kec. Baleendah hanya bisa mengangkut 493 rit sampah per bulan atau sekitar lima persen dari total sampah yang dihasilkan. "Untuk mengangkut sampah di Lapangan Cigado perlu 250 rit. Karena keterbatasan armada dan agar tidak mengganggu pelayanan di daerah lain, kami hanya mengangkut sampah di sana setiap Sabtu," ucapnya. (A-175) ***

Read More

Rendah, Kesadaran PNS Memeriksakan Diri

SOREANG, (PR).-

Kesadaran pegawai negeri sipil (PNS) di Kab. Bandung untuk melakukan tes kesehatan (medical check-up) tahun ini dinilai belum terlalu tinggi. Hal itu didasarkan pada jumlah PNS yang melakukan tes kesehatan yang selalu di bawah target harian.

Hal itu dikatakan Kepala Tata Usaha Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan Baleendah M. Nurhamid ketika ditemui di sela-sela kegiatan tes kesehatan bagi PNS di SMKN II Baleendah, Senin (24/5). "Setiap hari, kami menargetkan dua ratus PNS yang datang untuk melakukan tes kesehatan sesuai jadwal, tetapi jumlah yang datang biasanya hanya sekitar seratus orang," ucapnya.

Nurhamid mengatakan, hal itu kemungkinan disebabkan karena tes kesehatan tahun 2009 dilakukan sekitar bulan November-Desember hingga dianggap terlalu dekat.

Rencananya, tes kesehatan bagi PNS yang diselenggarakan RS Al Ihsan dengan PT Askes itu bisa dirampungkan hingga akhir Juli 2010, dengan kuota 10.000 PNS. Hingga kemarin siang, jumlah PNS yang melakukan tes kesehatan baru 1.296 orang, sejak program ini digelar, tiga minggu lalu.

Kepala Perawatan RSUD Al Ihsan Baleendah Yani Mariani mengatakan, tes kesehatan tahunan bagi PNS sangat diperlukan, karena akan berhubungan dengan kinerja. (A-175)***

Read More

Siraman Rohani

Camat soreang Kabupaten Bandung yang baru A.Kosasih,S.Ip, M.Si dalam kesempatan minggu pertama bertugas di kecamatan soreang Kabupaten Bandung beliau meneruskan tradisi keagamaan sebagai salah satu pembinaan mental staf / karyawan / ti kecamatan soreang melalui pengajian rutin dan ceramah siraman rohani.

Sebagai tutor atau penceramahnya H. Rukma dari KUA Kecamatan soreang yang senantiasa aktif dan lebih bersahabat dg para karyawan dan karyawati kecamatan soreang. Hal ini di katakan lebih lanjut Camat Soreang adalah salah satu dukungan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu Terwujudnya Masyarakat kabupaten Bandung Yang Repeh Rapih Kertaraharja, Melalui Pembangunan Partisipatif yang berbasis religius Kultural dan berwawasan lingkungan Dengan Berorientasi Pada Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa.

Read More

Promosikan Kota Soreang Bersama ORARI

Tanggal 22-23 Mei yang lalu ORARI Lokal Bandung Selatan terlihat berkiprah kembali di kalangan Pemerintah Kabupaten Bandung dan hal ini masih terkait dengan hari jadi Kabupaten Bandung ke 369 yang sekaligus HUT Orari Lokal Bandung Selatan yang ke 30.

Kegiatan tersebut selain promosikan wisata kota soreang dan potensi kabupaten bandung secara umum juga di selingi dengan sosialisasi pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bandung yang akan diselenggarakan september mendatang.

Sebagai salah satu kegiatan promo wisata kabupaten bandung ORARI lokal bandung selatan telah mengadakan kegiatan Mobile ARDF Nihght dan Mini Fox Hunting di sekitar wilayah Soreang. Dalam pelepasan Fox Hunting malam hari hadir Camat Soreang yang di wakili oleh Sekretaris Kecamatan Soreang (YD1MDW) sekaligus mendampingi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung melepas / Start di halaman Gd Moch Toha.

Read More

Persikab Kab. Bandung sukses menjuarai Kompetisi Sepak Bola Junior Piala Suratin KU-18 Tingkat Jawa Barat, di Lapangan Brigif Kujang Cimahi, Minggu (23/5), setelah mengalahkan PSB Kota Bogor 1-0.

Gelandang serang Persikab bernomor punggung 11, Wandi, menjadi pahlawan kemenangan timnya, melalui golnya menit 77.

Dengan kemenangan itu, Persikab Kab. Bandung berhak membawa pulang satu Piala Tetap dan satu Piala Bergilir Kompetisi Piala Suratin KU-18 Tingkat Jawa Barat itu.

Selain itu, Persikab Kab. Bandung dan PSB Kota Bogor sebagai pemuncak final, berhak mewakili Jawa Barat pada Piala Suratin tingkat nasional.

Pelatih Persikab, Agus Salam mengungkapkan kebahagiaannya setelah penantian panjang nirgelar tim Kab. Bandung itu. “Meskipun baru dua bulan saya melatih, gelar pertama bagi Persikab dapat diraih,” kata Agus.

Sementara itu, pelatih PSB Kota Bogor, Pujo Prasetiyo mengaku sedikit kecewa dengan hasil ini. “Bagaimanapun, saya dapat menerima, apapun hasilnya,” ungkapnya.

Ia pun memberi apresiasi terhadap Persikab yang dinilainya mampu bermain stabil sepanjang pertandingan.

Fisik pemain, tambah Pujo, mengalami penurunan setelah bertanding pada babak semifinal yang digelar sehari sebelumnya melawan Persib. “Puncak permainan kami sudah dikeluarkan pada pertandingan semifinal melawan Persib,” tutur Pujo (CA-07/A-26).***

Read More

Tunawisma Terbanyak Berada di Bojongsoang

SOREANG, (PR).-

Sebanyak 117 penduduk Kab. Bandung saat ini tidak memiliki rumah atau tunawisma. Berdasarkan hasil pencacahan sementara yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Bandung, sebagian besar penduduk yang tunawisma tersebut berada di Kec. Bojongsoang, yaitu sebanyak 44 orang.

Kepala BPS Kab. Bandung Soegiri Soetardi, ketika ditemui di kompleks Perkantoran Pemkab Bandung beberapa waktu lalu mengatakan, berdasarkan pencacahan yang dilakukan pekan lalu, ditemukan 117 tunawisma di lima belas kecamatan di Kab. Bandung.

"Para tunawisma tersebut pada umumnya memang berada di daerah-daerah yang perputaran ekonominya cenderung tinggi, seperti Bojongsoang, Dayeuhkolot, Cileunyi, Margahayu, Majalaya, dan Banjaran," katanya.

Menurut Soegiri, BPS Kab. Bandung menerjunkan 58 personelnya yang dibantu oleh aparat desa/kecamatan, untuk melakukan pencacahan di tempat-tempat publik yang berpotensi ditinggali oleh tunawisma, seperti di pasar, emperan toko, dan stasiun.

"Kecenderungan tahun ini, jumlah tunawisma di ketiga lokasi tersebut menurun drastis. Bisa jadi karena jumlahnya yang memang menurun, atau penjagaan di pasar dan stasiun semakin ketat, sehingga memperkecil akses tunawisma untuk bisa masuk," katanya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Kota Bandung, kata Soegiri, jumlah tunawisma di Kab. Bandung terbilang kecil. "Biasanya, jumlah terbanyak memang ada di lokasi seperti di alun-alun. Akan tetapi, kami sudah melakukan penyisiran di alun-alun, seperti di Alun-alun Ciwidey, dan memang tidak ada," ucap Soegiri.

Dia mengatakan, pencacahan tunawisma hanya dilakukan sekali. "Kami mengikuti jadwal serentak dari pemerintah," ujarnya.

Menurut Soegiri, kesulitan dalam pencacahan terhadap tunawisma adalah pada upaya mencari keberadaan mereka. "Mencari mereka sangat sulit, karena sering berpindah tempat, sehingga tidak terduga. Mungkin itu sebabnya pencacahan terhadap para tunawisma dilakukan sekali, agar tidak ada pengulangan bila ternyata nantinya menemukan orang yang sama di tempat lain," kata Soegiri.

Bojongsoang

Di Kec. Bojongsoang, kata Soegiri, tunawisma terbanyak ditemukan di bawah jembatan tol Purbaleunyi. "Di sana banyak warga yang digolongkan dalam area abu-abu, karena mereka tinggal di rumah kardus dan beratapkan seng," katanya.

Untuk mencapai lokasi tersebut, petugas sensus harus menyusuri lorong-lorong gang. "Ternyata di tempat itu seluruh penghuninya adalah pengurus istal kuda yang digunakan untuk sarana transportasi antara Ciparay-Banjaran," ucap Soegiri.

Sensus tunawisma tersebut dilakukan sejak pukul 00.00 WIB hingga 6.00 WIB. "Kami juga bekerja sama dengan pengelola pasar dan stasiun, atau pengelola tempat-tempat publik lain untuk memudahkan pencacahan," ujarnya. (A-175)***

Read More

Cabup-Cawabup Bandung Kampanye Lewat Facebook

SOREANG, (PR).-
Sejumlah bakal calon (balon) Bupati dan Wabup Bandung menggunakan internet untuk berkampanye. Selain menyosialisasikan visi dan misi, fasilitas Facebook juga dipakai juga untuk menerima pengaduan dari masyarakat.

Berdasarkan pengamatan "PR", balon bupati dari perseorangan H. Tatang Rustandar Wiraatmaja sudah membuat grup Facebook sejak Februari lalu. Tatang hanya tampil seorang diri, karena saat itu balon wabupnya belum jelas.

Demikian pula dengan pasangan cabup/cawabup dari PKS dan PBB yang sejak Kamis (20/5), mulai gencar menyebarkan FB ke pengguna internet. Intinya sama, mengajak bergabung dalam grup pasangan Ridho Budiman Utama-Dadang Rusdiana.

Sementara cabup dari PDIP, H. Yadi Srimulyadi, juga memiliki akun Facebook tersendiri. Namun, tim Yadi tidak terlalu aktif sehingga Facebook-nya kurang dioptimalkan.

Menurut Sekretaris DPD PKS Kab. Bandung Gun Gun Gunawan, kampanye melalui Facebook bisa efektif kepada golongan yang biasa memanfaatkannya. "Saat ini, pemakaian internet di Kabupaten Bandung cukup tinggi, terutama kalangan muda dan pemilih pemula. Dengan memakai Facebook akan lebih mendekatkan cabup/cawabup meskipun di dunia maya," katanya, Sabtu (22/5).

Sementara pengamat politik Kab. Bandung, H.M. Ikhsan mengatakan, penggunaan internet sekitar 10-15 persen dari jumlah penduduk. "Kalau jumlah penduduk Kabupaten Bandung sekitar tiga juta jiwa, maka pengguna internet antara 300.000 sampai sampai 400.000 orang dan sebagian besar kalangan muda," katanya.

Survei PDIP

Meskipun disebut-sebut PDIP Kab. Bandung akan mengusung pasangan H. Yadi Srimulyadi - H. Rusna Kosasih, sebagai cabup/cawabup, tetapi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP sejak Senin (17/5) mengadakan survei elektabilitas bakal calon wabup.

"Saya tidak memungkiri, Pak Rusna termasuk orang yang disurvei DPP PDIP untuk dilihat elektabilitasnya di masyarakat," kata Sekretaris DPC PDIP Kab. Bandung, Eddy Hidayat. (A-71)***

Penulis:

Read More

Potensi ORARI dalam Partisipasi Membangun Jaringan Internet Nirkabel Swadaya Masyarakat

Kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika) saat ini telah membuat masyarakat dapat turut aktif berpartisipasi secara swadaya untuk membangun infrastruktur telekomunikasi dan jaringan internet yang tadinya membutuhkan biaya besar dan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar atau perusahaan yang dimiliki pemerintah. Salah satu metoda yang terjangkau dari sisi ekonomis untuk membangun infrastruktur secara swadaya masyarakat adalah dengan menggunakan teknologi Wireless LAN (jaringan nirkabel) yang mengacu pada standar IEEE 802.11b. Teknologi IEEE 802.11b adalah sebuah media yang mampu menghantarkan packet data dengan kapasitas throughput maksimal 11Mbps, disalurkan melalui gelombang radio pada frekuensi 2,4 GHz. Teknologi ini memungkinkan transmisi packet data tanpa ketergantungan akan jaringan kabel telpon, yang berarti pula bahwa penggunaan teknologi ini bebas dari biaya pulsa telpon. Teknologi Wireless LAN memberikan solusi yang mampu menjawab permasalahan mengenai biaya pulsa telpon yang semakin tinggi dalam kaitannya dengan kebutuhan untuk mengakses informasi melalui internet.

Dengan menggunakan teknologi Wireless LAN, kita dapat berlangganan Dedicated Internet Access yang merupakan layanan akses internet yang terselenggara 24 jam dalam sehari selama 1 bulan penuh dengan besaran bandwidth disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Pada saat ini, besaran bandwidth minimal yang disediakan oleh kebanyakan Internet Service Provider untuk layanan dedicated internet access adalah CIR (Commited Information Rate) 64 Kbps, dengan rasio upstream : dowstream yang bermacam-macam tergantung pada media koneksi ke jaringan internet internasional; jika menggunakan satelit, maka umumnya rasio upstream : downstream adalah 1 : 4, yang berarti kapasitas upstreamnya lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas downstreamnya. Jika menggunakan fiber optic, maka rasio upstream : downstreamnya adalah 1 : 1 (contoh provider yang memiliki koneksi ke jaringan internet internasional melalui fiber optic saat ini adalah Indosat, dsb).

Sebagai gambaran untuk menentukan besaran kebutuhan bandwidth yang ideal, bandwidth sebesar 64 Kbps dapat dipergunakan secara bersama-sama (bandwidth sharing) untuk 10 pengguna / komputer. Yang berarti besaran bandwidth rata-rata untuk masing-masing pengguna / komputer pada saat akses secara bersamaan adalah 64 Kbps dibagi 10 = 6,4 Kbps, di mana nilai tersebut termasuk kecepatan yang ideal untuk mengakses informasi di internet; browsing, email activity, chatting, dsb. Jika bandwidth sebesar 64 Kbps dipergunakan bersama untuk 10 pengguna, maka CIR (bisa diartikan sebagai kecepatan akses yang diperoleh) untuk masing-masing pengguna adalah 6,4 Kbps, sedangkan dengan adanya asumsi bahwa tidak semua pengguna mengakses pada saat yang bersamaan, maka dikenal istilah MIR (Maximum Information Rate), dalam hal ini, MIR nya adalah sebesar 64 Kbps. Atas dasar asumsi di atas, jumlah pengguna / komputer yang berbagi koneksi internet sebesar 64 Kbps seperti pada contoh di atas sebenarnya dapat dilipatduakan. Dengan cara ini, konsumen mendapatkan tata cara penghitungan bandwidth yang transparan, dibandingkan bila menggunakan koneksi internet dial up, di mana secara teknis, kecepatan maksimal modem dial up untuk downstream adalah 56 Kbps, sedangkan untuk upstream adalah 33,6 Kbps, rasio bandwidth sharing yang tidak transparan, kecepatan akses yang sangat bergantung pada kualitas sambungan telpon, serta yang terutama adalah biaya pulsa itu sendiri.

Persamaan antara koneksi internet melalui dial up dengan Wireless LAN adalah sama-sama membayar biaya penggunaan bandwidth perbulan. Pada koneksi dial up, tarif termurah yang ada saat ini untuk koneksi internet unlimited berkisar Rp. 150.000,- (belum termasuk biaya pulsa). Pada Wireless LAN, biaya berlangganan koneksi internet unlimited (dedicated internet access) bervariasi, tergantung pada koneksi ke jaringan internet internasional, menggunakan fiber optic atau satelit. Sebagai contoh, IndosatNet yang terhubung ke jaringan internet internasional menggunakan fiber optic, biaya berlangganan bandwidth 64 Kbps nya adalah Rp. 4.700.000,- perbulan (tanpa biaya pulsa). Jika bandwidth tersebut dipergunakan bersama untuk 10 pengguna, maka masing-masing pengguna dibebani biaya sebesar Rp. 470.000,- per bulan, dengan nilai lebih tersedianya akses internet selama 24 jam dalam sehari selama 1 bulan penuh tanpa perlu terbebani biaya pulsa. Jika dibandingkan dengan akses internet unlimited pada koneksi dial up, biaya penggunaan bandwidth perbulan pada koneksi unlimited via Wireless LAN memang lebih mahal, namun koneksi dial up masih dibebani biaya pulsa yang jika dipergunakan terus-menerus selama 24 jam dalam 1 bulan penuh tentunya menimbulkan biaya pemakaian pulsa yang tidak masuk akal.

Sebagai gambaran penghitungan pulsa telpon, saat ini Telkom memberlakukan penghitungan tarif berdasarkan penggunaan pada saat peak hours dan off peak hours. Pada saat peak hours, penghitungan tarif adalah 2 menit per pulsa, atau sama dengan 30 pulsa per jam. Pada saat off peak hours, penghitungan tarif adalah 3 menit per pulsa, atau sama dengan 20 pulsa per jam. Biaya per pulsa adalah Rp. 200,-. Jika penggunaan line telpon untuk akses internet dihitung berdasarkan jam kerja kantor, maka digunakan tarif peak hours, yaitu Rp. 6.000,- per jam. Andaikata dalam sebulan penggunaaan line telpon untuk mengakses internet rata-rata adalah selama 4 jam dalam sehari, maka biaya pulsa per hari adalah Rp. 24.000,- dan dalam sebulan mencapai Rp. 24.000 dikalikan 26 hari = Rp. 624.000,-. Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, jika kebutuhan mengakses informasi melalui internet sudah semakin tinggi, penggunaan koneksi internet dengan Wireless LAN lebih efisien dibandingkan dengan koneksi dial up. Namun jika kebutuhan mengakses informasi melalui internet masih sedikit, tentu saja beban per bulan untuk membayar biaya penggunaan dedicated internet access akan terasa memberatkan, terutama karena biaya tersebut merupakan biaya tetap yang harus dibayarkan pada setiap awal bulan, baik dipergunakan maupun tidak.

Penggunaan teknologi Wireless LAN 802.11b memang menghilangkan biaya pulsa telpon, namun implementasinya membutuhkan investasi awal. Prinsip yang mutlak harus terpenuhi dalam implementasi teknologi Wireless LAN adalah Line Of Sight (LOS), bebas halangan dalam jarak pandang tertentu. Untuk itu dibutuhkan tower dengan ketinggian tertentu agar prinsip LOS dapat terpenuhi. Dengan adanya ketentuan mengenai prinsip Line Of Sight tersebut, minimalisasi biaya investasi dapat dilakukan dengan melibatkan anggota ORARI yang sudah memiliki tower. Adapun investasi perangkat lain (selain tentu saja komputer dengan LAN card untuk mengakses internet) adalah sebagai berikut :

1. Wireless LAN Access Point 802.11b.

2. Sepasang Antena untuk menerima dan memancar-ulangkan signal.

Biaya investasi untuk Wireless LAN Access Point 802.11b yang menggunakan chipset Prism 2.5 dengan output power sebesar 20mW adalah sebesar 200 USD atau sekitar Rp. 1.660.000,- pada kurs 1 USD = Rp. 8.300,- sudah termasuk kelengkapan-kelengkapan berikut pemasangannya. Biaya investasi untuk sepasang antena 2,4 GHz 24dBi adalah Rp. 1.900.000,- dan perlu dipertimbangkan pemasangan 2 buah lightning/surge protector untuk melindungi investasi pada masing-masing antena seharga total Rp. 400.000,-. Jadi total investasi perangkat Wireless LAN adalah Rp. 3.960.000,- ditambah investasi tower dengan ketinggian tertentu, di mana kebanyakan para anggota ORARI sudah memilikinya, serta biaya tertentu dalam kaitannya dengan ijin pengunaan frekuensi yang akan dibahas pada tulisan lain.

Biaya berlangganan bandwidth dapat dicarikan alternatif lain yang lebih terjangkau, seperti misalnya menggunakan teknologi direcPC OneWay, yang merupakan teknologi DVB (Direct Video Broadcast) satu arah (khusus downstream) yang dipancarkan melalui satelit dan menggunakan upstream idealnya melalui koneksi dari Internet Service Provider yang terhubung ke jaringan internet internasional via fiber optic. Investasi untuk downstream melalui satelit dengan teknologi direcPC adalah DVB Card PCI Internal DirecPC seharga 260 USD dan biaya registrasi awal sebesar 100 USD, parabola minimal diameter 9 feet dengan LNBF Hansen 15 K, serta tarif langganan perbulannya adalah 66 USD untuk bandwidth sebesar 200 Kbps. Investasi ini cukup diterapkan pada satu node saja, untuk kemudian disalurkan melalui jaringan nirkabel yang terpasang sampai pada rumah-rumah pengguna yang ikut berlangganan sharing koneksi internet. Informasi lebih detail akan dibahas lebih lanjut pada tulisan lain.

Selain minimalisasi investasi di sisi ketersediaan tower, keterlibatan anggota ORARI diharapkan juga dapat menyumbangkan kontribusi berupa penguasaan teknik radio, kemampuan / keterampilan membuat antena untuk dapat mengurangi beban di sisi investasi perangkat, serta inovasi-inovasi lainnya dalam hal teknologi tepat guna. Gagasan untuk melibatkan anggota ORARI bukanlah merupakan gagasan yang dibuat-buat, kenyataan bahwa perkembangan teknologi Wireless LAN dan teknologi lainnya di beberapa belahan dunia banyak dipelopori oleh intensitas kegiatan Amatir Radio merupakan bukti nyata bahwa kegiatan Amatir Radio dalam melakukan eksperimen-eksperimen yang bersifat teknis adalah sebuah kekuatan yang besar. Namun bagaimana agar ORARI bisa berperan secara riil dalam kemajuan teknologi di Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah. Ekslusivitas Organisasi Amatir Radio Indonesia justru sering menjadi penghalang dari tercapainya terobosan-terobosan penting di bidang teknologi tepat guna yang seharusnya berguna bagi perbaikan kehidupan bangsa ini. Pada saat ini, organisasi yang aktif dalam masalah perkembangan Wireless LAN di Indonesia adalah IndoWLI, yang kalau dicermati, para anggotanya ternyata banyak yang juga merupakan anggota ORARI.

Membangun jaringan internet nirkabel swadaya masyarakat membutuhkan tidak saja pemahaman pada sisi teknik radio, tapi juga pemahaman pada sisi Information Technology. Dalam hal inilah diharapkan terjadinya sinergi antara ORARI dengan para IT enthusiast. Kalau banyak orang menilai bahwa di ORARI para anggotanya memiliki pemahaman, ketrampilan dan penguasaan teknis pada sisi teknik radio dan RF Concepts, maka untuk dapat mewujudkan angan-angan tentang terciptanya jaringan internet nirkabel swadaya masyarakat, diperlukan juga kerjasama dengan para enthusiast teknologi informatika yang akhir-akhir ini banyak dijumpai dengan munculnya kelompok-kelompok pengguna Linux, kelompok-kelompok pembelajaran telematika dan kelompok-kelompok lainnya. Dan pada kenyataannya, di IndoWLI, semua perwakilan dari kedua wilayah pemahaman itu lebur menjadi satu dalam pergerakan untuk memperjuangkan angan-angan tentang pembentukan jaringan nirkabel swadaya masyarakat. Globalisasi dipercepat dengan pertumbuhan internet, kesiapan kita adalah juga dengan mempersiapkan jaringan infrastruktur swadaya masyarakat agar kita dapat menjadi tuan rumah di tanah tempat tinggal kita sendiri.

Read More

ORARI merupakan bentuk partisifasi publik di segala aspek kehidupan

Ketua umum Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI), Sutiyoso, mengatakan, ORARI termasuk sebagai salah satu bentuk partisipasi publik, yang mengambil peran di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

“Segenap anggota dan pengurus ORARI terus merapatkan barisan, memperkokoh peratuan dan kesatuan untuk pengabdian pada bangsa, dan negara lewat hobby dan aktifitas sebagai amatir radio,” ajaknya kepada Waspada Online, tadi sore.

Pada Rakernas ke II ORARI di Gorontalo, katanya, akan dibahas pelaksanaan Peraturan Menteri Kominfo No 33/Per/M.Kominfo/08/2009 tentang penyelenggaraan amatir radio. Selain itu, pembahasan tentang upaya peningkatan peran ORARI sebagai cadangan nasional komunikasi menghadapi bencana yang sering terjadi akhir-akhir ini.

“Permen Kominfo 33 tahun 2009 itu lebih menegaskan keberadaan orari dan memberi peluang orari meningkatkan peran dan aktivitasnya sebagai organisasi hobby amatir radio dan cadangan nasional di bidang komunikasi,” tukasnya.

Disarankan, sebagai sarana penyalur hobby amatir radio, ORARI harus terus mengikuti perkembangan teknologi, baik teknologi APRS (Automic Position Reporting Sistem), Teknologi ROIP (Radio Over Internet Protocol), maupun satelit. “Aktifkan terus kegiatan monitoring system dan koodinasi dengan instansi berwenang,” harapnya.

Insya Allah, katanya, pada 2010, satelit Lapan-ORARI siap untuk diluncurkan. Keberadaan ORARI sebagai cadangan komunikasi nasional, ujarnya, banyak berperan. Misalnya ketika terjadinya gempa di Tasikmalaya, Sumbar dan Jambi. Ketika alat komunikasi umum terputus, anggota ORARI setempat langsung memfungsikan diri sebagai cadangan komunikasi untuk mengatasi gangguan komunikasi.

“Keberadaan ORARI atau perhubugan tersebut sangatlah penting. Bahkan, di TNI ada satuan khusus yang mengurusi masalah komunikasi atau perhubungan. “Perhubungan (Kimunikasi) tidak bisa memenangkan satu pertempuran, tapi tanpa komunikasi, pertempuran sulit bisa dimenangkan,” katanya.

Tentang ORARI Sumut, Sutiyoso, mengharapkan, agar pengurus ORARI Sumatera Utara, dapat menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Provinsi Sumut. Apalagi, ketuanya adalah, Syamsul Arifin, yang juga gubernur Sumut.

Diakui, dirinya, mengaku sangat gembira dan bersemangat dalam pelantikan pengurus ORARI Sumut, karena yang dilantik merupakan orang nomor satu di Sumatera Utara.

“Tidak seperti di daerah lain. Di sini saya sangat bersemangat. Karena orang yang saya kukuhkan sebagai ketua adalah gubernur. Saya sekarang ini merasa sebagai Mendagrinya republik orari,” ujarnya bercanda.

Read More

KPU Kab. Bandung Akan Umumkan DPS Pemilukada

SOREANG,(PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Bandung akan segera mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemolihan umum kepala daerah (Pemilukada). Sebelum menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan dilakukan verfilkasi panitia dari Rukun Warga (RW).

"DPS berasal dari Daftar Penduduk Potensial Pemilu yang diserahkan Pemkab Bandung lalu kita verifikasi ulang," kata Anggota KPU Kab. Bandung, Atip Tartiana, di komplek Pemkab Bandung, Kamis (6/5).

Masyarakat dimohon untuk mengoreksi DPS apabila sudah ditempelkan di kantor-kantor desa maupun tempat-tempat strategis lainnya. "Ada waktu 21 hari untuk melakukan koreksi DPS apabila ada awarga yang belum terdaftar atau masih tercantum di DPS meski sudah meninggal dunia," katanya.(A-71/kur)***

Read More

Peserta Program Gakinda Berkurang 18.003 Orang

SOREANG, (PR).-

Jumlah keluarga miskin Kab. Bandung peserta program Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) tahun 2010 berkurang menjadi 346.517 orang. Pemkab Bandung juga memperketat pemanfaatan program Gakinda agar tidak disalahgunakan masyarakat untuk berobat gratis ke rumah sakit-rumah sakit.

"Tahun ini ada penurunan jumlah penerima Gakinda sebanyak 18.003 orang," kata Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Bandung, H. Edi Siswandi, di ruang kerjanya, Selasa (18/5).

Menurut Edi, jumlah Gakinda tersebut merupakan hasil pendataan keluarga selama tahun 2009. "Ada empat belas kriteria sehingga sebuah keluarga dimasukkan dalam kelompok miskin yang berhak mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Kalau ada warga yang belum masuk Jamkesmas, akan dimasukkan ke program Gakinda," katanya.

Kriteria tersebut di antaranya ukuran rumah, lantai rumah masih berupa tanah, makan hanya dua kali sehari, maupun kepemilikan pakaian. "Jumlah penerima Gakinda 346.517 orang sudah kami verifikasi di lapangan, bekerja sama dengan ketua RW dan RT. Rencananya penerima Gakinda akan ditetapkan melalui surat keputusan bupati," ucapnya.

SKTM tak dilayani

Basis data (database) warga penerima Gakinda, kata Edi, akan dikirim ke Dinkes Kab. Bandung, puskesmas, rumah sakit di Kab. Bandung maupun rumah sakit rujukan seperti RS Hasan Sadikin. "Nantinya puskesmas maupun rumah-rumah sakit harus merujuk kepada database penerima Gakinda. Warga yang membawa surat keterangan tidak mampu (SKTM), tetapi tidak tercantum dalam database tidak bisa dilayani," ucapnya.

Selama ini kartu Gakinda kerap disalahgunakan. "Dengan adanya database penerima Gakinda, penggunaan kartu Gakinda akan terkontrol. Beban Pemkab Bandung juga tidak akan berat," ujarnya.

Edi mengakui dari 346.517 penerima, baru 119.981 orang yang sudah mendapatkan kartu Gakinda. "Kami akan mencetak kartu Gakinda sisanya, dengan tanda tangan dari kepala desa yang tahu persis kondisi warganya," katanya. (A-71)***

Read More

Warga Kritik Pelaksanaan Sensus

SOREANG, (PR).-

Warga mengkritisi pelaksanaan pencacahan penduduk di beberapa lokasi di Kab. Bandung. Data yang tidak ditanyakan petugas sesuai standar operasional, dikhawatirkan akan mempengaruhi kelengkapan data yang seharusnya menjadi acuan resmi data kependudukan.

Salah seorang warga Desa/ Kec. Cimaung, Noneng (43), mengatakan, saat didatangi petugas pencacah, ia hanya ditanya data-data yang bersifat umum, seperti nama, jumlah anggota keluarga, dan usia anggota keluarga. "Waktu didata pertama, hanya ditanyakan nama dan jumlah anggota keluarga, lalu yang kedua juga begitu, padahal katanya kan banyak pertanyaan yang diajukan supaya lengkap," ucap Noneng kepada "PR", Rabu (19/5).

Hal sama dikeluhkan Deni (33), warga Desa Cingcin, Kec. Soreang. "Saya baru saja didatangi petugas sensus untuk yang kedua kali, tetapi cuma ditanya nomor telefon, fotokopi kartu keluarga, dan pekerjaan. Sedangkan petugas sensus pertama, hanya menanyakan jumlah anggota keluarga. Katanya sensus harus lebih detail?" katanya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Bandung Soegiri Soetardi, didampingi Kasi Statistik Sosial Encep Wagan ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/5) mengatakan, pencacahan penduduk dilakukan dalam dua tahap. "Kedatangan pertama, petugas sensus menanyakan jumlah anggota keluarga, sedangkan kedatangan kedua untuk melengkapi formulir kependudukan yang terdiri atas 43 pertanyaan, termasuk indikator ekonomi," kata Soegiri.

Laporkan BPS

Jika petugas tidak melakukan tugas pencacahan dengan baik, Soegiri mengimbau agar warga melaporkannya ke Sekretariat BPS Kab. Bandung, di kompleks perkantoran Pemkab Bandung. "Mumpung masih ada waktu pencacahan sekitar dua minggu, kami mengharapkan peran serta warga untuk aktif memberikan data sejujur-jujurnya, dan melaporkan jika ada kelalaian petugas di lapangan," ucapnya.

Untuk melakukan sensus di Kab. Bandung, sebanyak 6.288 petugas pencacah disebar di 31 kecamatan di Kab. Bandung. Petugas diharapkan melakukan wawancara langsung dengan perwakilan setiap rumah tangga untuk menjawab seluruh pertanyaan yang tercantum dalam formulir SP2010CW tentang pencacahan lengkap rumah tangga dan penduduk.

"Jika ada petugas yang tidak melakukan sesuai standar operasi, tentu akan mempengaruhi kualitas data," ujar Soegiri. Akan tetapi, ia mengaku hingga saat ini belum menerima laporan resmi mengenai keluhan warga yang merasa tidak puas dengan jalannya sensus.

Menurut Soegiri, hingga saat ini sekitar 50 persen penduduk di Kab. Bandung telah disensus. "Kemungkinan tahun ini jumlah penduduk akan bertambah menjadi 3,3 juta, sedangkan tahun lalu sekitar 3,1 juta," ucap Soegiri.

Kendala terbesar yang dihadapi petugas sensus adalah kondisi geografis sebagian wilayah Kab. Bandung yang sulit dijangkau. "Seperti Desa Cipelah di Kec. Rancabali atau wilayah perkebunan seperti Desa Tenjolaya di Kec. Pasirjambu," ujar Soegiri.

Meski begitu, Soegiri optimistis, pencacahan di Kab. Bandung bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal, yaitu 31 Mei 2010. "Petugas juga sempat menemui kesulitan menyensus penghuni perumahan dan apartemen elit seperti di Kec. Cimenyan. Namun akhirnya bisa diatasi setelah bekerja sama dengan pengelola perumahan," katanya. (A-175)***

Read More

Lima Bulan Nani Hidup tanpa Batok Kepala

KONDISI bayi berusia lima bulan bernama Nani ini jelas berbeda jauh dengan bayi sebayanya. Terlahir tanpa tempurung (batok) kepala, tubuh anak kedua pasangan Ine (28) dan Dudung (29), warga RT 4 RW 9 Kampung Arjaya, Desa Sukanagara, Kec. Soreang, ini semakin susut. Nani pun hanya bisa berbaring.

”Saat lahir beratnya sekitar tiga kilogram. Sekarang belum ditimbang lagi, tetapi sepertinya kurang dari dua kilogram,” ucap Ine, ketika ditemui di rumahnya yang berlantai kayu, Selasa (18/5).

Akibat tidak memiliki tempurung kepala, terdapat benjolan berdiameter 20 sentimeter di bagian kepala Nani. ”Dari benjolan itu terkadang suka keluar cairan,” katanya.

Sejak lahir Nani tidak mengeluarkan suara ketika menangis. Kalau lapar atau minta susu, kata Ine, paling hanya bergerak-gerak. Mata kanannya terus menyipit karena tertarik kulit. Nani juga tidak mendapatkan ASI dari sang ibu. ”Sejak awal, ASI saya sulit keluar, makanya ia hanya minum susu formula,” katanya.

Ayah Nani, Dudung, mengatakan, saat berusia beberapa hari, anaknya sempat dibawa ke Rumah sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. ”Ternyata setelah dirawat empat hari di RSHS, meski sudah membawa kartu Gakinda, kami harus membayar sekitar Rp 10 juta untuk biaya operasi. Karena tak punya uang, kami memutuskan untuk membawa Nani pulang,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bandung Achmad Kustijadi kepada ”PR”, Selasa (18/5) mengatakan, Nani tercatat sebagai salah seorang pasien Gakinda dari Kab. Bandung. ”Secepatnya kami akan berkomunikasi dengan rekan-rekan di RSHS, apa permasalahan sesungguhnya yang menyebabkan Nani dipulangkan,” kata Achmad.

Menurut dia, biaya untuk pasien Gakinda memang dibatasi Rp 10 juta per orang per kasus. ”Namun, kalau memang pasien itu membutuhkan dana yang lebih, kami akan meninjau kembali. Besok (hari ini-red.) petugas Puskesmas Soreang akan mendatangi pasien untuk melakukan pemeriksaan,” ucapnya. (Endah Asih/”PR”)***

Read More

Bayi Tanpa Tempurung Kepala Berharap Bantuan Operasi

USEP USMAN NASRULLOH/"PRLM"

INE (28) menggendong bayinya, Nani (5 bln), yang tidak memiliki tempurung kepala di Kampung Arjaya, Desa Sukanagara, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (18/5). Nani sejak lahir tidak memiliki tempurung kepala dan orang tua berharap mendapat bantuan untuk biaya operasi anaknya.*

Read More

SOSIALISASI LARASITA KECAMATAN SOREANG

LARASITA, Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah

LARASITA adalah produk baru pelayanan pertanahan yang dikembangkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Secara mudah dapat dikatakan bahwa LARASITA adalah program pelayanan masyarakat di bidang pertanahan yang dilakukan dengan cara membawa front office ke tempat tinggal masyarakat. Masyarakat tidak perlu mengunjungi kantor pertanahan, cukup menunggu di desanya saja karena LARASITA secara terjadual akan mengunjungi masyarakat yang berada di pelosok-pelosok desa yang membutuhkan pelayanan pertanahan.

LARASITA dilengkapi dengan sebuah kendaraan roda empat (Klien Node) yang berfungsi sebagai mobile front office. Mobil tersebut memiliki teknologi WiFi dengan peralatan komputer, antenna grid 24 dB dan wireless radio Senao 3054. Sementara itu kantor pertanahan sebagai central node dilengkapi dengan tower antenna triangle setinggi 60 meter, hyperlink antenna Omni 15 dB 2.4 Ghz, wireless Senao 100mW dan amplifier 100 mW.

melalui Larasita, BPN juga melakukan inventarisasi dan tindakan berkaitan keluhan masyarakat yang mengalami sertifikat ganda pada lahannya. Adanya sertifikat ganda diakibatkan adanya penipuan, sertifikasi yang belum tepat, dan pemetaan tanah yang belum sempurna.

Read More

Penyegaran Linmas Se Kecamatan Soreang

Dalam rangka meningkatkan semangat dan pengabdian para anggota LINMAS di Kecamatan soreang Kabupaten Bandung Tim Kerja Pembinaan gdan Penyegaran Kesbangpol Linmas kabupaten Bandung telah menyelenggarakan kegiatan di maksud khusus untuk wilayah Kecamatan soreang.

Peserta pembinaan dan Penyegaran LINMAS di kecamatan Soreang di ikuti oleh oleh para anggota Linmas Desa sebanyak 2 Orang dari masing-masing desa dalam wilayah Kecamatan Soreang dan telah di Buka Oleh Sekretaris Kecamatan Soreang mewakili Camat bersama-sama unsur Muspika Kapolsek dan Komandan Koramil.

Amanat yang disampaikan pada intinya yaitu tetap meningkatkan kewaspadaan dg temu cepat dan lapor cepat dalam setiap waktu di wilayah kerja masing-masing, siaga terhadap segala kemungkinan terjadinya bencana alam, dan pemahaman kembali aturan hukum yang ada serta tugas pokok dan hfungsi Linmas.

Read More

PRA SERTIJAB

Camat Kecamatan sorang Kabupaten Bandung yang baru Drs.Achmad Kosasih, M.Si pada kesempatan pertamanya hadir di kecamatan soreang yang di dampingi oleh Sekretaris Kecamatan Soreang yang baru pula C.Hendrawan,S.Ip langsung mengadakan Enter Meeting Pra Sertijab kepada para Kepala Seksi, dan Kasubag.

Dalam kesempatan pertamanya terdapat beberapa hal yang di sampaikan oleh beliau yaitu diantaranya yg menjadi fokus utama antara lain :

1.Peningkatan Disiplin melalui Apel pagi karyawan/karyawati kecamatan soreang
2.Penataan kebersihan halaman dan ruang kerja masing-masing Kepala seksi,Subag dan Karyawan/ti
3.Peningkatan Layanan Publik kepada masyarakat Kecamatan soreang
4.Menciptakan kawasan tertib Asap rokok

Dan selanjutnya dalam rangka persiapan serah terima jabatan yang akkan dilaksanakan pada hari senin 17 Mei 2009 Camat baru menyerahlkan sepenuhnya kepada Panitia yang telah di bentuk secara internal.

Read More

Pemberantasan Nyamuk Mulai Senin (17/5)

Minggu, 16/05/2010 - 06:13

SOREANG, (PRLM).- Dinas Kesehatan Kab. Bandung dijadwalkan melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan fogging (pengasapan), Senin (17/5) di RT 6 RW 6 Kampung Babakan Ciganitri, Desa Cipagalo, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung. Hal itu dilakukan menyusul ditemukannya puluhan warga yang diduga mengidap chikungunya.

Kasi Pemberantasan Penyakit Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Kab. Bandung Vini Adiani Dewi mengatakan, dari 57 pasien yang diperiksa, 25 orang merupakan suspect chikungunya. "Ada lima orang yang kami ambil sampel darahnya, kemudian sampel darah kami kirim ke Jakarta untuk pemeriksaan di laboratorium," ucapnya.

Saat ini, menurut Vini, sebagian besar warga yang mengeluh gejala chikungunya sudah dinyatakan sembuh karena gejala penyakit ini hanya dirasakan empat hingga lima hari. Akan tetapi, tiga warga masih merasakan lemas di bagian persendian sehingga kesulitan berjalan. "Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan gratis, sebagian besar warga sudah dinyatakan sehat. Sekarang kami berkonsentrasi agar tidak ada warga yang merasakan gejala serupa," ujarnya.

Vini mengatakan pula, seseorang dinyatakan positif chikungunya jika kandungan imuno globulin-G (IGG) dan imuno globulin-M (IGM) dalam darah menunjukkan positif.

Sebelumnya diberitakan, puluhan warga RT 6 RW 6 Kp. Babakan Ciganitri mengeluhkan gejala penyakit chikungunya, seperti demam, pusing, hingga nyeri di persendian sehingga tidak bisa berjalan. Gejala tersebut sudah dirasakan sejak dua minggu lalu.

"Setelah ada laporan, kami dan petugas Puskesmas Bojongsoang langsung meninjau ke lokasi sejak pukul 7.00 WIB pagi tadi (Sabtu kemarin- red.). Ternyata dari gejala yang dikeluhkan, secara klinis memang mengarah ke kasus dugaan chikungunya," ucapnya. (A-175/A-147)***

Read More

Kab. Bandung Bagikan 350.000 Bibit Kopi Arabika

Rabu, 12/05/2010 - 15:17

SOREANG,(PRLM).-Konservasi lahan-lahan kritis lebih diarahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan (Distanhutbun) Kab. Bandung akan membagikan bibit kopi Arabika selain tanaman keras seperti albasia, jati putih, dan mahoni.

"Penghijauan lahan-lahan kritis di Kab. Bandung lebih ditujukan menunjang kesejahteraan warga sehingga kita berikan tanaman yang mudah dijual dengan harga tinggi," kata Kepala Distanhutbun Kab. Bandung, Ir. H. Tisna Umaran, di sela-sela pembukaan Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Desa Bandasari, Kec. Cangkuang, Rabu (12/5).

Menurut Tisna, dengan adanya banjir bandang melanda Kab. Bandung beberapa waktu lalu membuat pemerintah pusat memprioritaskan penanganan lahan kritis. "Kita belum tahu pagu tanaman untuk penghijauan yang akan diterima Kab. Bandung. Namun, untuk penyediaan bibit kopi senilai Rp 600 juta untuk 350.000 batang kopi Arabika," katanya.(A-71/kur)***

Read More